Oknum PNS Kota Bekasi Diduga Lakukan Pemerasan Terkait Izin Menara Telekomunikasi

Oknum PNS Kota Bekasi Diduga Lakukan Pemerasan Terkait Izin Menara Telekomunikasi
Menara telekomunikasi. ( Foto: Antara )
MKL Senin, 19 Agustus 2013 | 01:35 WIB

Bekasi - Kembali tersiar kabar, dugaan pemerasan dan penipuan yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) Kota Bekasi. Kali ini, oknum PNS tersebut dibantu mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Diduga mereka telah melakukan pemerasan dan penipuan kepada perusahaan menara telekomunikasi sebesar Rp 180 juta.

Pemerasan dan penipuan kepada perusahaan itu dengan dalih untuk mendapatkan izin rekomendasi dari Wali Kota Bekasi dan warga di sekitar untuk membangun menara telekomunikasi di lapangan Perumahan Harapan Jaya I, Jalan Mahoni 3 RT 04/RW 10, Keluharan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Oknum PNS tersebut yakni YY yang kini bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi, serta berinisial L, ketua RW yang juga mantan anggota DPRD Kota Bekasi.

Saat kasus ini terjadi, YY masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi.

Dijelaskan Koordinator Site Acquisition (Sitac) - salah satu PT Towerindo Konvergensi - Nico Taufik, kejadian berawal saat perusahaannya akan membangun menara telekomunikasi di lapangan Perumahan Harapan Jaya 1, Jalan Mahoni 3 RT 04/RW 10, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara pada 2011 lalu.

“Kami telah menempuh prosedur untuk pembangunan menara telekomunikasi. Mulai dari izin warga hingga izin wali kota. Tempat yang akan kami gunakan itu merupakan fasilitas sosial yang telah menjadi aset Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Nico Taufik saat dihubungi, Minggu (18/8).

Menurut Nico, kejanggalan terlihat saat L, Ketua RW setempat, yang merupakan mantan anggota DPRD Kota Bekasi, meminta tambahan harga sewa menjadi Rp 180 juta dari kesepakatan harga sewa lahan yang semula hanya Rp 120 juta.

Rincian alokasi anggaran sewa lahan yang dibuat oknum Ketua RW ini, sambung Nico, yakni dialokasikan untuk Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bekasi sebesar Rp 15 juta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rp 10 juta, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Rp 10 juta, kelurahan Rp 5 juta, kecamatan Rp 7,5 juta, lingkungan Rp 2,5 juta, dan untuk mediator-transportasi Rp 10 juta.

“Dari total biaya koordinasi nonteknis tersebut sebesar Rp 60 juta, sedangkan sisanya dialokasikan untuk pembangunan kantor RW yang tidak dituangkan dalam surat keputusan perjanjian pemanfaatan lahan semula,” papar Nico.

Dalam membangun menara telekomunikasi tersebut, berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan dengan warga, luas lahan yang akan digunakan sekitar 10 x 10 meter yang berada di sudut lapangan perumahan tersebut.

“Syarat mendapatkan persetujuan prinsip dari wali kota untuk rekomendasi pemanfaatan lahan, Bappeda Kota Bekasi mengharuskan minimal ada 100 tanda tangan warga sebagai persetujuan warga. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oknum Ketua RW, L, untuk meminta tambahan dana sebesar Rp 20 juta, di luar harga sewa lahan. Perusahaan kami pun telah melaksanakan permintaan tersebut,” imbuhnya.

Tidak sampai disitu, dugaan pemerasan pun dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas BPKAD Kota Bekasi, YY yang meminta tambahan Rp 100 juta. Tambahan tersebut hendak dialokasikan untuk instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Namun dirinya belum memberikan uang permintaan YY sebesar Rp 100 juta tersebut.

"Dia (YY) sudah mengakui bahwa sudah menerima sejumlah uang dari Ketua RW, L, sebesar Rp 45 juta untuk penyelesaian rekomendasi. Sewaktu kami akan menindaklanjuti persetujuan warga, YY kembali meminta uang sebesar Rp 100 juta yang akan dibagi-bagikan kepada para pejabat teras di Pemerintah Kota Bekasi,” bebernya.

Permintaan sejumlah uang tambahan oleh YY itu, dilakukan saat pihaknya sudah menerima draft nota pengajuan penandatangan keputusan rekomendasi pemanfaatan lahan pembangunan menara telekomunikasi. Namun hingga saat ini, izin pemanfataan lahan tersebut belum diterbitkan.

Rencananya, pada Selasa (20/8) pekan ini, pihaknya akan membawa kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Sedangkan, untuk tindak pidana umum akan dilaporkan ke aparat kepolisian sesuai lokasi kejadian.

"Selasa ini tim kuasa hukum akan menaikkan berkas dilengkapi dengan berbagai bukti seperti kwitansi pembayaran," ungkapnya.

Sumber: Suara Pembaruan