Harjono Bicara tentang DPKTb dan Buka Kotak Suara di MK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Harjono Bicara tentang DPKTb dan Buka Kotak Suara di MK

Jumat, 15 Agustus 2014 | 18:20 WIB
Oleh : Yus / ED

Jakarta – Mantan hakim konstitusi Harjono berbicara tentang Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dan buka kotak suara di ruang pleno Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres 2014, Jumat (15/8).

Harjono dihadirkan oleh pihak KPU sebagai ahli bersama-sama dengan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto. KPU juga mengundang dua ahli lain, namun berhalangan hadir, tetapi memberikan keterangan tertulis, yakni Prof Erman Rajagukguk dan Ramlan Surbakti.

DPKTb dan buka kotak suara merupakan dua hal yang dominan diperkarakan oleh kubu Prabowo-Hatta di MK. Menurut kubu Prabowo-Hatta, kedua hal tersebut melanggar konstitusi.

Harjono hadir di MK sebagai ahli untuk menjelaskan tentang DPTKb dan kotak suara dari perspektif hukum. “DPKTb adalah nomenklatur yang diperlukan pada saat ada satu kemungkinan besar bahwa seorang warga negara dapat menggunakan hak pilihnya meskipun tidak terdaftar dalam DPT,” ujar Harjono.

Harjono menilai bahwa tidak boleh ada hak warga negara yang terhalangi ketika ingin menggunakan hak pilihnya. DPKTb, menurutnya memberikan ruang bagi warga negara untuk melaksanakan hak konstitusionalnya. Dalam konteks ini, Harjono tidak mau berbicara mengapa masyarakat tidak terdaftar di DPT, tetapi dia lebih menekankan adanya upaya untuk menjamin hak pilih warga negara.

Harjono juga mengungkapkan bahwa sangat sulit untuk memastikan bahwa DPKTb ini menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. "No one knows. Sebab, itu terjadi di bilik suara,” tegasnya.

Terkait pembukaan kotak suara, Harjono menuturkan bahwa kotak suara merupakan properti KPU yang dibuat dari pusat sampai di daerah.

“Pembukaan kotak (suara) adalah otoritas KPU sebagai lembaga mandiri. Karenanya, KPU tidak perlu minta izin ke orang lain jika hendak membukanya. Justru, orang lain yang harus minta izin ke KPU, jika hendak membuka,” tandas Haryono.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Korupsi Dana Bansos, Kejati Kalsel Tahan 2 Tersangka

Salah satu tersangka yang ditahan adalah mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Kalsel, Anang Bakhranie.

NASIONAL | 15 Agustus 2014

Kasus Alkes Tangsel, KPK Tahan Mamak Jamaksari

Mamak Jamaksari ditahan 20 hari ke depan di Ruan Jaktim cabang KPK.

NASIONAL | 15 Agustus 2014

Uang Kertas NKRI Pecahan Seratus Ribu Berlaku Mulai 17 Agustus

Pada 17 Agustus mendatang, pemerintah mulai memberlakukan mata uang 100.000 dengan nama Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NASIONAL | 15 Agustus 2014

DPRD Jawa Barat Usulkan Anggaran Fasilitas Penerangan Jalan

Tiang penerangan jalan umum baru terpasang sekitar 10 persen.

NASIONAL | 15 Agustus 2014

Pengiriman Semen Lewat Kereta Api Meningkat 67 persen

Peningkatan volume pengiriman mulai dirasakan setelah menggunakan sistem paletizer pada semester II tahun 2013.

NASIONAL | 15 Agustus 2014

Tim Prabowo Hadirkan Saksi Ahli yang Kompeten

Saksi ahli Prabowo-Hatta menghendaki hakim MK tidak terjebak pada pendekatan yang normatifisme.

NASIONAL | 15 Agustus 2014

7 Kementerian dan Lembaga dengan Alokasi Anggaran Terbesar

Ketujuh kementerian/lembaga itu adalah Kemhan, Kemdikbud, KemPU, Kemag, Kemkes, Kemhub, dan Polri mendapat alokasi anggaran diatas Rp 40 triliun di RAPBN 2015.

NASIONAL | 15 Agustus 2014

Anggaran Kemhan Capai Rp 95 Triliun

Kepolisian RI mendapat anggaran sebesar Rp 47,2 triliun.

NASIONAL | 15 Agustus 2014

Pernyataan Saksi Ahli Prabowo-Hatta Meragukan

Fachrurrozi juga tidak bisa menjelaskan prosedur penyelenggaraan pemilu oleh KPU.

NASIONAL | 15 Agustus 2014

DPD Resmi Gugat UU MD3 ke MK

UU MD3 hasil revisi tersebut terlalu banyak mengatur hal yang tidak konkret dan mendasar.

NASIONAL | 15 Agustus 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS