Belajar dari SBY, Tak Salah Jokowi Tunda Kabinet
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Analisis Kabinet

Belajar dari SBY, Tak Salah Jokowi Tunda Kabinet

Rabu, 22 Oktober 2014 | 06:36 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / HA

Jakarta - Sebelum Joko Widodo resmi menjadi presiden RI ketujuh, Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Ditambah Andi Mallarangeng, tiga menteri aktif di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono terjerat kasus korupsi.

Maka tidak salah kalau Jokowi melihat konsekuensi paling logis yaitu mencegah kabinetnya “disusupi” orang-orang bermasalah dengan secara proaktif memberikan daftar nama calon menteri untuk di-screening.

Bukan hanya KPK, Jokowi juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menaruh orang-orang itu di bawah mikroskop mereka.

Itu lebih baik daripada di tengah jalan presiden dibuat tertegun oleh berita menteri ini menjadi tersangka atau menteri itu harus bolak-balik datang ke sidang korupsi entah sebagai saksi atau terdakwa.

Langkah Jokowi ini menjadi preseden yang tidak disangka semua orang, termasuk nama-nama potensial yang santer disebut masuk daftar calon, dan juga dari kubu oposisi.

Petinggi Partai Gerindra Fadli Zon, misalnya, menyindir sebetulnya yang berwenang menunjuk menteri itu presiden atau KPK?

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi dalam sebuah talk show televisi Selasa (21/10) malam tegas mengatakan KPK tidak berwenang memberi arahan ke Jokowi “jangan pilih calon ini, pilihlah yang itu.”

Tugas KPK hanya memberi jawaban atas pertanyaan siapa di antara nama-nama yang diajukan ternyata memiliki potensi masalah hukum di masa depan. Dan yang lebih penting lagi, inisiatif datang dari presiden sendiri, bukan KPK.

Poin penting kedua dari preseden yang dibuat Jokowi ini adalah dia membuktikan komitmen politik non-transaksional yang diucapkannya dalam kampanye. Sekuat apa pun calon yang diajukan partai politik pendukung, atau meskipun dia satu-satunya calon yang ada untuk pos tertentu, kalau masuk radar KPK maka Jokowi bisa bilang “no, thanks.”

Dengan KPK dan PPATK di kiri-kanannya, Jokowi lebih mudah mendahulukan kepentingan rakyat -- yaitu memilih menteri dengan track record bersih, daripada membalas budi parpol yang mengusungnya sebagai capres. Itu substansinya.

Kritikan seperti yang disampaikan Fadli Zon hanya menyinggung masalah teknis saja, atau lebih ke ego seseorang. Tapi faktanya Jokowi tidak merasa kewenangannya sebagai presiden direduksi dengan meminta KPK terlibat.

Poin ketiga, saat ini semangat kerja, moralitas dan integritas para calon perlu dikedepankan dibanding kriteria-kriteria lain. Menteri, Kapolri, Jaksa Agung atau Panglima TNI tak harus gagah, berkumis, cantik atau lulusan Amerika.

Banyak pakar berbagai bidang yang sebelumya dikenal kritis, cerdas dan penuh ide, setelah menjadi menteri ternyata kinerjanya biasa-biasa saja. Menteri atau mantan menteri yang terjerat kasus korupsi, umumnya berasal dari parpol. Tampaknya, Jokowi belajar dari kasus-kasus ini.

Dengan membagi tugas bersama KPK dan PPATK, tim seleksi Jokowi tinggal mengetes skill para calon yang lolos screening awal. Risikonya memang pembentukan kabinet yang ditunggu-tunggu rakyat menjadi tertunda beberapa hari, tapi itu lebih baik daripada menanggung duri selama lima tahun.

Poin keempat, Langkah Jokowi ini juga berwawasan ke depan, kalau kembali menarik pelajaran dari SBY.

Di awal masa jabatannya, SBY berjanji akan menjadi panglima terdepan dalam pemberantasan korupsi dan gencar mengkampanyekan “Katakan Tidak Pada Korupsi” lewat poster dan iklan media cetak/elektronik.

Sekarang atau 10 tahun setelah SBY menjabat, poster anti-korupsi yang menampilkan antara lain Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh dan Andi Mallarangeng itu menjadi bahan olok-olok yang tak ada habisnya.

Jokowi pasti tidak ingin lima atau mungkin 10 tahun lagi akan menjadi bahan lelucon.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

2015, Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi Diproyeksi Meningkat

Pendapatan daerah pada RAPBD 2015 diproyeksikan naik sebesar 5,65 persen, dari Rp2,07 triliun menjadi Rp2,19 triliun.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

KPK: Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PDAM Makassar Belum Bisa Ditahan

"Kita belum tahan tersangka karena penyidikannya belum 50 persen," jelas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

3.624 Pendaftar CPNS Banten Lolos Verifikasi Persyaratan

Mereka bersaing memperebutkan 180 kuota CPNS yang diperoleh Pemprov Banten pada 2014.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Danrem Tadulako Curigai Ada Oknum TNI Timbun BBM

"Kalau ketahuan saya sikat," kata Kolonel Inf Ilyas Alamsyah Harahap.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Turis Asal Inggris Ditemukan Tewas di Sawah di Bali

Polisi berhasil mengidentifikasi mayat tersebut atas nama of Robert Kelvin Ellis, 60, yang tinggal di kawasan Sanur.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Pembangunan Waduk Karian Masih Terkendala Persoalan Pembebasan Lahan

Pembangunan Waduk Karian selain untuk mengatasi masalah banjir di wilayah Provinsi Banten tetapi juga untuk memasok air bersih ke wilayah Serang dan Cilegon.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Jika Memuja Matematika Politik, Jokowi Dinilai Jadi SBY Kedua

Dominasi terbukti tidak menjamin bahwa kebijakan dan program-program pemerintah akan didukung parlemen.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Pelantikan Pimpinan DPRD Banten Dihadiri Pendekar Bawa Golok

Pengamanan senjata tajam itu dilakukan ketika sekelompok orang yang berpakaian hitam-hitam hendak masuk ke Gedung DPRD Banten dan hendak melalui pintu detektor.

NASIONAL | 22 Oktober 2014

Soal Calon Menteri Bermasalah, Jokowi Disarankan Ikuti Rekomendasi KPK

Jokowi mempunyai otoritas penuh dalam menentukan siapa saja yang bakal ditunjuk sebagai pembantunya.

NASIONAL | 21 Oktober 2014

Hendardi: Jokowi Harus Memilih Jaksa Agung yang Bersih dan Berintegritas

Lembaga Polri, sudah mulai berubah ke arah lebih baik. Kejaksaan yang masih perlu dibenahi.

NASIONAL | 21 Oktober 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS