Lamban Tangani Kasus Gedung DPRD Nagekeo, TPDI NTT Akan Lapor ke KPK

Lamban Tangani Kasus Gedung DPRD Nagekeo, TPDI NTT Akan Lapor ke KPK
Ketua Koordinator TPDI dan Kuasa Hukum, Petrus Salestinus, SH. (Foto: Suara Pembaruan/Yoseph Kelen / Yoseph Kelen)
Yoseph A Kelen / PCN Senin, 9 Februari 2015 | 10:39 WIB

Kupang- Lambannya penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo membuat Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Pusat dan TPDI Nusa Tenggara Timur (NTT) marah. TPDI akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua TPDI Pusat, Petrus Salestinus kepada SP di Kupang, Senin, (9/2), menyampaikan kekesalannya terhadap penyelesaian kasus penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan dugaan korupsi terhadap pembangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo, NTT.

Petrus meminta Kejati NTT, John W Purba untuk mengubah kultur Kejaksaan yang korup di seluruh NTT, terutama membongkar jaringan hubungan KKN yang terjadi antara para calon Bupati dan Wakli Bupati yang hendak mengikuti Pilkada untuk mensukseskan Pilkada di daerahnya.

Diduga, kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Nagekeo memiliki andil besar dalam Pilkada Nagekeo yang baru lalu. Perilaku Kajari Ngada dinilai lamban menuntaskan kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Nagekeo yang sudah beranak pinak, padahal kerugian negara mencapai puluhan miliar.

"Kalau saja Kejaksaan memiliki niat luhur dan moral yang baik untuk menuntaskan kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Nagekeo, maka pilkada Nagekeo yang baru lalu tidak akan memenangkan pasangan Bupati Elias Jo dan wakilnya, karena masyarakat tidak akan memilih pasangan yang terlibat korupsi, manakala Kejaksaan secara terbuka menjelaskan perkembangan penanganan kasus korupsi pejabat daerah sehingga masyarakat menjadi tahu. Inilah dosa Kajari Ngada dan Kajati NTT dalam menimbun kasus-kasus korupsi yang melibatkan para calon Bupati dan wakilnya sehingga selama mereka memimpin kasusnya tidak akan berkembang karena yang berkembang adalah ATM berjalan. Karena itu, Kajati NTT yang baru John W Purba, harus mampu mengamputasi jaringan KKN yang telah dibangun oleh para calon Bupati/mantan Bupati, bahkan Bupati yang sedang menjabat, agar Pilkada di NTT bukan lagi melahirkan koruptor, tetapi melahirkan Bupati dan Wakil Bupati beraklak dan moral yang baik untuk rakyat NTT," kata Petrus.

Petrus mengharapkan, Kejati NTT, John W Purba, harus mampu mengubah kultur dan perilaku jaksa-jaksa di seluruh NTT yang terkenal lamban dan suka mewariskan utang pekerjaan kepada pimpinan Kajari/Kajati berikutnya, bahkan ada yang sampai lima atau enam kali ganti Kajari/Kajati pun kasus-kasus yang ditangani, terutama kasus korupsi, penyelidikan dan penyidikannya jalan di tempat. Padahal, pemberian status tersangka melalui penetapan Kajari sudah diterbitkan, namun berkas perkara dan tersangkanya tidak pernah dilimpahkan ke tahap penuntutan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.

Budaya kerja menimbun perkara korupsi, menahan-nahan berkas perkara lebih terasa dan terlalu berani dilakukan apabila kasus korupsi yang sedang ditangani itu sudah menyangkut Bupati/mantan Bupati, calon Bupati/Wakil Bupati. “Sebagai contoh kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati/mantan Bupati Elias Jo dan wakilnya di Nagekeo dan kasus dugaan korupsi Aleks Longginus di Kabupaten Sikka, yang penyidikan dan penetapan tersangkanya sejak tahun 2006 sampai yang bersangkutan sudah dua kali maju sebagai calon Bupati Sikka dan Caleg DPRD Sikka, namun berkas perkaranya tidak pernah dilimpahkan ke penuntutan atau dihentikan penyidikannya oleh Kajari. Semua Kajari yang pernah menangani kasus korupsi di NTT selalu berlindung dibalik alasan karena JPU yang menangani kasus korupsi dimaksud sudah pindah dan kurangnya tenaga penyidik,” ungkap Petrus.

