Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang

Selasa, 9 Desember 2014 | 03:24 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2014, sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk memberantas korupsi di sektor ekstratif.

“Kami mendesak pemerintah Jokowi-JK memberantas korupsi di sektor ekstratif dan salah satunya pertambangan karena kami menduga sektor ini merupakan sektor yang paling korup sebagai akibat dari buruknya tata kelola tambang,” ujar Sekretaris Nasional Fitra Yenny Sucipto dalam keterangan persnya mewakili Koalisi Anti-Mafia Tambang, Senin (8/12).

Koalisi Anti-Mafia Tambang terdiri sejumlah organisasi tingkat nasional, seperti ICW, Seknas Fitra, TII, Pattiro, IPC, dan Article 33 Indonesia. Selain itu tergabung juga beberapa organisasi atau lembaga tingkat daerah, seperti Walhi daerah dan Jatam daerah di region Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali -Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua.

Yenny menunturkan bahwa kajian global yang dilakukan OECD menunjukkan bahwa industri yang paling korup adalah sektor ekstraktif dan salah satunya dari sektor pertambangan (OECD, 2/12/2014).

Di Indonesia, katanya korupsi di sektor pertambangan ini terbukti dengan banyaknya pejabat negara, politisi, dan birokrat yang diadili atas kasus korupsi pertambangan.

“Indikasi korupsi di sektor pertambangan ditunjukkan dengan ditemukannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, seperti tidak CnC (clear and clean), tidak memiliki NPWP, perusahaan fiktif, dan berada di kawasan hutan konservasi dan lindung,” tandasnya.

Koalisi Anti-Mafia Tambang, lanjut Yenny menemukan besarnya potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor tambang dari tahun 2010 sampai 2013 di 13 Provinsi sebagai akibat dari IUP bermasalah mencapai Rp 4 triliun, yang terdiri dari Rp. 931 milyar dari land rent (iuran tetap) dan Rp. 3.1 triliun dari kurang bayar royalti 4.725 IUP.

Wilayah terbesar yang berkontribusi terhadap potensi kehilangan penerimaan Negara dari land rent adalah Wilayah Kalimantan dengan total mencapai Rp 574,9 miliar dan Rp. 2,3 triliun dari kurang bayar royalti.

“Sementara Wilayah Sumatera dari land rent sebesar Rp 186,7 miliar dan Rp. 510,7 miliar dari royalti. Untuk Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara potensi kerugian Negara dari land rent mencapai Rp 169,5 miliar dan dari royalty mencapai Rp. 226 milyar,” tambahnya.

Konsekuensi dari hilangnya potensi penerimaan di atas mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan hanya sebesar 4% dari total PNBP dari Tahun 2006 hingga 2014. Target pemerintah ini sebenarnya masih sangat rendah bila didasarkan pada potensi yang ada, mengingat regulasi sektor pertambangan di Indonesia yang masih belum stabil setelah penerapan biaya keluar ekspor mineral.

Oleh karena itu, Koalisi, kata Yenny, meminta aparat penegak hukum, khususnya KPK, untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar izin dan penyelanggara Negara yang terlibat dalam korupsi di sektor tambang. Pemerintah selaku pemberi izin, menurutnya harus segera menghentikan operasional pertambangan di kawasan konservasi dan menindak tegas pemegang IUP yang tidak Clear and Clean.

“Proses ini tanpa menghilangkan proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan, misalnya pajak, kerusakan lingkungan, dan lain-lain,” tuturnya.

Dia juga menharapkan agar Pemerintah menghentikan sementara aktivitas perusahaan pemegang IUP di lapangan yang belum membayar hutangnya, melaksanakan fungsi pengawasan yang ketat, mengelola penerimaan dari penyewaan lahan dan royalti secara transparan dan akuntabel dan mengembangkan skema pengelolaan wilayah paska pencabutan dengan proses yang transparan dan partisipatif serta diikuti dengan kegiatan rehabilitasi lahan.

“Jokowi-JK perlu merealisasikan pembentukan satgas anti-mafia Sumber daya alam seperti yang tercantum dalam Nawacita dan melakukan #BlusukanTambang dalam upaya penataan perizinan dan penegakan hukum di sektor minerba,” pungkasnya.

Sumber: PR


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Tenggak Miras Oplosan, Tiga Orang Kritis

Minuman oplosan itu dibuat dari alkohol 96 persen, ekstrak whiskey, pewarna makanan dan air mineral.

NASIONAL | 9 Desember 2014

Agung Laporkan Hasil Munas Golkar Versi Jakarta ke JK

"Ini hanya pertemuan konsultasi, pertemuan dengan senior (Jusuf Kalla) sebagai mantan Ketum Golkar."

NASIONAL | 8 Desember 2014

Korban Penembakan di Paniai Bertambah

Komnas HAM diminta melakukan investigasi.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Lima Rekomendasi untuk Kemajuan HAM di Indonesia

Kelima poin ini merupakan upaya untuk memajukan HAM di Indonesia yang dinilai Setara Institute belum ada peningkatan secara signifikan.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Gempa 5,1 SR Guncang Jayapura Papua

Belum ada kabar dari pejabat terkait tentang kerusakan akibat gempa.

NASIONAL | 8 Desember 2014

BPPT Berupaya Beri Solusi Teknologi

Sepanjang tahun 2014 banyak sasaran kinerja untuk inovasi dan layanan teknologi yang dihasilkan BPPT dari kedeputian yang ada.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Atasi Banjir di Serang Timur, Pemkab Serang Alokasikan Dana Rp19,4 Miliar

Dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul Ciujung sebesar Rp19,4 miliar pada tahun anggaran 2015.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Polri Klaim Anggarannya Naik karena Amanah

Polri mampu mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya dengan baik

NASIONAL | 8 Desember 2014

Empat Kelemahan Penegakan HAM Pemerintahan Jokowi

Menko Polhukam dan Menkumham dinilai berpihak kepada pelanggar HAM sementara Jaksa Agung sibuk hukum mati

NASIONAL | 8 Desember 2014

Sambut Hari Antikorupsi, Banyuwangi Gelar Pameran Akuntabilitas Publik

Pameran akuntabilitas publik ini ke depan menjadi agenda rutin Pemkab Banyuwangi.

NASIONAL | 8 Desember 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS