Wakil Ketua MPR: PK Harus Dibatasi
Logo BeritaSatu

Wakil Ketua MPR: PK Harus Dibatasi

Jumat, 7 Maret 2014 | 17:59 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Melani Leimena Suharli menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peninjauan kembali (PK) berulang-ulang. Melani berharap ada pembatasan bagi para pihak yang ingin mengajukan PK.

"Kalau PK berulang-ulang putusan tidak selesai-selesai. Mesti dibatasi maksimal dua kali," kata Melani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/3).

Dia menambahkan, hukum terkesan dipermainkan jika PK berulang-ulang. "Kalau PK hanya sekali mungkin memang kurang. Tapi kalau berkali-kali malah bisa dipermainkan. Harus ada pembatasan. Supaya ada kepastian hukum," imbuhnya.

Dia mengibaratkan PK berulang-ulang seperti perceraian dalam Islam. "Cerai saja dalam Islam kan ada batasannya, sampai talak 3. Sekarang ini hukum akhirnya longgar. Hukum tidak bisa dipegang," tandas Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan uji materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP tentang PK. Uji materi diajukan Antasari Azhar yang merupakan terpidana kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Kini upaya hukum luar biasa yakni permohonan PK bisa dilakukan lebih dari sekali atau berkali-kali.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Masih Mengkaji Soal Ratifikasi FCTC

Pemasukkan terhadap kas negara dari industri rokok mencapai angka Rp 150 triliun per tahun.

NASIONAL | 7 Maret 2014

Survei Internal, Elektabilitas Demokrat 10-20%

Berdasar survei internal, elektabilitas Partai Demokrat mengalami penurunan, tapi tidak serendah seperti prediksi beberapa lembaga survei.

NASIONAL | 7 Maret 2014

Peternak Sapi Butuh Dukungan Koperasi Simpan Pinjam

Permasalah utama pelaku UMKM di Indonesia adalah sumber daya manusia yang minim.

NASIONAL | 7 Maret 2014

Pengumuman Capres, PDI-P Menunggu Momentum yang Pas

Sesuai Rakernas PDI-P, penentuan capres berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

NASIONAL | 7 Maret 2014

Ditanya Tudingan soal SBY Tahu Century, Juru Bicara Tak Nyaman

KPK-lah yang bertugas dan berotoritas atas kesahihan dan kelanjutan kasus ini.

NASIONAL | 7 Maret 2014

Bila Memimpin, PDIP Pastikan SDM Indonesia Terbaik

PDI Perjuangan berprinsip bahwa pembangunan nasional bangsa harus didasarkan kepada pembangunan karakter dan kualitas manusia.

NASIONAL | 7 Maret 2014

Fungsi Legislasi DPR Tak Efektif

Selama masa persidangan III tahun sidang 2013-2014, DPR hanya sanggup menyelesaikan lima RUU prioritas.

NASIONAL | 7 Maret 2014

PDIP Janji dalam 5 Tahun Jadikan APBN Bebas Defisit dan Utang Luar Negeri

Konsep itu bernama Pembangunan Semesta Berencana 25 Tahun

NASIONAL | 7 Maret 2014

Sekretaris Pribadi Atut Kembali Diperiksa KPK

KPK juga memanggil Ulum yang merupakan kader Partai Golkar di Banten.

NASIONAL | 7 Maret 2014

Sidang Century Terus Diawasi Timwas

"Penetapan Century sebagai bank gagal adalah penyalahgunaan kewenangan."

NASIONAL | 7 Maret 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS