MA Diminta Bersih dari Permainan Politik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

MA Diminta Bersih dari Permainan Politik

Senin, 23 Februari 2015 | 05:22 WIB
Oleh : YUD

Jakarta - Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Isnur meminta Mahkamah Agung (MA) menjaga independensi dan bersih dari permainan politik dengan menerima kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan praperadilan.

"MA harus menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa ia lembaga independen yang menolak jadi permainan politik," ujar Isnur di Kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (22/2).

Ia mengatakan MA harus menghentikan terjadinya percampuran kegaduhan politik dan hukum yang terjadi karena polemik calon Kapolri dengan mengembalikan hukum ke jalur yang benar.

Untuk itu, ia meminta MA menerima dan mengabulkan kasasi yang diajukan KPK karena hal tersebut memiliki dampak yang besar pada pelaksanaan hukum ke depan.

Jika MA tidak menerima kasasi KPK, ujar dia, kekacauan hukum mungkin terjadi. Ia menduga jalan Komjen Pol Budi Gunawan untuk melakukan praperadilan saat ditetapkan sebagai tersangka akan diikuti yang lain.

MA, tutur dia, juga harus mengambil sikap agar Pasal 77 KUHAP mengenai praperadilan tidak ditafsirkan berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terkait pernyataan MA bahwa praperadilan tidak dapat dikasasikan, ia mengatakan pada titik ini MA harus berani menyimpangi Pasal 45A UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa praperadilan bukan objek kasasi.

Penyimpangan terhadap pasal itu, ujar dia, tidak akan menuai permasalahan dan sebaliknya justru akan bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan karena tujuan dari adanya pasal tersebut untuk mengurangi jumlah perkara di MA dan menjaga kesatuan penerapan hukum.

KPK, Jumat (20/2) mengajukan kasasi ke MA, putusan praperadilan terhadap Budi dinilai berada di luar kewenangan hakim bersangkutan karena tak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana Pasal 77 KUHAP.

Pasal 77 KUHAP telah menentukan objek praperadilan yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Antara


BERITA LAINNYA

Meratus Berpeluang Besar Jadi UNESCO Global Geopark

Pegunungan yang menjadi punggung Pulau Kalimantan ini terbentuk dari subduksi samudera, benturan benua, serta volkanisme tua.

NASIONAL | 21 September 2021

Berawal dari Malang Raya, Kozii Menuju Seluruh Indonesia

Program Kozii sejalan dengan konsep Malang Smart City khususnya dalam bidang teknologi dan ekonomi kreatif.

NASIONAL | 21 September 2021

Kempupera Anggarkan Rp 3,6 Miliar Bangun PSU Rumah Subsidi di Papua

Kempupera telah membangun prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan untuk 395 unit rumah bersubsidi di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021


NasDem Apresiasi Kehadiran Anies Penuhi Panggilan KPK

KPK diyakini akan transparan, dan profesional dalam menangani setiap kasus, termasuk kasus pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

NASIONAL | 21 September 2021

Satgas Akan Tagih Utang BLBI Secara Bertahap hingga 2023

Satgas BLBI akan terus melakukan penagihan utang baik dalam bentuk tanah, uang, maupun pengakuan secara bertahap hingga tahun 2023.

NASIONAL | 21 September 2021


Mahfud MD: Satgas BLBI Telah Identifikasi Aset Tanah 15,2 Juta Ha

Satgas BLBI sudah mengidentifikasi tanah 15,2 juta ha, di antaranya 5,2 juta hektare di lima kota sudah berhasil dikuasai.

NASIONAL | 21 September 2021

Pakar Hukum JE Sahetapy Meninggal

Pakar hukum pidana Prof JE Sahetapy, Selasa (21/9/2021), meninggal dunia di Surabaya.

NASIONAL | 21 September 2021

Menag: Santri Aset Luar Biasa yang Dimiliki Indonesia

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, santri adalah aset luar biasa yang dimiliki Indonesia.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Citilink Jadi LCC Kedua Dunia Raih Rating Prokes Bintang 5 dari Skytrax

Citilink Jadi LCC Kedua Dunia Raih Rating Prokes Bintang 5 dari Skytrax

EKONOMI | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings