Korupsi Multiyears, Petinggi PLN Dibui

Korupsi Multiyears, Petinggi PLN Dibui
Ilustrasi Korupsi ( Foto: Beritasatu.com )
Yeremia Sukoyo Kamis, 16 April 2015 | 19:39 WIB

Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menjebloskan sembilan orang petinggi PLN dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gardu PLN di tiga Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta 17 daerah lainnya dengan proyek multi year sejak tahun 2011-2013 senilai Rp 1,063 triliun.

Kesembilan tersangka tersebut masing-masing Fauzan Yunas, Syaifoel Arief, I Nyoman Sardjana, Totot Fregantanto, Yushan, Ahmad Yendra Satriana, Yuyus Rusyadi Sastra, Endy Purwanto, dan Arief Susilo.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Adi Toegarisman menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum‎ (JPU) sudah menyatakan berkas perkara lengkap sejak Senin (13/4).

"Hari ini sembilan tersangka dan barang bukti dilakukan pelimpahan tahap dua oleh Jaksa penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Adi Toegarisman, Kamis (16/4).

Adi menjelaskan kesembilan tersangka tersangka diduga memiliki peranan masing-masing. Tersangka Fauzan selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat, sedangkan tersangka Syaifoel selaku Manager Region DKI Jakarta dan Banten.

Sementara I Nyoman selaku Manajer Kontruksi dan Operasional IKITRING Jawa Bali, Nusa Tenggara. Ketiga orang itu merupakan Panitia Pemeriksa Barang.

"Para tersangka tersebut selaku panitia pemeriksa barang hasil pekerjaan pada pembangunan gardu induk 150 KV Jatirangon II dan Jatiluhur baru PT.PLN (persero) telah menyebabkan keluarnya anggaran untuk pembayaran pembangunan Gardu Induk 150 KV Jatirangon II dan Jatiluhur baru dengan cara menandatangani berita acara serahterima hasil pekerjaan," ucapnya.

Berita acara pekerjaan tersebut, isinya menyatakan keadaan yang tidak benar yaitu bahwa pekerjaan telah ia terima padahal kenyataannya tersangka tidak pernah melakukan penerimaan barang yang diserahkan oleh Ferdinand Rambing Dien, selaku Direktur PT. Hyfemerrindo Yakin Mandiri (PT HYM).

"Atas perbuatannya mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP perwakilan DKI Jakarta senilai Rp 33.218.226.476.00," papar dia.

Sementara enam tersangka lainnya merupakan pegawai PT PLN selaku panitia penerima hasil pekerjaan pada pembangunan gardu induk 150 KV Jatirangon II dan Jatiluhur baru PT.PLN (persero).

Anggaran untuk pembayaran pembangunan Gardu Induk 150 KV Jatirangon II dan Jatiluhur baru dengan cara menandatangani berita acara serahterima hasil pekerjaan yang isinya menyatakan keadaan yang tidak benar.

"Dimana bahwa pekerjaan telah ia terima padahal kenyataannya tersangka tidak pernah melakukan penerimaan barang yang diserahkan oleh Ferdinand, sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP perwakilan DKI Jakarta senilai Rp 33.218.226.476.00," terang mantan Kapuspenkum Kejagung itu.

Seluruh tersangka, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejari Jakarta Selatan sudah ditahan di rutan Cipinang Jakarta Timur selama 20 hari kedepan, terhitung 16 April 2015 sampai 5 Mei 2015.

Sementara berkas tersangka Ferdinand selaku Direktur PT. HYM sudah dilakukan tahap 2, pada 19 Maret 2015. Kini, Tersangka Ferdinand sudah lebih di jebloskan ke rumah tahan (Rutan) Cipinang Jakarta Timur.

Atas perbuatannya kesembilan tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Suara Pembaruan