Jokowi Disarankan Gunakan Kabinet yang Ramping
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jokowi Disarankan Gunakan Kabinet yang Ramping

Kamis, 11 September 2014 | 22:55 WIB
Oleh : YUD

Semarang - Ikatan Alumni (IKA) Universitas Diponegoro Semarang mengusulkan kabinet di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih ramping daripada kabinet sebelumnya.

"Kami sudah melakukan pengkajian, berdasarkan urusan pemerintahan yang harus ditangani, jumlah kementerian dapat dirampingkan jadi 27 unit," kata Ketua IKA Undip Maryono di Semarang, Kamis (11/9).

Hal itu diungkapkannya usai seminar "Transformasi Kelembagaan Pemerintah untuk Optimalisasi Sumber Daya Indonesia" yang menjadi rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2014 IKA Undip di Semarang.

Menurut Direktur Utama BTN itu, setidaknya ada tiga rekomendasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan FGD (focus group discuccion) IKA Undip, Rabu (10/9), yang terbagi dalam empat klaster pembahasan.

Berbagai masukan kepada pemerintah dirangkum dalam empat klaster, yakni kelembagaan, ekonomi kerakyatan, hukum, dan maritim yang dibahas oleh para pakar dari Undip, non-Undip, maupun masyarakat.

"Tiga rekomendasi itu, pertama adalah penataan, pembentukan, penggabungan, serta pemisahan kementerian negara dari yang ada saat ini 34 kementerian menjadi hanya 27 kementerian," ungkapnya.

Kedua, kata dia, pembentukan "superholding" untuk menggantikan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan rekomendasi yang ketiga adalan pembentukan Kementerian Maritim.

Ia menjelaskan rekomendasi IKA Undip itu bukan dengan pertimbangan asal ramping, melainkan dengan pertimbangan lebih substansial.

"Pertimbangannya bukan asal ramping, melainkan semangat kementerian yang efektif dan efisien sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan produktif untuk mengutamakan kepentingan masyarakat," katanya.

Untuk Kementerian BUMN, kata dia, direkomendasikan tidak masuk bagian dari kabinet, tetapi dikelola secara lebih profesional dan fokus pada bentuk "superholding" (perusahaan induk BUMN).

"Pembentukan Kementerian Maritim menjadi sangat penting untuk memberikan kontribusi dan dukungan kinerja pemerintahan Jokowi-JK untuk mengembangkan segala potensi yang ada, terutama kemaritiman," jelasnya.

Ia menegaskan IKA Undip tidak ada sedikit upaya apa pun untuk melakukan lobi-lobi politik, termasuk dalam pengisian kabinet. Akan tetapi, hanya memberikan rekomendasi yang tulus bagi pemerintahan.

"Kami hanya menawarkan solusi alternatif melalui rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan. Sebagai sumbangsih dan kontribusi terhadap kehidupan berbangsa. Tidak ada pengusulan menteri," tegas Maryono.

Sumber: Antara


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Petani Lombok Utara Terbelit Sistem Ijon

Para petani terpaksa menjual hasil mereka sebelum masa panen untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

NASIONAL | 11 September 2014

Kelebihan Muatan, Polisi dan Jasa Marga Tilang 320 Kendaraan

Sebagian besar dari kendaraan yang dikenai sanksi tilang adalah kendaraan yang termasuk dalam golongan 4, yakni truk dengan empat gandar dan sejenisnya.

NASIONAL | 11 September 2014

Anas Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 94 Miliar dan US$ 5 Juta

Jika harta yang disita dan dilelang tidak mencukupi uang pengganti, Anas akan dikenakan pidana penjara empat tahun.

NASIONAL | 11 September 2014

Kejagung Sisakan Satu Tersangka Kemag

Sebab satu orang tersangka yakni, Direktur CV Pudak Zainal Arief statusnya tidak jelas.

NASIONAL | 11 September 2014

Diduga TPPU, Jaksa Minta Aset dan Harta Anas Dirampas

Salah satu harta yang diminta dirampas tersebut adalah rumah Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur.

NASIONAL | 11 September 2014

Jokowi Berguru Soal Pemerintahan ke Tony Blair

"Dia cerita banyak, mulai menyiapkan proses pemerintahan hingga empat strategi dalam menjalankan pemerintahan baru."

NASIONAL | 11 September 2014

Tersangka Transjakarta Kembalikan Uang Rp 6 M

Uang tersebut diserahkan tersangka Budi Susanto kepada Kejaksaan Agung.

NASIONAL | 11 September 2014

Golkar Setuju Pemilihan melalui DPRD Kurangi Politik Uang

Anggota DPRD lebih mudah dipantau dan mudahkan pengawasan praktek politik uang.

NASIONAL | 11 September 2014

SBY Perintahkan Menteri KIB II Kembalikan Seluruh Fasilitas Negara

Menteri KIB II wajib meninggalkan rumah dinasnya, paling lambat tanggal 20 Oktober.

NASIONAL | 11 September 2014

PDI-P Tolak Pembahasan Tatib DPR

Sebelum ada keputusan dari MK mengenai UU MD3, Fraksi PDI-P menolak rancangan tatib DPR dibahas ke tingkat paripurna.

NASIONAL | 11 September 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS