Mendagri Harap UU Pilkada Diketok Bulan Ini

Mendagri Harap UU Pilkada Diketok Bulan Ini
Petugas KPPS di TPS 64 Pondok Gede melakukan penghitungan suara sekitar pukul 13.50 WIB. ( Foto: Suara Pembaruan / Mikael Niman )
Ezra Sihite Kamis, 10 Oktober 2013 | 16:34 WIB

Jakarta - Meski sejumlah isu krusial pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada belum disepakati, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi optimistis RUU tersebut akan diketok akhir bulan ini. Isu yang belum disepakati dan masih dalam proses lobi antara yakni usulan Kemendagri bahwa pemilihan kepala daerah kabupatan dan kotamadya dilakukan secara tidak langsung.

"Kemarin pada umumnya minta waktu seminggu, jadi kita tunggu seminggu, mudah-mudahan sepakat,” demikian kata Mendagri Gamawan Fauzi di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis siang (10/10).

Namun Gamawan menambahkan dalam proses lobi yang sedang berlangsung saat ini yang menyetujui soal isu tersebut sudah mulai mengerucut dengan usulan pemerintah, hanya beberapa fraksi yang belum memberikan kata setuju. Gamawan mengatakan, pemerintah ingin agar pada level kabupaten dan kotamadya tidak lagi dilakukan pemilihan langsung melainkan melalui DPR Daerah (DPRD) sebab selama ini pilkada langsung dinilai memakan biaya yang cukup besar dan berpotensi mendorong kepala daerah melakukan korupsi untuk menutupi biaya besar yang dikeluarkan selama proses pilkada.

Dengan adanya kasus korupsi mengait sengketa Pilkada Gunung Mas dan Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan Gamawan bisa memperkuat argumentasi mereka. Selain itu kata dia, tak hanya berbiaya besar, sejak dilakukan tahun 2005, korban meninggal terkait pilkada langsung hingga 70 korban.

"Karena pemilukada di kabupaten/kota itu sudah 70 korban jiwa, harta benda dan lain-lain, belum lagi hubungan sosial yang retak, kelompok-kelompok yang bertikai. Ini kan membuat situasi tidak baik, justru bisa buruk karena itu banyak kerugiannya pemilu langsung kabupaten/kota dibandingkan dengan perwakilan,” lanjutnya.

Usulan pilkada perwakilan kata dia memang hanya direncanakan untuk kabupatan dan kota sebab selama ini pilkada langsung gubernur relatif aman dan tidak memakan korban. Selain soal usulan pemilihan melalui perwakilan, pemerintah juga mengusulkan agar pengajuan calon kepala daerah tidak harus berpasangan mengingat selama ini kepala daerah dna wakilnya tidak selalu sejalan dan bahkan ada sejumlah wakil kepala daerah yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa pemerintahan.