PDI-P Tolak Pembahasan Tatib DPR
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PDI-P Tolak Pembahasan Tatib DPR

Kamis, 11 September 2014 | 20:27 WIB
Oleh : YUD

Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak rancangan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat dibahas ke tingkat paripurna selama belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"PDIP tidak setuju ini dibahas di tingkat selanjutnya sambil menunggu keputusan MK," kata Honing Sanny saat rapat Panitia Khusus Tata Tertib DPR, Kamis.

Menurut dia, partainya berpandangan tata tertib yang dibahas di Pansus adalah turunan langsung dari UU MD3.

Menurut dia, saat ini kemungkinan undang-undang tersebut diterima ditolak oleh MK sama besarnya.

Terkait dengan Pasal 27 tentang pimpinan DPR yang bersifat tetap selama lima tahun dalam tata tertib, ia mengatakan PDIP tidak sepakat mengapa harus orang karena anggota DPR adalah orang yang ditugaskan oleh partainya termasuk mendapatkan posisi pimpinan di DPR.

"Saya khawatir ditafsirkan publik seolah-olah aturan yang ada di tatib ini dikontrol oleh kepentingan orang-perorang. Oleh sebab itu, kami PDIP setuju bukan orang melainkan fraksi," katanya.

Menurut dia, dengan begitu partai bisa menunjuk salah satu anggotanya kemudian melakukan evaluasi.

Meski begitu, ia tetap mengapresiasi pekerjaan Pansus Tatib DPR.

"Yang paling penting, sekalipun berbeda kita tetap menunjukkan politik itu yang paling penting adalah komunikasi, katanya.

Sementara itu, Pansus Tatib DPR akan membahas rancangan tata tertib meski mendapat penolakan dari fraksi PDIP, Hanura dan PKB agar tidak mengganggu agenda kenegaraan lainnya.

Sumber: Antara


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jaksa KPK Tuntut Cabut Hak Politik Anas

Hak dipilih dalam jabatan publik Anas Urbaningrum pun dituntut untuk dicabut.

NASIONAL | 11 September 2014

Menkumham Harus Tindak Tegas WNA Ilegal

WNA Illegal timbulkan implikasi sosial di tengah masyarakat.

NASIONAL | 11 September 2014

Gadaikan Profesi, Hakim Gunawan Dipecat

Gunawan mengaku meninggalkan jubah dan palu keadilannya karena terbelit utang sebesar Rp 80 juta.

NASIONAL | 11 September 2014

Sebagian Warga Jawa Barat Kesulitan Dapat Akses Nikah Resmi

Hasil penelitian di lima kabupaten kota di Jabar mencatat rata-rata 57 persen pasangan suami istri tidak memiliki surat nikah.

NASIONAL | 11 September 2014

Anas Diduga Lakukan Tindakan yang Menjurus "Obstruction of Justice"

Ada upaya penyesatan fakta dalam persidangan yang dilakukan oleh kubu terdakwa Anas Urbaningrum.

NASIONAL | 11 September 2014

Anas Urbaningrum Dituntut 15 Tahun Penjara

Anas diduga menerima gartifikasi dari berupa mobil, survei dari LSI serta menerima uang sejumlah Rp 116 miliar dan US$ 5,2 juta.

NASIONAL | 11 September 2014

Soal Pilkada Lewat DPRD, Ini 5 Rekomendasi Apkasi dan Apeksi

Rekomendasi itu akan disampaikan kepada Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono.

NASIONAL | 11 September 2014

KPI Minta DPR Mendatang Perkuat Wewenangnya

Lembaga penyiaran itu ada dua izin yaitu izin stasiun radio (ISR) dan zin penyelenggaraan penyiaran (IPP) yang keduanya wewenang kementerian, bukan KPI.

NASIONAL | 11 September 2014

Gubernur Riau Siap Mundur Jika Terbukti Lakukan Perbuatan Asusila

“Siap saya bersedia, saya siap menerima hukuman, saya siap diberhentikan dari (jabatan) gubernur jika terbukti melakukan pelecehan seksual."

NASIONAL | 11 September 2014

Ini Tujuh Instruksi SBY soal Transisi Pemerintahan

SBY menyayangkan pemberitaan belakangan ini yang menyebutkan seolah-olah ada friksi di antara dia dan Jokowi.

NASIONAL | 11 September 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS