PPSKI: Pemerintahan SBY Gagal Membangun Pertanian

PPSKI: Pemerintahan SBY Gagal Membangun Pertanian
Pekerja memerah susu sapi di kawasan Duren Tiga, Jakarta. ( Foto: Antara/Puspa Perwitasari )
INA Rabu, 13 Agustus 2014 | 13:50 WIB

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Agustus 2014 akan menyampaikan menyampaikan pidato terakhir setelah sepuluh tahun terakhir menjalankan pemerintahan di Indonesia. SBY dipastikan akan menyampaikan pidato kisah sukses sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di era keterbukaan ini, SBY diharapkan berani jujur menyampaikan bagian yang tidak sukses.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana berpendapat, bidang pertanian merupakan noktah hitam dalam pemerintahan SBY. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 12 Agustus 2014 menunjukkan, impor produk pertanian melonjak 400 persen selama 10 tahun terakhir. "Data tersebut dapat dikatakan sebagai indikator pembangunan bidang pertanian selama dua era Kabinet Indonesia Bersatu tidak berhasil," kata Teguh di Jakarta, Rabu (13/8).

Pada 11 Juni 2005 di Bendungan Jatiluhur Purwakarta SBY mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan. Tindak lanjut dari pencanangan itu di bidang pertanian adalah Program Swasembada lima komoditas pangan pada 2010, yaitu beras, daging sapi, kedelai, jagung, dan gula. Meski tidak pernah dipublikasi, program swasembada lima komoditas itu dapat dikatakan gagal. Program tersebut dilanjutkan pada era KIB II dan ditargetkan tercapai pada 2014. Target itu sebagai salah satu kontrak politik menteri pertanian dengan Presiden SBY.

Hingga pengujung KIB II, pencapaian target swasembada lima komoditas pertanian tersebut juga tampaknya tidak tercapai. Teguh menilai, tidak ada perubahan yang berarti dalam produksi kedelai. Akibatnya, Indonesia harus impor 70 persen dari kebutuhan nasional. Selain itu, jagung, gula, beras juga masih harus diimpor.

Teguh mengatakan, impor yang sangat mencolok daging sapi. Sebab, dalam proyeksi yang disusun Kementerian Pertanian seharusnya impor tahun ini hanya sekitar 10 persen kebutuhan nasional atau setara sekitar 54,56 ribu ton daging sapi. Tetapi diperkirakan impor daging sapi tahun ini diprediksi mencapai 250.000 ton atau 45 persen kebutuhan nasional. Populasi sapi potong yang ditargetkan pada 2014 adalah 17,6 juta ton. Tetapi berdasarkan hasil sensus pertanian BPS 2013, populasi sapi potong hanya 12,6 juta ekor.

Dia menyatakan, jika dikaitkan dengan anggaran yang disediakan untuk pencapaian program, jelas sangat tidak berimbang. Uang rakyat melalui APBN yang digunakan sejak 2006 tidak imbang dengan pencapaian hasil di akhir pemerintahan SBY pada 2014.

"Kami berharap Presiden SBY berani secara jujur menyampaikan ketidakberhasilan di bidang pertanian sehingga pemerintah baru nanti dapat menggunakan hal tersebut untuk menyusun program yang lebih baik," kata dia.

Teguh menambahkan, sudah tidak bijak lagi jika pemerintah menggunakan berbagai alasan, seperti ketersediaan lahan untuk apologi. Rakyat akan lebih menghargai jika presiden mengedepankan tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan atas ketidak-tercapaian target swasembada di bidang pertanian selama sepuluh tahun terakhir.

Sementara, dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Persusuan Nasional, Teguh menyayangkan kurangnya perhatian pemerintahan SBY kepada pengembangan peternakan sapi perah rakyat. Dalam sepuluh tahun ini, produksi susu segar stagnan. Akibatnya, masa depan Indonesia akan semakin tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri. Saat ini sekitar 60 persen kebutuhan susu harus diimpor. "Padahal pengembangan usaha peternakan sapi perah rakyat sangat relevan dengan jargon pro job, pro poor, dan pro growth," ujar dia.

Sumber: Investor Daily
CLOSE