Partai Lokal Solusi di Papua

Partai Lokal  Solusi di Papua
Ilustrasi demo warga Papua ( Foto: AFP )
/ FER Kamis, 1 Desember 2011 | 21:02 WIB
Membentuk partai politik lokal di Papua seperti di Aceh menjadi solusi yang menarik perhatian warga Papua.

Membentuk partai politik lokal di Papua seperti di Aceh menjadi solusi yang menarik perhatian warga Papua. Mendirikan partai lokal menciptakan antusisme baru walaupun tidak tidak semua elemen Papua menerima.

"Beberapa organisasi ingin Papua Barat keluar dari Indonesia," ungkap pekerja Badan Pemantau HAM Human Rights Watch (HRW)  Andreas Harsono kepada beritasatu.com hari ini.

Andreas menuturkan Jakarta berusaha menghentikan konflik Papua. Misalnya menunjuk Faried Husain sebagai utusan Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) untuk bicara dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Senada dengan hal itu, Jakarta juga membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk mengatasi berbagai kesulitan di Papua.

"UP4B dibuat meniru Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Aceh. Pembentukan ini tidak realistis melihat persoalan di Papua," ungkap instruktur penulisan jurnalisme sastrawi.

Menyinggung pelanggaran HAM  di Bumi Cenderawasih, pekerja HAM ini menegaskan pemerintah terutama polisi dan militer harus menegakkan hukum. Anggota polisi dan tentara yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan benar. Salah satu persoalan besar di kalangan masyarakat adalah diskriminasi. Mereka merasa sering mendapatkan kekerasan sejak Indonesia mengelola Papua Barat tahun 1963.

"Papua harus terbuka terhadap diplomat internasional, dan NGO internasional. Sekarang wartawan internasional tidak bisa ke Papua tanpa izin dari Indonesia. Tahun lalu hanya dua media diizinkan masuk yakni BBC dan media Perancis," pinta Andreas.

Andreas menambahkan bentuk umum pelanggaran HAM di Papua terhadap kebebasan berekspresi, termasuk menyatakan hendak merdeka dari Indonesia melalui bendera Bintang Fajar. Banyak orang Papua dipukul, disiksa, dipenjara bahkan dibunuh gara-gara mengibarkan bendera Bintang Fajar.
Padahal  Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan tidak keberatan  Bintang Fajar dikibarkan asal bersama bendera Indonesia. Kebijakan itu berumur pendek sejalan dengan pendeknya pemerintahan Wahid.

"Pada 2007, SBY melarang bendera OPM, GAM dan RMS. Padahal ini bertentangan dengan UU Otonomi Khusus Papua maupun International Convenant on Civil and Political Rights. Indonesia ratifikasi ICCPR pada 2005 sehingga Indonesia seharusnya taat pada ICCPR," pinta penulis beberapa buku.