Lamban Tangani Kasus Gedung DPRD Nagekeo, TPDI NTT Akan Lapor ke KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Lamban Tangani Kasus Gedung DPRD Nagekeo, TPDI NTT Akan Lapor ke KPK

Senin, 9 Februari 2015 | 10:39 WIB
Oleh : Yoseph A Kelen / PCN

Kupang- Lambannya penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo membuat Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Pusat dan TPDI Nusa Tenggara Timur (NTT) marah. TPDI akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua TPDI Pusat, Petrus Salestinus kepada SP di Kupang, Senin, (9/2), menyampaikan kekesalannya terhadap penyelesaian kasus penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan dugaan korupsi terhadap pembangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo, NTT.

Petrus meminta Kejati NTT, John W Purba untuk mengubah kultur Kejaksaan yang korup di seluruh NTT, terutama membongkar jaringan hubungan KKN yang terjadi antara para calon Bupati dan Wakli Bupati yang hendak mengikuti Pilkada untuk mensukseskan Pilkada di daerahnya.

Diduga, kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Nagekeo memiliki andil besar dalam Pilkada Nagekeo yang baru lalu. Perilaku Kajari Ngada dinilai lamban menuntaskan kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Nagekeo yang sudah beranak pinak, padahal kerugian negara mencapai puluhan miliar.

"Kalau saja Kejaksaan memiliki niat luhur dan moral yang baik untuk menuntaskan kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Nagekeo, maka pilkada Nagekeo yang baru lalu tidak akan memenangkan pasangan Bupati Elias Jo dan wakilnya, karena masyarakat tidak akan memilih pasangan yang terlibat korupsi, manakala Kejaksaan secara terbuka menjelaskan perkembangan penanganan kasus korupsi pejabat daerah sehingga masyarakat menjadi tahu. Inilah dosa Kajari Ngada dan Kajati NTT dalam menimbun kasus-kasus korupsi yang melibatkan para calon Bupati dan wakilnya sehingga selama mereka memimpin kasusnya tidak akan berkembang karena yang berkembang adalah ATM berjalan. Karena itu, Kajati NTT yang baru John W Purba, harus mampu mengamputasi jaringan KKN yang telah dibangun oleh para calon Bupati/mantan Bupati, bahkan Bupati yang sedang menjabat, agar Pilkada di NTT bukan lagi melahirkan koruptor, tetapi melahirkan Bupati dan Wakil Bupati beraklak dan moral yang baik untuk rakyat NTT," kata Petrus.

Petrus mengharapkan, Kejati NTT, John W Purba, harus mampu mengubah kultur dan perilaku jaksa-jaksa di seluruh NTT yang terkenal lamban dan suka mewariskan utang pekerjaan kepada pimpinan Kajari/Kajati berikutnya, bahkan ada yang sampai lima atau enam kali ganti Kajari/Kajati pun kasus-kasus yang ditangani, terutama kasus korupsi, penyelidikan dan penyidikannya jalan di tempat. Padahal, pemberian status tersangka melalui penetapan Kajari sudah diterbitkan, namun berkas perkara dan tersangkanya tidak pernah dilimpahkan ke tahap penuntutan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.

Budaya kerja menimbun perkara korupsi, menahan-nahan berkas perkara lebih terasa dan terlalu berani dilakukan apabila kasus korupsi yang sedang ditangani itu sudah menyangkut Bupati/mantan Bupati, calon Bupati/Wakil Bupati. “Sebagai contoh kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati/mantan Bupati Elias Jo dan wakilnya di Nagekeo dan kasus dugaan korupsi Aleks Longginus di Kabupaten Sikka, yang penyidikan dan penetapan tersangkanya sejak tahun 2006 sampai yang bersangkutan sudah dua kali maju sebagai calon Bupati Sikka dan Caleg DPRD Sikka, namun berkas perkaranya tidak pernah dilimpahkan ke penuntutan atau dihentikan penyidikannya oleh Kajari. Semua Kajari yang pernah menangani kasus korupsi di NTT selalu berlindung dibalik alasan karena JPU yang menangani kasus korupsi dimaksud sudah pindah dan kurangnya tenaga penyidik,” ungkap Petrus.

Begitu pula dengan kasus korupsi pembangunan Gedung DPRD Nagekeo yang diduga dilakukan oleh Bupati Elias Jo dan wakilnya dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp 10 miliar lebih, meskipun Kajati NTT sebelumnya sudah memerintahkan Kajari Ngada untuk segera memberi status tersangka kepada Bupati Elias Jo dan wakilnya disertai dengan bantuan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT yang sengaja dibentuk untuk mempercepat penanganan kasus itu.

Namun, hingga saat ini Kajari Ngada masih memperlambat penyidikannya. Padahal, posisi Kajati Mangihut Sinaga pada waktu itu rencananya akan diganti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang baru. Jika benar hingga pergantian Kajati NTT, kasus ini tidak kunjung diangkat ketahap penuntutan, maka patut diduga bahwa perintah menaikan kasus Elias Jo ke status tersangka hanya gertakan Kajati untuk menghidupkan ATM. Buktinya, hingga saat ini penanganan kasus dugaan korupsi Bupati Nagekeo Elias Jo dan wakilnya tidak jalan. Hal itu menandakan ada titik temu antara kultur Kejaksaan yang korup dan kehendak/niat Elias Jo yang hendak jadi Bupati Nagekeo pada Pilkada Nagakeo 2013 lalu.

