Perpres Berubah, Wewenang Kepala Staf Kepresidenan Lebih Luas

Perpres Berubah, Wewenang Kepala Staf Kepresidenan Lebih Luas
Seskab Andi Widjajanto di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (2/3) (Foto: Beritasatu.com/Ezra Sihite)
Ezra Sihite Senin, 2 Maret 2015 | 20:07 WIB

Jakarta - Kantor Staf Kepresidenan yang dikepalai Luhut Panjaitan kini memiliki wewenang lebih luas dengan adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2015. Luhut Panjaitan yang pada awalnya bertugas mengelola isu strategis dan komunikasi yang berkaitan dengan presiden kini akan berwewenang dalam hal program kementerian.

Fungsi tambahannya akan mirip dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang ada pada era Presiden SBY.

Kini, kepala staf kepresidenan juga melakukan tugas pengendalian program prioritas nasional dan koordinasi kementerian khusus untuk program strategis yang diinginkan Presiden Joko Widodo.

"Presiden memiliki lima program prioritas. Infrastruktur, maritim, pariwisata, energi, dan pangan. Nah, lima program prioritas ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Jadi, aspek pengendalian yang akan dilakukan kepala staf adalah program-program yang harus dilaksanakan lintas kementerian dan lintas menko," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, usai rapat terbatas, Senin (2/3).

Andi mengatakan, bukan berarti kepala staf kepresidenan akan memiliki kewenangan yang dianggap super dibandingkan lainnya. Namun fungsi tambahan dari presiden itu khususnya pada koordinasi tahap eksekusi dan implementasi program. Kepala staf kepresidenan juga bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Sementara, untuk evaluasi dan penilaian akan dilakukan bersama dengan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan Bappenas serta Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk hal-hal yang teknis.

"Program evaluasi berkala dilakukan. Jadi pada dasarnya kapanpun presiden membutuhkan bisa dilakukan. Misal, satu minggu ini presiden ngasih arahan ke kami untuk merhatiin masalah-masalah khusus, hari ini soal target rumah, kurs rupiah, beras, hal-hal seperti itu melibatkan kami dan kepala staf lakukan evaluasi-evaluasi. Pada dasarnya kami membantu presiden, kami bukan lembaga pengawas yang bisa masuk ke kementerian-kementerian tanpa arahan," lanjut mantan akademisi ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan perubahan terhadap Perpres Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan menjadi Perpres Nomor 26 Tahun 2015. Deputi-deputi yang dibawahi Luhut di staf kepresidenan, kata Andi, juga sudah ada, tinggal menunggu keputusan presiden.