Wapres: Prahara KPK - Kepolisian Akibat Emosi Pribadi

Wapres: Prahara KPK - Kepolisian Akibat Emosi Pribadi
/ FAB Jumat, 27 Februari 2015 | 08:18 WIB

Ambon - Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla (JK) menyesalkan terjadinya masalah yang menimpa dua institusi penegak hukum di Tanah Air, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.

Menurut JK, masalah yang belakangan ini menimpa KPK dan Kepolisian merupakan akibat adanya emosional pribadi dan politik dalam penegakan hukum dua lembaga tersebut.

"Perseteruan KPK - Polisi merupakan suatu pengalaman yang baik untuk kita semua, bahwa penegakan hukum tidak boleh dicampuri dengan emosional pribadi. Jangan dicampuri dengan emosional politik, karena itu yang terjadi," kata JK, dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ambon, Kamis (26/2) malam.

JK mengingatkan, ke depan penegakan hukum tidak boleh dicampuri dengan emosional pribadi dan emosional politik.

"Karena itu pelajaran yang baik untuk kita semua, dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi seperti itu," ujarnya.

Persoalan KPK - Polri bermula dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Padahal yang bersangkutan adalah calon tunggal Kapolri, yang direkomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Setelah DPR RI melakukan hasil uji kelayakan dan kepatutan, yang bersangkutan dinyatakan lolos dan direkomendasikan menjadi Kapolri.

Berdasarkan kabar yang beredar, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap mengganjal mantan Ketua KPK Abraham Samad menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

Selanjutnya, terkesan balas dendam, secara tiba-tiba, Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin oleh Komjen Budi Waseso menersangkakan mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto atas tuduhan mengarahkan saksi memberikan kesaksian palsu di sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tak berhenti sampai di situ, Abraham juga ditersangkakan oleh Kepolisian atas beberapa kasus sekaligus. Di antaranya, pemalsuan dokumen dan pelanggaran kode etik, karena membicarakan kasus yang ditangani KPK. Kemudian, sejumlah penyidik KPK dibidik oleh Kepolisian untuk dijadikan tersangka berikutnya atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Atas persoalan tersebut, para penggiat antikorupsi meminta presiden untuk menyatakan sikapnya atas tudingan kriminalisasi terhadap KPK. Kemudian Jokowi mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara untuk Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, karena telah ditetapkan sebagai tersangka. Presiden juga mengangkat tiga pelaksana tugas (plt) Pimpinan KPK, yaitu Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi SP.

Terkait pelantikan Budi Gunawan, Jokowi memutuskan untuk membatalkannya dan mengajukan calon Kapolri baru ke DPR, yaitu Komjen Badrodin Haiti.

Sumber: Suara Pembaruan