BNN Siap Bentengi Diri dari Korupsi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

BNN Siap Bentengi Diri dari Korupsi

Rabu, 5 Februari 2014 | 21:54 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / B1

Jakarta - Guna mendukung tugas dan fungsinya, Badan Narkotika Nasional (BNN) harus menggunakan anggaran operasional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kepala BNN, Komjen Anang Iskandar, mengatakan, dalam membangun integritas organisasi dan mewujudkan konsep good governance serta clean goverment, BNN dengan tegas menyatakan sikapnya melalui Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

"Agar benar-benar efektif, tak ada penyimpangan, bebas korupsi, kolusi, termasuk membangun program BNN," ujar Anang, dalam jumpa pers Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, di Jakarta, Rabu (5/2) malam.

Dikatakan Anang, melalui pencanangan itu, diharapkan BNN dapat dikontrol pemerintah termasuk masyarakat.

"Kami sampaikan komitmen kepada publik. Harapan kami, ini bisa dikontrol lembaga pemerintah, termasuk masyarakat. Kami perlu kontrol agar dapat membantu kinerja, kalau salah bilang salah, kalau benar katakan benar," ungkapnya.

Ia melanjutkan, langkah konkrit dari komitmen itu adalah membangun dari dalam agar tak tergoda dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Kami akan terus menerus menyampaikan visi-misi, karena itu harus ada arah yang jelas. Kita bentengi dari pengaruh luar. Kami yakinkan kepada penegak hukum untuk terus menerus membangun imannya, agar kebal rayuan gombal yang jelek-jelek. Ini perlu dukungan seluruh masyarakat, perlu dukungan pemerintah dan media," jelasnya.

Menurutnya, jika masyarakat tahu ada penyelewengan, segera laporkan ke pihak Ombudsman RI.

"Sedangkan, KPK bisa segera mengambil kuda-kuda atau langkah untuk memproses," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, menyampaikan BNN merupakan lembaga yang sangat strategis dalam mencegah meluasnya bahaya narkoba terutama untuk generasi muda.

"Sindikat narkoba digawangi orang-orang luar biasa, masif dan canggih. Karena itu, BNN disamping harus mempunyai organisasi atau SDM berkualitas, yang terpenting juga integritas," katanya.

Menurutnya, BNN harus diatur dengan menggunakan sistem agar bisa mengalahkan sistem-sistem yang jahat.

"Jadi, BNN tidak hanya menggunakan uang yang benar atau tidak korupsi, tapi juga tepat sasaran. Bisa melakukan penyuluhan agar anak-anak bangsa kebal, memperkuat agama, rehabilitasi berjalan, ini perlu diatur semua," jelasnya.

Azwar menuturkan, narkoba merupakan masalah besar dan perlu penganganan khusus serta komitmen bersama untuk mengatasi.

"Sepertinya, narkoba sangat susah diatasi. Di tengah penjara ada pabriknya, di tengah kota ada pabriknya. Bahkan, faktanya ada aparat ikut. Yang seharusnya pagar, malah jadi makan tanaman. Karena itu, perlu integritas untuk mengatasi," paparnya.

Ada 20 hal, sambungnya, yang harus dilakukan BNN dan lembaga-lembaga lain terkait integritas itu. "Diantaranya, pejabat BNN harus buat LKHPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) jadi kelihatan uang yang masuk, buat aturan anti gratifikasi dan lainnya. Jadi by sistem," tukasnya.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Istri Mantan Menperin Fahmi Idris Meninggal Dunia

Meninggal pukul 19.02 WIB di RS Medistra, Jakarta.

NASIONAL | 5 Februari 2014

Jampidsus Belum Tahu Adanya Buron Kasus Korupsi PLTU Belawan

Diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 23 miliar.

NASIONAL | 5 Februari 2014

Korban Tewas Gunung Sinabung Jadi 16 Orang

"Korban yang akhirnya meninggal dunia setelah lima hari menjalani perawatan di Rumah Sakit Efarina Etaham, Kabanjahe."

NASIONAL | 5 Februari 2014

Joop Ave Dinilai Layak Jadi Bapak Pariwisata Indonesia

Joop telah berhasil membawa citra baik pariwisata Indonesia ke mata internasional.

NASIONAL | 5 Februari 2014

Sekilas Perjalanan Karier Joop Ave

Joop Ave menderita sakit komplikasi yang diderita sejak beberapa waktu terakhir.

NASIONAL | 5 Februari 2014

Mari Elka: Joop Ave Meninggal, Indonesia Kehilangan Tokoh Besar

Joop Ave adalah tokoh luar biasa yang berhasil membuka jalan perkembangan pariwisata Indonesia.

NASIONAL | 5 Februari 2014

KPK Belum Selesai Sita Aset Wawan

KPK telah menyita sejumlah aset Wawan seperti kendaraan, dokumen dan harta tidak bergerak yang jumlahnya lebih dari 100 item.

NASIONAL | 5 Februari 2014

Joop Ave Tutup Usia

Joop Ave menderita sakit komplikasi yang diderita sejak beberapa waktu terakhir.

NASIONAL | 5 Februari 2014

Menakertrans Minta Negara Penerima Lindungi Hak Dasar Pekerja Migran dan Keluarganya

Setiap tahun terdapat lebih dari 2,5 juta pekerja di wilayah Asia meninggalkan negara asalnya untuk bekerja di negara lain.

NASIONAL | 5 Februari 2014

Perkara Elda Belum Masuk Penuntutan

penyidikan perkara tersebut masih berjalan dan Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menunggu audit kerugian negara dari BPKP.

NASIONAL | 5 Februari 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS