Program "Lahir Procot Pulang Bawa Akta" Banyuwangi Raih Penghargaan dari JK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Program "Lahir Procot Pulang Bawa Akta" Banyuwangi Raih Penghargaan dari JK

Rabu, 29 April 2015 | 21:09 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta - Program "Lahir Procot Pulang Bawa Akta" yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapat penghargaan salah satu inovasi pelayanan publik terbaik se-Indonesia dari Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Kempan RB).

Penghargaan bergengsi tersebut, diserahkan langsung oleh Wapres Jusuf Kalla (JK) kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Rabu (29/4). Dalam kesempatan tersebut, JK juga menyerahkan penghargaan kepada 25 pencetus inovasi pelayanan publik terbaik, termasuk Kabupaten Banyuwangi.

Sejatinya, program "Lahir Procot Pulang Bawa Akta" merupakan pelayanan inovasi Pemkab Banyuwangi dalam melayani pembuatan akta kelahiran bagi warga dalam waktu yang super cepat. Sejak 2013 sampai April 2015, layanan ini sudah menerbitkan 15,675 lembar akta kelahiran.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, program ini adalah implementasi dari reformasi birokrasi di mana setiap pemerintah daerah dituntut untuk memberikan layanan publik yang cepat, murah, dan efisien. "Penerbitan akta ini gratis dan singkat," tutur Anas.

Anas mengatakan, tempat persalinan yang akan melayani program ini adalah seluruh Puskesmas di Banyuwangi (45 buah), dua rumah sakit pemerintah, dan lima RS swasta yang telah bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi.

"Ke depan akan kami teruskan sampai ke bidan-bidan dengan sistem teknologi informasi dalam kerangka Banyuwangi Digital Society. Jadi, begitu lahir di tempat bidan, hari itu juga bisa dapat akta kelahiran," jelasnya.

Syarat yang dibutuhkan untuk kepengurusan akta lahir super-kilat ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua, Kartu Keluarga (KK) dan nama calon bayi.

"Nama sudah harus disiapkan, sehingga saat bayi lahir bisa langsung diproses akta kelahirannya. Nama bayi ini wajib karena akan tercantum di akta kelahiran. Biasanya kami terkendala karena masih ada warga yang untuk memberikan nama anaknya masih nunggu petunjuk kakek, nenek, atau saudara-saudara lainnya," kata Anas.

Saat ibu melahirkan di Puskesmas atau RS, jelas dia, langsung diproses akta kelahirannya karena Puskesmas dan RS telah terintegrasi sistemnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai otoritas penerbit akta kelahiran. Proses penerbitan akta kelahiran antara 1-2 hari.

Jadi, lanjut Anas, ketika bayi pulang dari RS/Puskesmas sudah langsung membawa akta. Akta kelahiran akan langsung dikirim melalui PT Pos Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian dengan Pemkab Banyuwangi. "Hujan deras sekali pun akta kelahiran diantar ke warga oleh PT Pos, hingga ke desa-desa," kata Anas.

Anas menuturkan, akta kelahiran telah menjadi isu global yang mendapat perhatian banyak pihak. Secara internasional, akta kelahiran sudah diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Indonesia menandatangani Konvensi tersebut pada 26 Januari 1990, dan meratifikasinya melalui Keppres 36/1990 pada 25 September 1990.

Dalam pasal 7 Konvensi Hak Anak disebutkan, "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents." (Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya).

Di Indonesia, hal itu diatur di UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam UUD 1945, posisi anak diatur secara jelas dalam pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Akta kelahiran adalah dokumen utama yang akan menggaransi tumbuh-kembangnya anak dalam menggapai masa depannya. Anak yang tak punya akta kelahiran tidak mempunyai posisi hukum, dan dalam skema kebijakan nasional tidak diakui hak dasarnya.

"Jika anak tidak terdaftar, konsekuensinya banyak. Tanpa akta kelahiran, hak untuk mendapatkan pendidikan, jaminan layanan kesehatan, akses ekonomi, dan hak-hak lain sulit didapatkan. Ketiadaan data anak juga bisa menjadi celah untuk tindak kejahatan perdagangan anak," ujar Anas.

Dari sisi kebijakan publik, keberadaan akta kelahiran adalah bagian penting dari pengelolaan sistem informasi manajemen, terutama dalam hal pengolahan data kepemerintahan.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kebebasan Berekspresi Kerap Dijadikan Dasar Penebaran Kebencian

Apalagi, penebaran kebencian mendiskriminasikan kelompok minoritas bahkan dapat membenarkan aksi terorisme.

NASIONAL | 29 April 2015

Polisi Bunuh Diri Setelah Tembak Mati Rekan Seprofesi

Senjata laras panjang jenis V2 ditemukan di lokasi.

NASIONAL | 29 April 2015

TNI Bentuk Pasukan Khusus Antiteror

Pasukan khusus itu bukan mereduksi keberadaan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang selama ini telah ada.

NASIONAL | 29 April 2015

Terkait Kasus Narkoba, Mantan Wakil Ketua DPRD Banten Ditangkap

Saat ditangkap di rumahnya, Jayeng Rana tidak sedang menggunakan narkoba.

NASIONAL | 29 April 2015

SBSI 1992 Pertanyakan Ide Pembentukan Partai Buruh

Pembentukan partai buruh bisa berujung pada situasi parpol saat ini.

NASIONAL | 29 April 2015

Mendagri Minta Golkar dan PPP Segera Selesaikan Persoalan Internalnya

Tjahjo enggan menentukan kepengurusan mana dari dua partai tersebut yang layak mengikuti tahapan pilkada serentak.

NASIONAL | 29 April 2015

Penutupan Musrenbangnas, JK Tekankan Daerah Prioritaskan Infrastruktur

Menurut JK, pengaturan anggaran di daerah saat ini masih memprioritaskan pada pengeluaran rutin dibandingkan belanja pembangunan.

NASIONAL | 29 April 2015

TPDI dan Faksi Apresiasi Putusan Jokowi Tunda Eksekusi Mary Jane

Kedua lembaga ini menilai putusan tersebut sangat bijaksana, aspiratif, dan mencerminkan sikap negarawan yang menghormati rasa keadilan publik.

NASIONAL | 29 April 2015

RUU Penyandang Disabilitas Belum Dibahas Komisi VIII DPR

Untuk itu Komisi VIII terbuka untuk menampung segala usulan dari masyarakat.

NASIONAL | 29 April 2015

LPSK Dukung Hukuman Berat Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Mengingat perbuatan yang dilakukan (pelaku), telah menyebabkan kerugian secara fisik dan medis, psikologis, serta masa depan korban.

NASIONAL | 29 April 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS