Empat Kelemahan Penegakan HAM Pemerintahan Jokowi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Empat Kelemahan Penegakan HAM Pemerintahan Jokowi

Senin, 8 Desember 2014 | 21:05 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta - Kurang lebih dua bulan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Salah satu agenda yang dinilai belum menunjukkan kenaikan secara signifikan adalah upaya pemajuan HAM di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam jumpa pers di kantor Setara Institute, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Senin (8/12). Dalam jumpa pers ini, Setara Institute memaparkan hasil survei Indeks Kinerja HAM era Jokowi-JK.

Survei tersebut menunjukkan Indeks Kinerja HAM Jokowi berada di angka 2,49, lebih tinggi dari era sebelumnya 2,25. Meskipun mengalami peningkatan, tetapi tidak signifikan karena angka 2,49 bukan angka yang baik dan kondusif bagi pemajuan HAM. Dengan skala 0-7, maka skor moderat menurut Tigor adalah 4-5.

Bonar menyebutkan empat alasan mendasar mengapa agenda pemajuan HAM era pemerintahan Jokowi-JK tidak mengalami peningkatan signifikan.

"Pertama, performa kabinet yang tidak terlalu kompatibel dengan agenda pemajuan HAM," ujarnya.

Dia menilai menteri-menteri yang strategis di bidang pemajuan HAM, seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto, dan Jaksa Agung HM Prasetyo diragukan kapasitas, kompetensi dan komitmennya untuk menuntaskan persoalan HAM di Indonesia.

"Ketiganya dipilih bukan karena kapasitas, kompetensi dan komitmennya di bidang HAM, tetapi lebih karena pertimbangan politis apalagi ketiganya adalah orang parpol," tegasnya.

Kedua, keraguan publik terhadap tiga menteri ini mulai terbukti lantaran sejumlah tindakan dan kebijakan dari
ketiganya yang mengabaikan agenda pemajuan HAM. Menteri Tedjo Edhy, menurut Bonar, justru berpikir, bersikap dan bertindak yang menunjukkan keberpihakannya pada impunitas pelanggaran HAM.

"Yasonna H Laoly tidak memiliki kepekaan dalam memberikan pembebasan bersyarat bagi Pollycarpus Budihari Priyatno terpidana pembunuhan Munir. Sedangkan HM. Prasetyo terlalu bersemangat untuk melakukan eksekusi mati terhadap 5 terpidana mati yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat," bebernya.

Ketiga, kecemasan juga datang dari cara Yasonna H Laoly yang terlalu normatif dalam mengambil keputusan, semisal dalam konteks perseteruan dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bonar menilai pilihan Yasonna dalam mengatasi kisruh di partai-partai politik, termasuk akan dialami juga oleh Partai Golkar, yang berpotensi mengganggu kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat.

"Kementerian yang dipimpin Yasonna juga akan menjadi leading sector dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, yang sangat menentukan wajah hak asasi manusia Indonesia," tandasnya.

Terakhir, adalah publik masih ragu pada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Lukman Hakim Saefuddin dan Tjahjo Kumolo dianggap cukup memberikan harapan bagi pemajuan kebebasan beragama atau berkeyakinan dan penghapusan diskriminasi pada hak atas catatan sipil.

"Tetapi sikap akomodatifnya masih sebatas pernyataan verbal yang belum teruji pada kebijakan dan tindakan nyata. Kedua menteri dituntut pembuktian dengan tindakan nyata dan penerbitan kebijakan yang progresif," pungkasnya.

Dalam rangka memperingati hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember 2014, Setara Institute mengadakan survei persepsi untuk mengukur Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2014. Survei dilakukan pada 15-30 November 2014 terhadap 200 responden yang terdiri dari ahli, aktivis HAM, akademisi, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah di 19 provinsi. Pengukuran persepsi ini menggunakan angka "0" (performa paling lemah) dan "7" (performa paling kuat).

Ada 8 indikator dalam pengukuran Indeks Kinerja HAM ini, yakni penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, RANHAM dan kinerja lembaga HAM, rasa aman warga dan perlindungan warga negara, penghapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi serta hak atas ekonomi, sosial dan budaya.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sambut Hari Antikorupsi, Banyuwangi Gelar Pameran Akuntabilitas Publik

Pameran akuntabilitas publik ini ke depan menjadi agenda rutin Pemkab Banyuwangi.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Polisi Bongkar Makam TKW yang Dikubur Dalam Rumah

Berdasarkan pengakuan saksi yang diperiksa polisi, keluarga Samsul Anwar mengubur jenazah TKW korban penganiayaan tersebut, persisnya di bawah tangga.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Menteri KKP Susi Pudjiastuti Tegaskan Tidak Akan Berhenti Berantas "Illegal Fishing"

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menegaskan fungsi pengawasan dan penindakan tegas harus terus di lakukan sebagai langkah preventif.

NASIONAL | 8 Desember 2014

VIDEO: Beredar Rekaman CCTV Penyiksaan PRT di Medan

Dalam CCTV terlihat jelas bagaimana para pelaku menyiksa seorang PRT bernama Yanti. Hingga kini Yanti belum jelas keberadaannya.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Masih Banyak Nelayan Lokal yang Melanggar Aturan Penangkapan dan Pengangkutan Ikan

“Saya telah instruksikan Ditjen untuk cabut langsung saja SIPI dan SIKPI nya sebagai sanksi tegas,” kata Susi Pudjiastuti.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Menteri KKP Layangkan Nota Protes pada Dubes Tiongkok

Ia ingin menegaskan komitmen seluruh negara di dunia atas praktek IUU fishing yang bukan hanya sebuah pencurian namun juga mengancam kedaulatan suatu negara.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Kasus IM2 Harusnya Ditangani dengan UU Korporasi

Jika dasar tuntutan tidak gunakan UU Korporasi atau UU Telekomunikasi, maka berpotensi akan merugikan dunia usaha.

NASIONAL | 8 Desember 2014

KKP Tangkap 22 Kapal Tiongkok Terkait IUU "Fishing"

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyatakan adanya indikasi double flagging sebagai bentuk manipulasi data dalam mendaftarkan kapal eks asing.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Ahli Hukum Apresiasi Kehati-hatian Kejagung Tangani Perkara IM2

Dua putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) dalam perkara IM2 memang tidak bisa diselesaikan dengan serta merta.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Tahun Depan Anggaran Jilbab Polwan Cair Rp 600 Juta

Polwan muslim sebanyak 10.546 orang atau 74,05 persen dari total 14.242 Polwan.

NASIONAL | 8 Desember 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS