ICW: Ada 48 Anggota Dewan Terpilih yang Terjerat Kasus Korupsi

ICW: Ada 48 Anggota Dewan Terpilih yang Terjerat Kasus Korupsi
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah), bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Abdul Djamil (kiri) dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan (kanan), memberi keterangan pers seusai menggelar pertemuan tertutup di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (15/7). ( Foto: Antara/Ismar Patrizki )
Yus / FER Senin, 15 September 2014 | 16:58 WIB

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil monitoring terhadap calon-calon legislatif terpilih periode 2014-2019 yang tersangkut dalam kasus korupsi. Berdasarkan hasil pantauan tersebut, ICW menemukan sedikitnya 48 orang anggota dewan terpilih baik DPR, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II tersangkut kasus korupsi.

"Monitoring ini dilakukan dalam rangka pemetaan anggota DPR atau DPRD terpilih, periode tahun 2014-2019 terkait kasus korupsi. Kasus korupsi terkait fungsi mereka dalam mengambil kebijakan dan standar etika pejabat publik yang harus tinggi," ujar Koodinator ICW, Ade Irawan, di kantor ICW, Jakarta, Senin (15/9).

Dalam konferensi pers tersebut, hadir sejumlah perwakilan lembaga anti-korupsi yang terlibat dalam proses monitoring, yakni Sulistio (IPC), Hendrik Yosdinar (Yappika), Veri Junaidi (Perludem), Sunanto (JPPR), Syamsuddin Alimsyah (Kopel), dan Danang (Pattiro).

ICW memaparkan, dari 48 calon legislatif terpilih yang terjerat kasus korupsi, partai Demokrat merupakan partai politik yang kadernya paling banyak terjerat yakni sebanyak 13 orang.

Posisi kedua disusul oleh kader dari PDI Perjuangan dan Golkar masing-masing sebanyak 10 orang yang terjerat kasus korupsi. PKB terdapat 5 orang kader, Gerindra dan Hanura masing-masing sebanyak 3 orang kader, PPP sebanyak 2 orang sedangkan Nasdem dan PAN hanya 1 orang.

Pada tingkat parlemen, dari 48 orang yang tersangkut korupsi sebanyak 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya, 17 orang menjadi anggota DPRD Provinsi dan 5 orang yang nanti akan duduk sebagai wakil rakyat di Senaya sebagai DPR RI.

Pada tingkatan proses hukum, saat ini 32 orang politisi terpilih sebagai anggota dewan masih dalam proses penyidikan. Sedangkan 15 orang lainnya masih dalam proses persidangan dan telah divonis bersalah di Pengadilan. Sebanyak 3 orang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Ada 12 oang sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dan 3 sudah mendapatkan vonis di tingkat kasasi atau telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Sedangkan berdasarkan status hukum, dari 48 orang, sebanyak 32 orang berstatus tersangka korupsi, 15 orang sebagai terdakwa dan 1 orang merupakan terpidana.