Sementara itu, TPDI Provinsi NTT, Meridian Dewanta Dado, SH, mengaku, akan segera melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bajawa, Raharjo Budi Christanto, SH ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. "Menyimak rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan Kejari Bajawa terhadap kasus dugaan tipikor proyek pembangunan gedung DPRD Nagekeo serta proses pengadaan lahan gedung DPRD pada tahun 2007 yang berujung pada sengketa lahan secara perdata yang dimenangkan oleh warga masyarakat, maka terkesan Kejari Bajawa berlarut-larut atau menunda-nunda penuntasan kasus tipikor dimaksud tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

"Kita juga akan meminta KPK untuk mengambil alih penuntasan kasus pembangunan gedung DPRD Nagekeo. Karena kasus dimaksud sangat menarik perhatian publik, menyangkut kerugian negara sebesar puluhan miliar rupiah dan diduga kuat melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo yang sedang berkuasa pada saat ini,” ucap Meridian.

Meridian mensinyalir ada upaya Kejari Bajawa untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, bahkan ada dugaan Kejari diintervensi oleh oknum penguasa di Nagekeo untuk tidak menindaklanjuti kasus tipikor yang menurut Kejari telah merugikan keuangan negara senilai Rp 10 miliar lebih itu.

“Pada tahun 2013, Kejari Bajawa pernah menegaskan untuk segera menetapkan dan membidik Penjabat Bupati Nagekeo dan Ketua DPRD Nagekeo selaku para tersangka utamanya, namun anehnya setelah Penjabat Bupati dan Ketua DPRD Nagekeo terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, ternyata Kejari malah melempem menuntaskan kasus dugaan tipikor terbesar di Nagekeo itu,” tegas Meridian.

Menurut dia, TPDI NTT sudah memiliki fakta-fakta yang sangat signifikan untuk melaporkan penanganan kasus pembangunan gedung DPRD Nagekeo ke KPK agar KPK dengan kewenangannya melakukan supervisi terhadap kinerja Kejari.

“Kita juga akan meminta KPK untuk mengambil alih penuntasan kasus pembangunan gedung DPRD Nagekeo. Karena kasus dimaksud sangat menarik perhatian publik, menyangkut kerugian negara sebesar puluhan miliar rupiah dan diduga kuat melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo yang sedang berkuasa pada saat ini,” ungkapnya.

Selain melapor ke KPK, Meridian mengatakan, pihaknya akan melaporkan juga ke Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan agar kinerja Kajari Bajawa bisa berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, tambahnya.

Kejari Ngada, Raharjo Budi Istantho, saat dimintai tanggapan terhadap niat TPDI tersebut, ia malah bersyukur karena KPK dapat membantu pekerjaannya. "Saya monggo aja. Saya terima kasih kalau ada wacana laporkan kasus gedung DPRD Nagekeo ke KPK. Yang penting saya tidak ada kepentingan pada kasus itu," kata Raharjo.

"Kasus pembangunan gedung DPRD Nagekeo saat ini masih dilakukan perhitungan oleh Politeknik Negeri Kupang. Jika sudah ada hasilnya semua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembangunan gedung itu kita tetapkan tersangkanya," kata Raharjo.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Nakes Korban Penyerangan KKB di Papua Bantah Dokter Restu Pegang Senjata

Saat insiden pembakaran dan perusakan terjadi mereka berempat melarikan diri dengan melompat ke dalam jurang yang ada di dekat puskesmas.

NASIONAL | 20 September 2021

Komisi VIII DPR Setujui Anggaran BNPB Tahun 2022 Sebesar Rp 1,127 Triliun

Kegiatan prioritas nasional tersebut di antaranya pendampingan pengelola infrastruktur darurat, penyaluran DSP atau dana siap pakai, distribusi logistik.

NASIONAL | 20 September 2021

Dipanggil KPK Besok, Anies: Insyaallah, Saya Hadir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Selasa (21/9/2021)

NASIONAL | 20 September 2021

Siti Nurbaya: Masyarakat Berkesadaran Hukum Bagian Solusi Permanen Kendalikan Karhutla

Siti menjelaskan sejak tahun 2020 sudah mulai disempurnakan langkah-langkah penanganan karhutla menuju solusi permanen.

NASIONAL | 20 September 2021

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta untuk Mantan Ratu Bulutangkis Indonesia yang Sakit Kanker

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan kepada Verawati Fajrin, legenda bulutangkis Indonesia yang sedang sakit kanker.

NASIONAL | 20 September 2021

Wagub Riza Yakin Anies dan Prasetio Tidak Terlibat Kasus Korupsi Tanah di Munjul

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak terlibat kasus dugaan korupsi tanah di Munjul.

NASIONAL | 20 September 2021

Anies dan Prasetio Dipanggil KPK Soal Korupsi Tanah Munjul, Wagub Riza: Mereka Taat Hukum

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi taat hukum terkait pemanggilan KPK soal korupsi tanah.

NASIONAL | 20 September 2021

Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi siap memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, Selasa (21/9/2021) besok.

NASIONAL | 20 September 2021

Asosiasi Biometrik Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

Aosiasi Industri Teknologi Biometrik Indonesia berpandangan bahwa RUU PDP yang saat ini tengah dibahas di DPR dan pemerintah sebagai landasan hukum

NASIONAL | 20 September 2021

Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi: Diduga Kuat Korsleting Listrik

Polda Metro Jaya belum memastikan penyebab kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 49 warga binaan.

NASIONAL | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

MEGAPOLITAN | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings