MenLH Didesak Tolak MP3EI

MenLH Didesak Tolak MP3EI
Dirut PT Telkom Rinaldi Firmansyah (kiri), bersama dua direktur lainnya, saat acara peluncuran MP3EI di JCC, Jakarta, Mei 2011 lalu. ( Foto: Antara/Prasetyo Utomo )
Selasa, 20 Desember 2011 | 07:13 WIB
KLH sedang mencari formula.

Para aktivis lingkungan menantang menteri lingkungan hidup (MenLH) menolak program unggulan pemerintah,  MP3EI (Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia), karena tidak berwawasan lingkungan.

"MP3EI itu sama sekali tidak berwawasan lingkungan. Saya harapkan menLH bisa datang ke Hatta (Rajasa) dan tolak itu," kata Surna Tjahja, pengamat lingkungan, di Jakarta, Senin(19/12).

Nada keras juga dilontarkan oleh Berry Nahdian Furqan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi), yang mengkritik karena dalam konsiderannya, MP3EI tidak menyebut UU 32 Tahun 2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

"Itu nonsense kalau bernuansa lingkungan. Walaupun dikatakan akan diatur melalui KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan sebagainya, tapi latar belakangnya saja tidak mengacu pada UU Lingkungan," kata Berry.

KLH Cari Formula
Menteri Lingkungan Hidup (MenLH), Balthasar Kambuaya, mengatakan masih mencari formula untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan.

"Kita sedang berpikir keras soal itu (MP3EI) karena pertumbuhan 7 persen kita upayakan, tetapi harus perhatikan lingkungan. Kita kan di  bawah Kesra, jadi kita selalu sampaikan soal itu. Boleh saja kita pacu untuk ekonomi tetapi lingkungan harus dijaga," kata Balthasar, saat diminta komentaar mengenai desakan untuk menolak MP3EI.

Balthasar mencontohkan adanya penambahan produksi harus memperhatikan persyaratan Amdal.

"Misalnya, ada penambahan produksi, kita harus hati-hati soal itu, harus lihat Amdal yang baik, entah Freeport atau batubara, kita akan lihat  soal itu," kata Balthasar.

MenLH juga mengatakan otonomi daerah memang menjadi perhatian karena adanya kewenangan daerah untuk mengeluarkan ijin.

"Makanya nanti kita koordinasi untuk hati-hati keluarkan ijin. Memang  agak rumit sedikit dari struktur pengelolaan lingkungan," kata Balthasar yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi itu.



CLOSE