LSI Kategorikan Jokowi-Prabowo Capres Wacana Terus Tuai Kritik

LSI Kategorikan Jokowi-Prabowo Capres Wacana Terus Tuai Kritik
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo "Jokowi" berbicara dihadapan ratusan mahasiswa berbagai fakultas saat kunjungannya di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulsel, Jumat (4/10). ( Foto: ANTARA FOTO / Dewi Fajriani/ )
Robertus Wardi Selasa, 22 Oktober 2013 | 11:02 WIB

Jakarta - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang tak memasukan nama Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo karena dianggap hanya capres wacana, terus menuai kritik. Tidak dimasukannya nama Jokowi dan Prabowo dalam survei LSI dinilai sangat janggal. Bahkan, sebutan capres wacana dinilai cukup menggelikan dan aneh.

"Kebetulan saya baru selesai riset dengan lembaga baru saya. Menurut riset Public Virtue Institute yang baru kami luncurkan Jumat 18 Oktober lalu, 'Jokowi' percakapan paling menarik dan paling banyak di sosial media jika bicara tokoh politik," kata Direktur Eksekutif Public Virtue Institute, Usman Hamid, di Jakarta, Selasa (22/10).

Ia merasa aneh dan heran ketika LSI tak memasukan Jokowi dalam surveinya. Apalagi, alasannya karena Jokowi itu, adalah capres wacana.

"Agak susah mengatakan "capres wacana." Karena dia itu bukan saja media darling, tapi juga sekaligus people darling karena yang dia buat bukan statement, pidato atau iklan semata, tapi nyata berupa tindakan ke lapangan," ujarnya.

Di era kepemimpinan Jokowi, meski baru seumuran jagung, kultur kerja Pemda mulai mengalami shock therapy dan selanjutnya memperlihatkan kemajuan. Dari segi itu, Jokowi menjadi harapan baru perubahan Jakarta. Tidak cuma mendominasi wacana diskursus di tingkat elite politik, tapi juga wacana konkursus di tingkat akar rumput, orang miskin pinggiran kota.

"Menariknya, Jokowi itu “masuk atau cocok” juga ke generasi muda pengguna media sosial. Itu hasil dua penelitian PVI. PVI memprediksikan, Jokowi membawa Jakarta Baru ke Indonesia Baru," tuturnya.

Memang, kata Usman, ada juga berharap Jakarta Baru dulu, baru setelah itu Indonesia Baru. Tapi jelas sekali Jokowi sudah mempunyai modal awal untuk dialog dan membangun semacam connectedness dengan publik yang lebih luas.

"Singkatnya, PVI menemukan fakta, Jokowi adalah jembatan politisasi kesadaran publik media sosial yang mewakili publilk "real" atas persoalan-persoalan publik utama di Jakarta," ungkapnya.

Dia menambahkan, memang ada yang menganggap netizen masih kecil. Tapi justru berpotensi besar karena didominasi orang muda.

"Faktanya lebih dari 60 persen yang menjadi influncer handal," tegasnya.

Bahkan, kata Usman, politisasi sosial media akan jadi berpengaruh besar dalam kontestasi capres 2014. Hal itu terjadi, karena beberapa hal. Pertama adanya pertemuan antara keresahan umum kepada elite lama. Lalu kedua, dengan momentum serta figur yang tepat dan infrastruktur digital memadai, itu bakal menjadi kekuatan besar.

"Pada sisi lain, politisasi sosial media mulai memperlihatkan perkawinan kerjasama antara aktivis sosial media, aksi-aksi kreatif, aktivisme yang current, dan intervensi media mainstream. Dalam kontek ini, Jokowi dibesarkan. Janggal saja bila Jokowi tak dimasukan dalam survei," kata Usman.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana. Menurut Ari, survei ini seperti ini terkesan tendensius. Karena memisahkan kandidat potensial dalam "keranjang yang lain" sehingga akan memengaruhi opini terhadap kandidat tertentu.

"Dengan cara meletakan Jokowi dan Prabowo di keranjang yang lain maka peta pertarungan dalam pilpres seolah-olah antara Mega vs ARB (Aburizal Bakrie). Ini bisa mempengaruhi penilaian pemilih karena hanya diberi dua pilihan," ujarnya.

Penyebutan kandidat wacana oleh survei tersebut juga memilki kreteria yang berbeda. Kalau untuk Jokowi, survei itu melihat posisi Jokowi bukan pengendali partai. Sedangkan untuk Prabowo lebih karena peluang untuk capai Presidential Thrashold.

"Kreteria yang berbeda ini tentu dipertanyakan karena Mega juga belum resmi, begitu pula capres konvesi Demokrat. Yang sudah jelas baru Ical itupun masih dipersoalkan secara internal," ungkapnya.

Sumber: Suara Pembaruan