Golkar Setuju Pemilihan melalui DPRD Kurangi Politik Uang
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Golkar Setuju Pemilihan melalui DPRD Kurangi Politik Uang

Kamis, 11 September 2014 | 20:43 WIB
Oleh : Ezra Sihite / B1

Jakarta - Partai Golkar melalui fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pelaksanaan pilkada kembali melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasalnya menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, pilihan itu bisa mengurangi politik uang yang menurutnya lebih marak jika Pilkada dilakukan secara langsung.

“Kita setuju yang kembali ke DPRD, lebih baik lebih efektif,” kata Agung Laksono di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9).

Saat ini pro kontra pilkada untuk kabupaten dan kota kembali dipilih melalui DPRD kian hangat. Bahkan sejumlah kepala daerah menyatakan bakal memprotes revisi Undang-Undang Pilkada yang diajukan pemerintah tersebut.

Agung mengakui melalui DPRD bukan berarti tidak ada potensi politik uang. Namun menurutnya, dengan jumlah yang relatif lebih sedikit akan memudahkan pengawasan. Kekayaan para anggota DPRD pun menurut Agung bisa dipantau.

“Kalau DPRD kan cuma beberapa orang saja. Tinggal dilihat saja proses benar atau enggak,” kata Agung.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

SBY Perintahkan Menteri KIB II Kembalikan Seluruh Fasilitas Negara

Menteri KIB II wajib meninggalkan rumah dinasnya, paling lambat tanggal 20 Oktober.

NASIONAL | 11 September 2014

PDI-P Tolak Pembahasan Tatib DPR

Sebelum ada keputusan dari MK mengenai UU MD3, Fraksi PDI-P menolak rancangan tatib DPR dibahas ke tingkat paripurna.

NASIONAL | 11 September 2014

Jaksa KPK Tuntut Cabut Hak Politik Anas

Hak dipilih dalam jabatan publik Anas Urbaningrum pun dituntut untuk dicabut.

NASIONAL | 11 September 2014

Menkumham Harus Tindak Tegas WNA Ilegal

WNA Illegal timbulkan implikasi sosial di tengah masyarakat.

NASIONAL | 11 September 2014

Gadaikan Profesi, Hakim Gunawan Dipecat

Gunawan mengaku meninggalkan jubah dan palu keadilannya karena terbelit utang sebesar Rp 80 juta.

NASIONAL | 11 September 2014

Sebagian Warga Jawa Barat Kesulitan Dapat Akses Nikah Resmi

Hasil penelitian di lima kabupaten kota di Jabar mencatat rata-rata 57 persen pasangan suami istri tidak memiliki surat nikah.

NASIONAL | 11 September 2014

Anas Diduga Lakukan Tindakan yang Menjurus "Obstruction of Justice"

Ada upaya penyesatan fakta dalam persidangan yang dilakukan oleh kubu terdakwa Anas Urbaningrum.

NASIONAL | 11 September 2014

Anas Urbaningrum Dituntut 15 Tahun Penjara

Anas diduga menerima gartifikasi dari berupa mobil, survei dari LSI serta menerima uang sejumlah Rp 116 miliar dan US$ 5,2 juta.

NASIONAL | 11 September 2014

Soal Pilkada Lewat DPRD, Ini 5 Rekomendasi Apkasi dan Apeksi

Rekomendasi itu akan disampaikan kepada Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono.

NASIONAL | 11 September 2014

KPI Minta DPR Mendatang Perkuat Wewenangnya

Lembaga penyiaran itu ada dua izin yaitu izin stasiun radio (ISR) dan zin penyelenggaraan penyiaran (IPP) yang keduanya wewenang kementerian, bukan KPI.

NASIONAL | 11 September 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS