Diskriminatif, Pembahasan RUU MD3 Dianggap Layak Dihentikan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Diskriminatif, Pembahasan RUU MD3 Dianggap Layak Dihentikan

Selasa, 8 Juli 2014 | 21:12 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / B1

Jakarta - Gabungan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 menilai, pembahasan RUU MD3 di DPR layak dihentikan. Alasannya, mayoritas fraksi di parlemen sekarang ini cenderung berpikir koruptif, diskriminatif bahkan, represif.

"Berdasarkan pemantauan koalisi, proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR cenderung ngawur dan tergesa-gesa sehingga banyak muncul substansi liar dan berbahaya tanpa didasari argumentasi yang layak. Bahkan cenderung mencerminkan tindakan culas para anggota DPR," kata peneliti hukum dan politik anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, di Jakarta, Selasa (8/7).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 terdiri antara lain dari IBC, PSHK , TII, dan ICW. Mereka menilai, terdapat tiga persoalan dalam pembahasan Revisi UU MD3.

Roy menuturkan, persoalan pertama adalah adanya birokratisasi izin pemeriksaan anggota DPR yang terkandung dalam Pasal 220 naskah revisi UU MD3. Sebab, pasal tersebut mengatur pemeriksaan anggota DPR harus atas izin presiden.

"Ketentuan pemanggilan dan permintaan pemeriksaan anggota DPR harus dengan seizin presiden khususnya berkaitan dengan tindak pidana khusus semisal korupsi bertentangan dengan ketentuan konstitusi di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum," jelasnya.

Bukan hanya menunjukan adanya sikap diskriminatif, ketentuan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan hukum yang berbelit bahkan memberi ruang untuk menghilangkan alat bukti mengingat sulitnya memeriksa anggota DPR.

"Ketentuan ini juga bertentangan dengan sikap independensi peradilan yang meliputi keseluruhan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan hukuman. Lebih aneh lagi, aturan ini juga diskriminatif karena tidak berlaku bagi DPD dan DPRD. Aturan ini semakin menunjukkan cara berfikir koruptif dan represif anggota DPR," ungkapnya.

Persoalan kedua adalah dihapusnya ketentuan yang menekankan pentingnya keterwakilan perempuan khususnya terkait dengan alat kelengkapan DPR (AKD).

"DPR justru semakin mempersempit peran perempuan dalam posisi strategis di parlemen. Situasi ini tentu merupakan hambatan nyata bagi kiprah perempuan dalam bidang politik," jelasnya.

Persoalan ketiga adalah menguatnya usulan hak anggota DPR untuk mendapat dana aspirasi. Jika pada awal naskah revisi UU MD3 mengenai usulan hak dana aspirasi berbentuk hak mengusulkan program, kini dalam perkembangan pembahasan usulan berubah menjadi "hak untuk mendapatkan jatah alokasi dana dengan jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah".

Dengan demikian, Roy mengatakan, pihaknya meminta, pembahasan RUU MD3 untuk kembali kepada prinsip-prinsip konstitusional yang menekankan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama.

"Sehingga Pansus harus menghapus pasal-pasal yang cenderung membuat anggota DPR sulit untuk disentuh proses hukum, khususnya pidana khusus termasuk korupsi," katanya.

Pihaknya juga meminta RUU MD3 harus menekankan peningkatan kinerja parlemen yang didukung dengan akuntabilitas untuk mencegah parlemen dari perilaku koruptif selain, penekanan pada keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota setiap fraksi serta dibatalkannya hak anggota DPR untuk mendapatkan dana aspirasi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

HUT Korpri, Ketua KPK Ajak ASN Bersih Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN), insan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk bersih korupsi.

NASIONAL | 29 November 2021

Pentolan KKB Dijerat Pasal Berlapis

Satgas Nemangkawi dan Polres Yahukimo membekuk pentolan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Demius Magayang alias Temius Magayang, di Jalan Gunung.

NASIONAL | 29 November 2021

UU Ciptaker, Presiden: Follow Up Putusan MK Secepatnya

Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK mengenai UU Ciptaker.

NASIONAL | 29 November 2021

Baleg Rencanakan Bahas Putusan MK Soal Ciptaker 6 Desember

Baleg DPR berencana rapat dengan pemerintah membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 6 Desember 2021.

NASIONAL | 29 November 2021

UU Ciptaker Inkonstitusional, Presiden Tegas Jamin Investasi

Tak ada satu pasal pun dalam UU Ciptaker yang dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi.

NASIONAL | 29 November 2021

Ini Tanggapan Presiden Terkait UU Ciptaker Inkonstitusional

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terhadap putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.

NASIONAL | 29 November 2021

KPK Siapkan Bantahan Kasasi Mantan Menteri Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi kasasi yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

NASIONAL | 29 November 2021

Jokowi: Pemerintah Akan Laksanakan Keputusan MK

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 29 November 2021

PUPR Klaim Pembangunan Sejuta Rumah Capai 871.218 Unit

Kementerian PUPR mengklaim sampai dengan akhir Oktober 2021, capaian Program Sejuta Rumah tercatat telah menembus angka 871.218 unit.

NASIONAL | 29 November 2021

Keributan TNI-Polri di Timika Berakhir Damai

Kapolda Papua Irjen Pol Marthinus D Fakhiri mengatakan insiden perkelahian antara anggota Polri dan TNI di Tembagapura, Timika, telah diselesaikan secara damai.

NASIONAL | 29 November 2021


TAG POPULER

# Razia Vaksinasi Covid-19


# Sembunyi di Roda Pesawat


# Ameer Azzikra


# Omicron


# Indonesia Terbuka



TERKINI
HUT Korpri, Ketua KPK Ajak ASN Bersih Korupsi

HUT Korpri, Ketua KPK Ajak ASN Bersih Korupsi

NASIONAL | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings