Saling Lempar Kesalahan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Proyek Hambalang

Saling Lempar Kesalahan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Proyek Hambalang
Hambalang ( Foto: AFP Foto / Istimewa )
Novy Lumanauw Selasa, 10 Desember 2013 | 20:36 WIB

Jakarta - Tidak ada yang mau disalahkan terkait persetujuan perjanjian kontrak multy years (tahun jamak) proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Hal itu terlihat dari sikap yang ditunjukkan eks Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan eks Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Anny Ratnawati.

Ketika bersaksi untuk terdakwa Deddy Kusdinar dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10/12), Agus membenarkan bahwa pihaknya menerima nota dinas dari Dirjen Anggaran ketika itu Anny Ratnawati terkait pengajuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora).

Tetapi, dikatakan Agus bahwa nota dinas tersebut tidak disertai dengan surat permohonan dari Kempora. Sehingga, tidak ada bisa menilai apakah permohonan Kempora sudah penuhi persyaratan atau tidak.

Namun, Agus membenarkan bahwa dia merespon nota dinas tersebut dengan disposisi (perintah) selesaikan. Dengan asumsi bahwa penilaian layak atau tidak pasti sudah dipertimbangkan oleh Dirjen Anggaran.

"Waktu kami masuk di Kemkeu menerima nota pertama dan terakhir. Setelah kami pelajari hasil audit sebetulnya masalah kontrak tahun jamak diatur jelas dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No.56 tahun 2010. Dalam PMK itu jelas dinyatakan bahwa untuk proses tahun jamak sepenuhnya didelegasikan pada Dirjen Anggaran," kata Agus.

Selanjutnya, Agus mengungkapkan, ada keputusan Kemkeu No.347 tahun 2008 juga mencantumkan secara jelas pendelegasian wewenang menteri pada Dirjen Anggaran untuk memproses termasuk menandatangani.

Sehingga, secara tidak langsung terlihat bahwa Agus melimpahkan tanggung jawab persetujuan kontrak tahun jamak ke Dirjen Anggaran yang ketika itu diduduki oleh Anny Ratnawati.

Sementara itu, dalam kesaksiannya, Anny Ratnawati secara tidak langsung menyerahkan tanggung jawab persetujuan kontrak tahun jamak ke Menkeu, Agus Martowardojo.

Anny mengakui menerima surat permohonan kontrak tahun jamak dari Kempora yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk nota dinas.

Surat permohonan tersebut, lanjut Anny, ditandatangani atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) oleh sekretarisnya ketika itu, Wafid Muharram.

"Atas nota dinas tersebut, Dirjen menaikkan ke Menkeu. Kami atas nota dinas tersebut memperoleh disposisi dari Menkeu selesaikan. Lalu, kami turunkan kembali ke direktur dengan disposisi selesaikan. Lalu, direktur menaikkan lagi ke Dirjen Anggaran untuk disepakati," ujar Anny saat bersaksi untuk terdakwa Deddy Kusdinar dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/12).

Kemudian, ungkap Anny, pada tanggal 6 Desember 2010 ditetapkan kontrak anggaran tahun jamak. Tetapi, sebelumnya sudah disetujui anggaran di DPR dari APBN tahun 2010 sebesar Rp 125 miliar, APBN-P tahun 2010 sebesar Rp 150 miliar dan APBN tahun 2011 sebesar Rp 450 miliar.

Selanjutnya, berdasarkan surat penetapan tahun jamak tersebut, tercatat rencana penarikan anggaran oleh Kempora pada tahun 2010 sebesar Rp 275 miliar, tahun 2011 sebesar Rp 439 miliar dan tahun 2012 sebesar Rp 500 miliar. Sehingga, totalnya Rp 1.175.320.600.

Tetapi, jika kembali berkaca pada audit investigatif tahap pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas dikatakan ada pelanggaran dalam persetujuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang.

Dalam audit BPK dikatakan Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2010. Di mana, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Dirjen Anggaran setelah melalui proses berjenjang menyetujui untuk memberikan dispensasi perpanjangan batas waktu revisi RKA-KL 2010 dan didasarkan pada informasi yang tidak benar.

Dilanjutkan dengan permohonan kontrak tahun jamak yang ditandatangani oleh SesKemenpora tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010. Sedangkan, Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008.

Masih terkait izin kontrak tahun jamak, Menkeu dianggap menyetujui izin kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak, meskipun diduga melanggar PMK 56./PMK.02/2010.

Bahkan, Agus Martowardojo sendiri mengakui dari hasil audit internal di Kemkeu ditemukan delapan penyimpangan dari pengajuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang oleh Kempora.

Beberapa penyimpangan tersebut, ungkap Agus, di antaranya surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak ditandatangan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Tetapi, yang tandatangan Sesmenpora, Wafid Muharam.

Kemudian, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak didukung oleh Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang tidak dilampiri kerangka acuan kerja yang diminta, yaitu RKAKL yang tahun jamak sedangkan waktu itu tahun tunggal.

Selanjutnya, rekomendasi teknis pembangunan gedung tidak di tanda tangan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Tetapi, sayangnya penyimpangan tersebut ditemukan jauh setelah permohonan kontrak tahun jamak proyek Hambalang yang diajukan Kempora disetujui.

 

Sumber: Suara Pembaruan