Kementerian PAN dan RB Segera Keluarkan Petunjuk Larangan Rapat di Hotel

Kementerian PAN dan RB Segera Keluarkan Petunjuk Larangan Rapat di Hotel
Vento Saudale / FAB Jumat, 27 Februari 2015 | 08:28 WIB

Bogor - Kementrian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), dalam waktu dekat akan membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana laranga rapat di hotel bagi PNS. Pemerintah daerah diharapkan memperhatikan dan mematuhi petunjuk-petunjuk tersebut.

Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi, dalam kunjungan ke Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (26/2) mengatakan, pihaknya akan menententukan jenis kegiatan yang boleh dilakukan PNS di hotel. “Kegiatan rapat PNS di hotel akan tetap dilarang. Sementara itu, kegiatan PNS selain rapat, diperbolehkan dilaksanakan di hotel,” terangnya.

Yuddy mengaku mengetahui adanya penurunan okupansi hotel, setelah bertemu dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Namun ia menegaskan, larangan rapat di hotel untuk PNS bukanlah faktor utama penurunan omzet pengusaha hotel. Pasalnya, rapat yang dilakukan PNS hanyalah salah satu sumber pemasukan hotel.

Ia menilai, faktor utama penurunan okupansi hotel adalah terlalu banyaknya jumlah hotel, termasuk di Kabupaten Bogor. “Oleh karena itu, Pemda Bogor diminta untuk memperketat izin pembangunan hotel. Saya rasa cara tersebut akan mengembalikan jumlah kunjungan tamu ke hotel,” paparnya.

Selain itu, kata Yuddy, sektor pariwisata daerah yang belum optimal juga menjadi penyebab stagnannya jumlah wisatawan. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Salah satunya dengan menyelenggarakan acara bertaraf nasional.

Yuddy menambahkan, larangan PNS rapat di hotel juga diterapkan untuk merevolusi mental penyelenggara negara, sesuai seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Larangan PNS rapat di hotel juga dinilai bertujuan untuk menghemat anggaran.

Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Chandra Bayu mengatakan, penurunan tingkat okupansi hotel, terutama di kawasan Puncak turun 30 persen setiap bulan, setelah adanya kebijakan pelarangan rapat PNS di hotel. “Sebelum adanya larangan, kunjungan tamu hotel rata-rata mencapai 60 persen per bulan,” jelasnya.

Pada dasarnya, PHRI Kabupaten Bogor mendukung penghematan anggaran daerah. Namun penghematan tersebut diharapkan tidak merugikan pihak lain.

Ia meminta Pemkab Bogor untuk memperketat keluarnya izin pembangunan hotel, sesuai dengan arahan menteri PAN dan RB. Saat ini jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Bogor mencapai 700 unit, dan sekitar 400 unit berada di kawasan Puncak. Jumlah tersebut dinilai Chandra sudah terlalu banyak, sehingga mempengaruhi kunjungan wisatawan.

Sumber: Suara Pembaruan