Ribuan Buruh Tolak "Outsourcing"

Ribuan Buruh Tolak
Sejumlah buruh dari berbagai elemen membawa poster saat berunjuk rasa memperingati Hari Buruh, di Semarang, Jateng, 1 Mei 2015 ( Foto: Antara/R.Rekotomo )
Stefi Thenu Sabtu, 2 Mei 2015 | 00:56 WIB

Semarang - Ribuan buruh di Kota Semarang dan beberapa kota di sekitarnya menyatakan menolak sistem outsourcing. Dalam aksi Hari Buruh Internasional yang digelar di depan Kantor Gubernur Jateng, Jumat (1/5), para buruh menolak upah murah dan penghapusan sistem kontrak serta outsourcing.

Sekretaris Gerakan Buruh Berjuang Nanang Setyono menegaskan, mereka meminta agar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo merevisi Pergub tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Buruh kata Nanang dalam orasinya menuntut pemerintah menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan, memberikan hak dan perlindungan bagi buruh rumahan, menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, membubarkan pengadilan hubungan industrial dan menolak pembangunan Rusunawa dengan menggunakan dana buruh di BPJS.

Sementara itu, Koordinator Yayasan Annisa Swasti Jawa Tengah Rima Astuti dalam orasinya meminta Pemprov Jateng untuk membuat aturan yang melindungi buruh rumahan.

Aturan tentang buruh rumahan menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal itu dikemukakannya dalam pembentukan koalisi civil society organization (CSO) Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang dimilikinya, di Jateng terdapat lebih dari 5.000 buruh rumahan. Mereka tersebar di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Pekalongan.

Ada beberapa sektor bisnis yang sudah mempekerjakan buruh rumahan cukup lama. Misalnya di sektor bisnis garmen pengolahan kulit dan makanan. Hal itu jelas merugikan buruh rumahan lantaran pendapatan mereka tidak sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

Upah buruh rumahan terbilang sangat minim. Pada industri garmen contohnya. Buruh rumahan hanya mendapat upah Rp 800 per sepuluh potong pakaian yang dikerjakannya.

Selain upah yang tidak sesuai UMK, pengusaha juga tidak perlu membayar beragam hal selayaknya buruh lainnya. Misalnya tentang jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan lain-lain.

“Di sisi lain, sangat menguntungkan perusahaan karena bisa menekan biaya produksi hingga 50 persen. Buruh rumahan juga menyebabkan mereka (buruh) sulit terorganisir sehingga memperlemah gerakan buruh,” tandasnya.

Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa buruh, Polda Jateng menerjunkn 12.196 persenil polisi.

"Untuk pengamanan di Semarang, personil dari Polda Jawa Tengah sebanyak 878 anggota dari berbagai satuan disiagakan," ujar Kabid Humas Polda Jateng, Kombes A Liliek Darmanto.

Sumber: Suara Pembaruan