Begitu pula dengan kasus korupsi pembangunan Gedung DPRD Nagekeo yang diduga dilakukan oleh Bupati Elias Jo dan wakilnya dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp 10 miliar lebih, meskipun Kajati NTT sebelumnya sudah memerintahkan Kajari Ngada untuk segera memberi status tersangka kepada Bupati Elias Jo dan wakilnya disertai dengan bantuan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT yang sengaja dibentuk untuk mempercepat penanganan kasus itu.

Namun, hingga saat ini Kajari Ngada masih memperlambat penyidikannya. Padahal, posisi Kajati Mangihut Sinaga pada waktu itu rencananya akan diganti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang baru. Jika benar hingga pergantian Kajati NTT, kasus ini tidak kunjung diangkat ketahap penuntutan, maka patut diduga bahwa perintah menaikan kasus Elias Jo ke status tersangka hanya gertakan Kajati untuk menghidupkan ATM. Buktinya, hingga saat ini penanganan kasus dugaan korupsi Bupati Nagekeo Elias Jo dan wakilnya tidak jalan. Hal itu menandakan ada titik temu antara kultur Kejaksaan yang korup dan kehendak/niat Elias Jo yang hendak jadi Bupati Nagekeo pada Pilkada Nagakeo 2013 lalu.

Sementara itu, TPDI Provinsi NTT, Meridian Dewanta Dado, SH, mengaku, akan segera melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bajawa, Raharjo Budi Christanto, SH ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. "Menyimak rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan Kejari Bajawa terhadap kasus dugaan tipikor proyek pembangunan gedung DPRD Nagekeo serta proses pengadaan lahan gedung DPRD pada tahun 2007 yang berujung pada sengketa lahan secara perdata yang dimenangkan oleh warga masyarakat, maka terkesan Kejari Bajawa berlarut-larut atau menunda-nunda penuntasan kasus tipikor dimaksud tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

"Kita juga akan meminta KPK untuk mengambil alih penuntasan kasus pembangunan gedung DPRD Nagekeo. Karena kasus dimaksud sangat menarik perhatian publik, menyangkut kerugian negara sebesar puluhan miliar rupiah dan diduga kuat melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo yang sedang berkuasa pada saat ini,” ucap Meridian.

Meridian mensinyalir ada upaya Kejari Bajawa untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, bahkan ada dugaan Kejari diintervensi oleh oknum penguasa di Nagekeo untuk tidak menindaklanjuti kasus tipikor yang menurut Kejari telah merugikan keuangan negara senilai Rp 10 miliar lebih itu.

“Pada tahun 2013, Kejari Bajawa pernah menegaskan untuk segera menetapkan dan membidik Penjabat Bupati Nagekeo dan Ketua DPRD Nagekeo selaku para tersangka utamanya, namun anehnya setelah Penjabat Bupati dan Ketua DPRD Nagekeo terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, ternyata Kejari malah melempem menuntaskan kasus dugaan tipikor terbesar di Nagekeo itu,” tegas Meridian.

Menurut dia, TPDI NTT sudah memiliki fakta-fakta yang sangat signifikan untuk melaporkan penanganan kasus pembangunan gedung DPRD Nagekeo ke KPK agar KPK dengan kewenangannya melakukan supervisi terhadap kinerja Kejari.

“Kita juga akan meminta KPK untuk mengambil alih penuntasan kasus pembangunan gedung DPRD Nagekeo. Karena kasus dimaksud sangat menarik perhatian publik, menyangkut kerugian negara sebesar puluhan miliar rupiah dan diduga kuat melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo yang sedang berkuasa pada saat ini,” ungkapnya.

Selain melapor ke KPK, Meridian mengatakan, pihaknya akan melaporkan juga ke Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan agar kinerja Kajari Bajawa bisa berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, tambahnya.

Kejari Ngada, Raharjo Budi Istantho, saat dimintai tanggapan terhadap niat TPDI tersebut, ia malah bersyukur karena KPK dapat membantu pekerjaannya. "Saya monggo aja. Saya terima kasih kalau ada wacana laporkan kasus gedung DPRD Nagekeo ke KPK. Yang penting saya tidak ada kepentingan pada kasus itu," kata Raharjo.

"Kasus pembangunan gedung DPRD Nagekeo saat ini masih dilakukan perhitungan oleh Politeknik Negeri Kupang. Jika sudah ada hasilnya semua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembangunan gedung itu kita tetapkan tersangkanya," kata Raharjo.

Sumber: Suara Pembaruan