Menteri Susi Bentuk Satgas Berantas Pencurian Ikan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 473 (4)   |   COMPOSITE 5928 (43)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1400 (10)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 165 (0)   |   IDX30 468 (4)   |   IDX80 126 (1)   |   IDXBASIC 1227 (14)   |   IDXBUMN20 356 (1)   |   IDXCYCLIC 731 (2)   |   IDXENERGY 739 (8)   |   IDXESGL 128 (1)   |   IDXFINANCE 1321 (3)   |   IDXG30 132 (1)   |   IDXHEALTH 1286 (2)   |   IDXHIDIV20 414 (2)   |   IDXINDUST 951 (6)   |   IDXINFRA 866 (5)   |   IDXMESBUMN 101 (0)   |   IDXNONCYC 729 (12)   |   IDXPROPERT 870 (3)   |   IDXQ30 134 (0)   |   IDXSMC-COM 279 (2)   |   IDXSMC-LIQ 330 (4)   |   IDXTECHNO 3335 (-5)   |   IDXTRANS 1037 (15)   |   IDXV30 125 (1)   |   INFOBANK15 950 (1)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 403 (3)   |   ISSI 174 (1)   |   JII 570 (7)   |   JII70 202 (2)   |   KOMPAS100 1121 (9)   |   LQ45 880 (8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1578 (11)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 299 (2)   |   PEFINDO25 291 (6)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 291 (3)   |   SRI-KEHATI 338 (2)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menteri Susi Bentuk Satgas Berantas Pencurian Ikan

Selasa, 9 Desember 2014 | 00:35 WIB
Oleh : Nuriy Azizah Susetyo / YUD

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti secara resmi membentuk satuan tugas pemberantasan IUU Fishing yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) tahun 2014.

“Ini sekarang langsung saya tandatangani dan langsung berlaku tanpa diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham),” ujarnya saat melakukan penandatanganan di hadapan wartawan saat jumpa pers di Gedung Mina Bahari I, Senin (8/12).

Satuan tugas (Satgas) ini diketuai oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan, Pengendalian, Pembangunan (UKP4) Deputi VI Mas Achmad Santosa, dengan jumlah keseluruhan 12 anggota. Terdapat perwakilan beberapa lembaga yang tergabung dalam Satgas ini selain jajaran aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Diantaranya yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih lanjut Ketua Pelaksana Satgas Achmad menyatakan terdapat empat fungsi utama yang akan dijalankan. Pertama yakni perbaikan tata kelola perizinan. Kedua adalah pemantauan pelaksanaan moratorium untuk memastikan moratorium dapat memenuhi target. Sebagai konsekuensi dari moratorium, fungsi ketiga yang akan dijalankan oleh satgas yakni verifikasi perizinanan kapal eks asing. Terakhir, satgas juga menjalankan tugas untuk mengitung kerugian negara akibat IUU Fishing.

Mengenai masa tugas, Achmad menjelaskan belum ditetapkan adanya pemberhentian masa kerja satgas setelah moratorium kapal eks asing selesai pada April 2015, "Kalau di surat keputusan sih tidak ada kata-kata sampai moratorium selesai. Karena yang namanya tata kelola perijinan tidak terbatas pada moratorium selesai karena prosesnya akan sangat panjang."

Ia menyebutkan tata kelola perizinan termasuk ke dalam license governance sebagai bentuk peningkatan dan perbaikan perizinan supaya lebih transparan dan tidak ada celah sedikitpun bagi penyimpangan atau penyelewengan dana.

Susunan anggota Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing:

1. (Ketua) Achamad Santosa dari Deputi VI UKP4
2. (Wakil Ketua I) Andha Fauzi Miraza sebagai Inspektur Jenderal KKP,
3. (Wakil Ketua II) Yunus Husein dari Staf Ahli Departemen SDM Bank Indonesia,
4. (anggota) Herman Suherman dari Inspektur 5, Irjen KKP,
5. (anggota) Ida Kusuma Wardaningsih dari Sekretaris Dirjen PSDKP, KKP,
6. (anggota) Muhammad Sigit dari Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kemenkeu,
7. (anggota) Kombes Polisi Didi Wijanardi dari Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri,
8. (anggota) Brigjen Firman Santiabudi dari Direktur Kerjasama dan Humas Deputi bidang Pemberantasan PPATK,
9. (anggota) Mardianto Jatna dari UKP4
10. (anggota) tidak diungkapkan namanya dari Badan Pemeliharaan Keamanan Polri,
11. (anggota) tidak diungkapkan namanya dari Badan Pemeliharaan Keamanan Polri,
12. (anggota) tidak diungkapkan namanya dari Kementerian Perhubungan.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang

“Kami mendesak pemerintah Jokowi-JK memberantas korupsi di sektor ekstratif dan salah satunya pertambangan."

NASIONAL | 9 Desember 2014

Tenggak Miras Oplosan, Tiga Orang Kritis

Minuman oplosan itu dibuat dari alkohol 96 persen, ekstrak whiskey, pewarna makanan dan air mineral.

NASIONAL | 9 Desember 2014

Agung Laporkan Hasil Munas Golkar Versi Jakarta ke JK

"Ini hanya pertemuan konsultasi, pertemuan dengan senior (Jusuf Kalla) sebagai mantan Ketum Golkar."

NASIONAL | 8 Desember 2014

Korban Penembakan di Paniai Bertambah

Komnas HAM diminta melakukan investigasi.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Lima Rekomendasi untuk Kemajuan HAM di Indonesia

Kelima poin ini merupakan upaya untuk memajukan HAM di Indonesia yang dinilai Setara Institute belum ada peningkatan secara signifikan.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Gempa 5,1 SR Guncang Jayapura Papua

Belum ada kabar dari pejabat terkait tentang kerusakan akibat gempa.

NASIONAL | 8 Desember 2014

BPPT Berupaya Beri Solusi Teknologi

Sepanjang tahun 2014 banyak sasaran kinerja untuk inovasi dan layanan teknologi yang dihasilkan BPPT dari kedeputian yang ada.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Atasi Banjir di Serang Timur, Pemkab Serang Alokasikan Dana Rp19,4 Miliar

Dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul Ciujung sebesar Rp19,4 miliar pada tahun anggaran 2015.

NASIONAL | 8 Desember 2014

Polri Klaim Anggarannya Naik karena Amanah

Polri mampu mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya dengan baik

NASIONAL | 8 Desember 2014

Empat Kelemahan Penegakan HAM Pemerintahan Jokowi

Menko Polhukam dan Menkumham dinilai berpihak kepada pelanggar HAM sementara Jaksa Agung sibuk hukum mati

NASIONAL | 8 Desember 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS