Komite KUHAP: PK Lebih dari Satu Kali Sudah Tepat

Komite KUHAP: PK Lebih dari Satu Kali Sudah Tepat
Ilustrasi Pengadilan ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat Kamis, 9 April 2015 | 15:42 WIB

Jakarta - Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Komite KUHAP) menilai permohonan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali sudah tepat dan sejalan dengan tujuan PK, yakni dengan alasan keadilan. PK, menurut Komite KUHAP, tidak dapat dibatasi selama terdapat novum atau alasan mengajukan PK.

"PK punya tujuan utama, yaitu mencapai keadilan. Karena itu, PK boleh diajukan lebih dari satu kali sejauh ada novum atau alasan mengajukan PK, maka pemohon PK dapat mengajukan PK ke MA," ujar koordinator ICJR Supriyadi W. Eddyono yang menjadi salah anggota Komite KUHAP di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

Menurutnya, selain atas dasar keadaan baru dan pertentangan putusan hakim, alasan lain dapat diajukan PK adalah apabila di kemudian hari diketahui adanya tindak pidana yang menyebabkan hilangnya independensi dan integritas penegak hukum yang memeriksa perkara.

"Pemohon PK yang dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau beriktikad tidak baik dengan tidak menjalankan pidana yang sudah dijatuhkan sebelumnya tidak dapat mengajukan PK," katanya.

Supriyadi menambahkan, jika pemohon PK dinyatakan bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau putusan PK menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, maka pemohon PK atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi.

"Dalam Rancangan KUHAP ke depan, Komite KUHAP mengharapkan pengaturan PK perlu diperhatikan karena peradilan di Indonesia memiliki potensi peradilan sesat dan kekeliruan dalam proses peradilan yang sangat tinggi," terangnya.

Selain ICJR, komite KUHAP ini terdiri dari sejumlah LSM, seperti LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, LBH Pers, LBH Apik Jakarta, LBH Semarag, PBHI, HRWG, ILRC, Arus Pelangi, Huma, Mappi, LeiP, Imparsial, PSHK, ELSAM, dan CDS.