Penghapusan PBB Bakal Kurangi Pendapatan Medan

Medan - Pemerintah Kota Medan bakal mengalami pengurangan pendapatan asli daerah jika kebijakan penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) diberlakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan Muhammad Husni mengatakan pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan sektor terbesar dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan.

"Dari APBD Kota Medan sebesar Rp1 triliun lebih, sekitar 70 persen atau berkisar Rp700 miliar dari PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," ujar Husni di Medan, Senin (24/2).

Penghapusan PBB tersebut juga akan mempengaruhi sistem pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi kewenangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (TRTB) Kota Medan.

Karena itu, penghapusan PBB yang disiapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut akan memberikan dampak secara langsung pada PAD Kota Medan.

Setelah penghapusan PBB tersebut diwacanakan, euforia masyarakat mulai muncul dan dikhawatirkan menimbulkan keenggan untuk membayar kewajiban sebelum kebijakan itu diberlakukan secara efektif.

Pihaknya mengharapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dapat mengkaji ulang kebijakan tersebut dan membahas kembali secara mendalam.

"Diperlukan adanya analisis yang komprehensif dan mendalam, termasuk pengaruhnya bagi daerah," kata Husni.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana penghapusan PBB bagi rumah hunian atau kediaman masyarakat.

Rencana tersebut juga telah dibahas secara lisan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Saat ini masih menunggu arahan," kata Ferry usai Peresmian Media Center di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta.

Sumber: Antara