Kemhut Berikan Bantuan Hukum untuk HTI
Logo BeritaSatu

Kemhut Berikan Bantuan Hukum untuk HTI

Senin, 5 Mei 2014 | 18:55 WIB
Oleh : INA / B1

Jakarta - Kementerian Kehutanan akan memberikan bantuan hukum kepada perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang menghadapi sangkaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

"Kami akan mendampingi perusahaan-perusahaan HTI dalam menghadapi penyelidikan dugaan pembakaran lahan," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan disela pertemuan dengan Menteri Konservasi Lingkungan dan Kehutanan Myanmar U Win Tun dan Menteri Lingkungkungan dan Sumber Daya Air Singapura Vivian Balalrishnan pada Forest Asia Summit 2014 di Jakarta, Senin (5/5/2014)

Mehut menjelaskan perusahaan HTI menginvestasikan dana yang besar untuk menanam dan mengelola areal konsesinya. Jadi sangat tidak mungkin jika mereka melakukan pembakaran lahan karena merugikan investasinya. "Perusahaan HTI ini menanam, dan sudah puluhan tahun. Tidak mungkin jika membakar lahannya," kata Menhut.

Menhut melanjutkan kalaupun di areal HTI terdapat kebakaran, tidak berarti perusahaan bisa disimpulkan sebagai pelakunya. "Sebagai pemegang izin untuk mengelola kawasan hutan, perusahaan HTI memang punya kewajiban untuk menjaga arealnya. Tapi kalau kebakaran terjadi secara masif bagaimana? Yang terjadi kemarin kan kebakaran yang masif," katanya.

Meski demikian Menhut menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum apabila ada perusahaan HTI yang kemudian di tuduh melakukan pembakaran lahan. Dia berharap, pendampingan yang dilakukan Kemenhut bisa memastikan prosea hukum berjalan seimbang dan adil.

Sementara itu, kata pakar ilmu tanah dan lahan gambut Institut Pertanian Bogor (IPB) Mahmud mengatakan, penegakan hukum pelaku kebakaran hutan di Riau jangan sekadar mencari kambing hitam. Aparat pemerintah dan penegak hukum harus bekerja profesional sesuai kaidah ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Kita menginginkan keadilan penegakan hukum supaya menghargai kaidah ilmiah, jangan sampai ada korban. Kabut asap tni merupakan bencana dan sensitif waktu. Sehingga tidak bisa kejadian bulan Maret, Kementerian LH baru turun bulanApril melihat arang, lalu menuduh pelaku pembakaran," Mahmud.

Mahmud menilai, langkah pemerintah mengumpulkan data titik api menggunakan satelit Amerika Serikat tidak tepat, karena terbit terlambat sehari dari Indonesia. Menurut Mahmud, pemerintah sebaiknya menggunakan data satelit Singapura yang memiliki perbedaan waktu lebih cepat dua jam dari Indonesia.

Ketua Budang HTI, Asoasiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna. Nana menegaskan, tidak selalu kebakaran di IUPHHK disebabkan pemegang Izin. Sebab di hampir semua IUPHHK HT ada persoalan konflik lahan dengan masyarakat, artinya lokasi IUPHHK-HT tidak steril dari kegiatan pihak lain.

Nana menilai, penerapan PP No.4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan karhutla sangat lemah karena sebagian peraturan yang mendasarinya sudah dicabut.

Mandat PP.4/2001 telah dicabut dengan terbitnya UU.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, dalam PP.4/2001 sama sekali tidak ada ukuran batas pada tiap parameter yang digunakan. Karena itu, tidak mungkin dapat menentukan kriteria baku kerusakan tanpa acuan ukuran.

Sumber: Suara Pembaruan

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Koalisi Gerindra-Golkar Dinilai Akan Munculkan Gejolak Politik Baru

Tokoh seperti Akbar Tanjung, Priyo Budi Santoso cukup kuat dicawapreskan. Pada titik itulah gejolak itu menuai lahannya.

NASIONAL | 5 Mei 2014

Pengelolaan dan Penyaluran Raskin Harus Diperbaiki

Pengadaannya harus disesuaikan pertahun atau tergantung dengan angka kemiskinan.

NASIONAL | 5 Mei 2014

KPK Minta SBY dan Ibas Jadi Saksi Meringankan Anas

"Surat dilayangkan pada 28 April lalu."

NASIONAL | 5 Mei 2014

Izin Cuti Jokowi Bisa Saja Ditolak

“Bisa saja presiden tidak mengizinkan (Jokowi cuti). Semua tergantung kepada presiden,” kata pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

NASIONAL | 5 Mei 2014

Muncul Wacana Duet Joko Widodo-Ricky Sutanto

Ricky sendiri merupakan pemilik kelompok usaha Blossom Group yang bergerak di bidang kontraktor, properti dan produk konsumen.

NASIONAL | 5 Mei 2014

Repdem Antisipasi Politik Pecah Belah Gaya Orde Baru

Spanduk yang dicopot bertuliskan "Harga Mati Megawati Presiden" muncul di Jakarta yang tidak menghendaki Jokowi maju sebagai capres.

NASIONAL | 5 Mei 2014

Kasus Century, Saksi Ahli Sebut Krisis 2008 Berbeda Dengan 1998

Pada 1998 terjadi penurunan tingkat kepercayaan terhadap institusi perbankan.

NASIONAL | 5 Mei 2014

Sekelompok Anak Muda Dukung Prabowo-Hatta

Generasi PH melihat track record Prabowo Subianto yang terkenal tegas, bisa bersanding dengan pengalaman Hatta Rajasa sebagai menteri.

NASIONAL | 5 Mei 2014

Pengamat: Pasangan Jokowi-Samad Mampu Ciptakan Pemerintahan Bersih

Samad diyakini mampu mendukung konsep revolusi mental Jokowi.

NASIONAL | 5 Mei 2014

Capres Ini Janjikan Gaji Wartawan Minimal US$ 1.000 per Bulan

Demi merealisasikan janjinya, dia menyatakan akan membahas upah wartawan dengan pimpinan media.

NASIONAL | 5 Mei 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS