Belum Melek Akuntansi, Aparatur Bakal Kesulitan Kelola Dana Desa
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Belum Melek Akuntansi, Aparatur Bakal Kesulitan Kelola Dana Desa

Kamis, 29 Januari 2015 | 17:11 WIB
Oleh : Dina Manafe / B1

Jakarta - Mulai April 2015, secara bertahap, pemerintah akan mengucurkan dana ke semua desa yang telah memiliki Rencana Program Jangka Menengah (RPJMDes). Ini momentum bagi desa untuk membangun sesuai kebutuhannya karena masalah biaya tidak lagi menjadi kendala utama.

Tetapi di saat bersamaan, boleh dibilang, beban yang dipikul desa jauh lebih berat dari sebelumnya. Sebab, ini pertama kali desa diberikan kewenangan mengelola dana yang tidak sedikit secara mandiri.

Karena itu, kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa ini juga jangan sampai diabaikan. Sebab, penyelewengan yang terjadi dalam laporan keuangan sebuah program bisa jadi karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan dalam pencatatan dan pembukuannya.

Di satu sisi, tidak bisa dipungkiri, masih jarang perangkat desa memiliki pemahaman akuntansi yang baik. Faktanya, rata-rata pendidikan kepala desa di bawah SMA. Bisa diprediksi, karena belum melek akuntansi, aparatur desa ini akan mengalami kesulitan dalam menyusun laporan dana desa.

“Sumber daya manusia (SDM) untuk penyusunan laporan keuangan ini masih sangat kurang. Jangankan di desa, di kota pun masih parah. Pantas saja jika selama ini pelaporan keuangan desa sering bermasalah. Mereka memang belum melek akuntansi. Tetapi kami juga harus memaklumi bahwa SDM yang memahami akuntansi masih sangat terbatas," kata Ketua IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik sekaligus anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, Dadang Kurnis, di sela-sela diskusi dengan Mendes PDTT, Marwan Jafar, di Kantor IAI, Jakarta, Kamis (29/1).

Karena itu, kata Dadang, perlu ada pelatihan agar akuntansi dipahami secara sederhana oleh aparatur desa. Pelatihannya ringan dan tidak rumit, tetapi bisa menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

IAI akan memberikan konsep akuntansi desa sesuai regulasi dan mengarahkan semua anggota di seluruh wilayah untuk ikut membantu. Dilanjutkan Dadang, pelatihannya sederhana, berupa pemahaman dasar akuntansi, contohnya, cara mencatat kas yang diterima dan dikeluarkan dengan benar serta sesuai kondisi sebenarnya. Juga mencatat aset yang diberikan dan peruntukannya.

“Pemahaman dasar ini penting karena kalau sama sekali tidak memahaminya akan terjadi kesalahan. Inilah titik kritis di masalah akuntansi, dan ada standar akuntansi yang harus diikuti,” kata Dadang.

Menurut Dadang, pelatihan akuntansi harus sesuai level pengetahuan. Misalnya, untuk kepala desa, cukup meningkatkan pengetahuan umum tentang akuntansi. Untuk jangka pendek ini, perlu dipertimbangkan merekrut tenaga fasilitator PNPM Mandiri dan lulusan SMK, terutama jurusan akuntansi.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan UU Desa, setiap desa akan mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp 1,4 miliar per desa. Dana desa ini dikucurkan secara bertahap mulai April 2015 ini. Pada tahap awal ini, dikucurkan sebesar Rp 240 juta sampai Rp 270 juta per desa. Pada April nanti, dana desa hanya dicairkan kepada desa yang telah memiliki RPJMDes.

Itu artinya, desa yang belum memiliki RPJMDes akan ditunda pencairan dana desa. Desa diberikan waktu tiga bulan ini untuk menyelesaikan penyusunan RPJMDes tersebut. Pemerintah menargetkan sebelum 2015, dana sebesar Rp 1,4 miliar per desa sudah terealisasi ke semua desa di Tanah Air.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Panggil Kompolnas ke Istana

Pertemuan akan membahas situasi yang berkembang saat ini perihal polemik kapolri.

NASIONAL | 29 Januari 2015

Langkah Mundur, Rencana Kemhan Ajukan RUU Keamanam Nasional

Rencana Kemhan mengajukan RUU Keamanan Nasional, Rahasia Negara, dan Komponen Cadangan Pertahanan Negara dinilai merupakan bentuk kemunduran

NASIONAL | 29 Januari 2015

Cegah Penyelewengan Dana Desa, Menteri Desa Gandeng Organisasi Akuntan

Para akuntan di organisasi ini akan membuat konsep modul dan pelatihan bagi perangkat desa.

NASIONAL | 29 Januari 2015

Prabowo Enggan Ikut Campur soal Kapolri

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto enggan ikut campur dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

NASIONAL | 29 Januari 2015

100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK, Perlindungan HAM Masih Minus

Imparsial mencatat dalam 100 hari Pemerintahan Presiden Jokowi, HAM masih belum menjadi fokus utama Presiden

NASIONAL | 29 Januari 2015

Hypermart Semarang Tarik Sebagian Apel Impor

Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat terutama pelanggan Hypermart tidak perlu khawatir saat membeli apel.

NASIONAL | 29 Januari 2015

Prabowo Minta Jokowi Bersedia Jadi Pendekar Utama Pencak Silat Indonesia

"Saya sampaikan tradisi kita, setiap presiden adalah pendekar utama pencak silat Indonesia," kata Prabowo Subianto.

NASIONAL | 29 Januari 2015

IPSI Anugerahi Jokowi Gelar Pendekar Utama

Presiden Jokowi sudah menyatakan kesediaannya menerima penganugerahan, sekaligus akan mengenakan kostum atlet Pencak Silat.

NASIONAL | 29 Januari 2015

Hakim MA: Hukuman Mati Sesuai Dengan Politik Hukum Nasional

Hakim Agung Gayus Lumbuun menyetujui hukuman mati di Indonesia. Pasalnya, hukuman mati yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan hukum politik nasional.

NASIONAL | 29 Januari 2015

Prabowo Optimistis Jokowi Buat Keputusan Terbaik

"Baik KPK dan Polri sama-sama penting dan harus dijaga bersama."

NASIONAL | 29 Januari 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS