Lima Rekomendasi untuk Kemajuan HAM di Indonesia
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Lima Rekomendasi untuk Kemajuan HAM di Indonesia

Senin, 8 Desember 2014 | 23:28 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional yang akan memasuki usia 66 tahun pada 10 Desember 2014, Setara Institute merekomendasikan lima poin kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kelima poin ini merupakan upaya untuk memajukan HAM di Indonesia yang dinilai Setara Institute belum ada peningkatan secara signifikan.

“Kita merekomendasikan lima kepada pemerintahan Jokowi-JK yang berdasarkan survei persepsi untuk mengukur Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2014 belum menunjukkan peningkatan secara signifikan,” ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di kantor Setara Institute, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Senin (8/12).

Rekomendasi pertama, adalah Presiden Joko Widodo harus memastikan janji-janji pemajuan HAM, termasuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi salah satu prioritas pembangunan pada 2014-2019.

“Janji-janji tersebut harus dipastikan terakomodasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019 yang sedang disusun oleh Presiden,” tegasnya.

Rekomendasi kedua, lanjutnya, Presiden Joko Widodo, melalui berbagai kementerian memastikan paradigma hak asasi manusia menjadi variabel dasar dan pertimbangan dalam menyusun program-program pemerintah. Program-program pemerintah harus didesain dalam kerangka HAM guna mencapai tujuan nasional berbangsa.

“Segala kebijakan bukan dibangun atas dasar kebaikan-kebaikan presiden, yang ditujukan untuk memupuk citra diri presiden sebagai presiden rakyat yang populis,” tandasnya.

Rekomendasi ketiga, kata Tigor, Presiden Joko Widodo dan DPR RI, menunjukkan komitmennya kepada pemajuan HAM dengan mengagendakan pembentukan UU baru yang kondusif bagi hak asasi manusia dan mencabut atau merevisi UU yang diskriminatif dan destruktif bagi hak asasi manusia.

“Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan disusun oleh Presiden RI dan DPR RI,” tuturnya.

Rekomendasi keempat, tambahnya, institusi-institusi HAM nasional melakukan peningkatan kinerja pemajuan, perlindungan HAM sesuai dengan mandat kelembagaannya.

“Rekomendasi terakhir adalah masyarakat sipil, demi pemajuan HAM didorong untuk terus memastikan realisasi janji-janji Jokowi-JK pada agenda pemajuan HAM dengan melakukan pemantauan dan pelaporan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang disediakan oleh berbagai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya mengakhir pembicaraan.

Setara Institute melakukan survei untuk mengukur Indeks Kinerja Penegakan HAM dengan menggunakan pendekatan survei dengan sampel 200 ahli, aktivis HAM, akademisi, tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan yang tersebar di 19 propinsi yang terdiri dari pegiat HAM, akademisi, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan.

Survei dilakukan dari tanggal 15-30 November 2014. Survei pengukuran indeks persepsi ini menggunakan skala pengukuran angka “0” untuk menunjukkan performa yang paling lemah dan angka “7” untuk menunjukkan performa yang kuat dalam penegakan HAM.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Indeks Kinerja HAM 2014 berada pada skor 2,49. Skor Indeks Kinerja HAM ini naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tidak mencapai skor yang baik dan kondusif (4 sampai 7) dalam upaya penegakan HAM.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gempa 5,1 SR Guncang Jayapura Papua

Belum ada kabar dari pejabat terkait tentang kerusakan akibat gempa.

NASIONAL | 8 Desember 2014

BPPT Berupaya Beri Solusi Teknologi

Sepanjang tahun 2014 banyak sasaran kinerja untuk inovasi dan layanan teknologi yang dihasilkan BPPT dari kedeputian yang ada.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Atasi Banjir di Serang Timur, Pemkab Serang Alokasikan Dana Rp19,4 Miliar

Dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul Ciujung sebesar Rp19,4 miliar pada tahun anggaran 2015.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Polri Klaim Anggarannya Naik karena Amanah

Polri mampu mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya dengan baik

NASIONAL | 8 Desember 2014

Empat Kelemahan Penegakan HAM Pemerintahan Jokowi

Menko Polhukam dan Menkumham dinilai berpihak kepada pelanggar HAM sementara Jaksa Agung sibuk hukum mati

NASIONAL | 8 Desember 2014

Sambut Hari Antikorupsi, Banyuwangi Gelar Pameran Akuntabilitas Publik

Pameran akuntabilitas publik ini ke depan menjadi agenda rutin Pemkab Banyuwangi.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Polisi Bongkar Makam TKW yang Dikubur Dalam Rumah

Berdasarkan pengakuan saksi yang diperiksa polisi, keluarga Samsul Anwar mengubur jenazah TKW korban penganiayaan tersebut, persisnya di bawah tangga.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Menteri KKP Susi Pudjiastuti Tegaskan Tidak Akan Berhenti Berantas "Illegal Fishing"

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menegaskan fungsi pengawasan dan penindakan tegas harus terus di lakukan sebagai langkah preventif.

NASIONAL | 8 Desember 2014

VIDEO: Beredar Rekaman CCTV Penyiksaan PRT di Medan

Dalam CCTV terlihat jelas bagaimana para pelaku menyiksa seorang PRT bernama Yanti. Hingga kini Yanti belum jelas keberadaannya.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Masih Banyak Nelayan Lokal yang Melanggar Aturan Penangkapan dan Pengangkutan Ikan

“Saya telah instruksikan Ditjen untuk cabut langsung saja SIPI dan SIKPI nya sebagai sanksi tegas,” kata Susi Pudjiastuti.

NASIONAL | 8 Desember 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS