KPK: Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PDAM Makassar Belum Bisa Ditahan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK: Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PDAM Makassar Belum Bisa Ditahan

Rabu, 22 Oktober 2014 | 05:45 WIB
Oleh : B1

Makassar - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan belum bisa menahan para tersangka kasus dugaan korupsi PDAM Makassar karena penyidikannya belum sampai 50 persen.

"Kita belum tahan tersangka karena penyidikannya belum 50 persen. Nanti setelah penanganannya sudah diatas 60 persen, pasti kita tahan tersangkanya," ujarnya di Makassar, Selasa (21/10).

Dalam kasus itu, dua orang tersangka ditetapkan yakni mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin serta Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja

Ia mengatakan, belum ditahannya dua orang tersangka itu karena khawatir keduanya akan bebas demi hukum jika dalam waktu 120 hari tidak dirampungkan penyidik.

"Kita terikat dengan waktu 120 hari. Jika kita tahan sekarang yang penyidikannya belum 50 persen dan setelah 120 hari menjalani masa hukuman, maka tersangka akan bebas demi hukum," katanya.

Ia menyebutkan KPK sampai saat ini belum mengeluarkan surat perintah penahanan untuk tersangka kasus dugaan korupsi PDAM Kota Makassar yang ditetapkan pada 7 Juli 2014.

Namun, dia berjanji pihaknya akan membawa kasus tersebut sampai ke pengadilan, namun proses pemeriksaannya tetap harus menunggu giliran karena kasus korupsi yang ditangani oleh penyidik KPK cukup banyak, sehingga harus diselesaikan satu persatu.

"Pasti akan sampai ke pengadilan karena KPK tidak kenal SP3 (surat perintah penghentian penyelidikan). Untuk pemeriksaannya, nanti kita tunggu giliran karena penyidik KPK cuma ada 80 orang, sedangkan kasus yang ditangani cukup banyak," lanjutnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.

Pasal yang disangkakan, yakni Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Selain Ilham Arif Sirajuddin, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja sebagai kasus yang sama dan disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 8 November 2012 sudah menyerahkan data hasil audit perusahaan milik Pemkot Makassar itu kepada KPK. Hasil audit tersebut adalah ditemukan potensi kerugian negara dari kerja sama yang dilakukan PDAM dengan pihak swasta hingga mencapai Rp520 miliar.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Traya Tirta Makassar (Rp38,1 miliar), PT Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu (Rp455,25 miliar).

Kerja sama dengan PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp69,31 miliar dan kerja sama antara PDAM Makassar dan PT Baruga Asrinusa Development dengan potensi kerugian sebesar Rp2,6 miliar

Sumber: Antara


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

3.624 Pendaftar CPNS Banten Lolos Verifikasi Persyaratan

Mereka bersaing memperebutkan 180 kuota CPNS yang diperoleh Pemprov Banten pada 2014.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Danrem Tadulako Curigai Ada Oknum TNI Timbun BBM

"Kalau ketahuan saya sikat," kata Kolonel Inf Ilyas Alamsyah Harahap.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Turis Asal Inggris Ditemukan Tewas di Sawah di Bali

Polisi berhasil mengidentifikasi mayat tersebut atas nama of Robert Kelvin Ellis, 60, yang tinggal di kawasan Sanur.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Pembangunan Waduk Karian Masih Terkendala Persoalan Pembebasan Lahan

Pembangunan Waduk Karian selain untuk mengatasi masalah banjir di wilayah Provinsi Banten tetapi juga untuk memasok air bersih ke wilayah Serang dan Cilegon.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Jika Memuja Matematika Politik, Jokowi Dinilai Jadi SBY Kedua

Dominasi terbukti tidak menjamin bahwa kebijakan dan program-program pemerintah akan didukung parlemen.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Pelantikan Pimpinan DPRD Banten Dihadiri Pendekar Bawa Golok

Pengamanan senjata tajam itu dilakukan ketika sekelompok orang yang berpakaian hitam-hitam hendak masuk ke Gedung DPRD Banten dan hendak melalui pintu detektor.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Soal Calon Menteri Bermasalah, Jokowi Disarankan Ikuti Rekomendasi KPK

Jokowi mempunyai otoritas penuh dalam menentukan siapa saja yang bakal ditunjuk sebagai pembantunya.

NASIONAL | 21 Oktober 2014

Hendardi: Jokowi Harus Memilih Jaksa Agung yang Bersih dan Berintegritas

Lembaga Polri, sudah mulai berubah ke arah lebih baik. Kejaksaan yang masih perlu dibenahi.

NASIONAL | 21 Oktober 2014

Kejati Papua Fokus Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Rp 280 M

Uang negara yang diselamatkan Rp 6 miliar.

NASIONAL | 21 Oktober 2014

Sumatera Utara Mulai Masuki Puncak Musim Hujan

"Hujan dengan intensitas rendah maupun tinggi masih akan terjadi di sebagian Sumut hingga bulan Januari 2015."

NASIONAL | 21 Oktober 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS