Aneka Pelanggaran KUHAP yang Dilakukan Terhadap Novel

Aneka Pelanggaran KUHAP yang Dilakukan Terhadap Novel
Penyidik KPK Novel Baswedan (kiri) ( Foto: BeritaSatu TV )
Yustinus Paat / YUD Selasa, 5 Mei 2015 | 00:02 WIB

Jakarta - Penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, pada Jumat, 01 Mei 2015, pukul 00.30 WIB, menuai kontroversi. Tanpa didampingi pengacara, Novel sempat menjalani pemeriksaan formal selama 10 (sepuluh jam) dengan sangkaan penganiayaan terhadap enam pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 yang lalu.

Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) menilai pemeriksaan dan upaya paksa yang dilakukan terhadap Novel Baswedan telah melanggar beberapa hak. Komite KuHAP memiliki anggota yang terdiri dari sejumlah LSM, seperti Arus Pelangi, CDS, ELSAM, HRWG, Huma, ICJR, Imparsial, ILRC, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, LBH Pers, LBH APIK Jakarta, LBH Semarang, LeiP, MAPPI, PBHI, dan PSHK.

"Pertama, hak memberikan keterangan secara bebas di mana Novel diperiksa dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar, sehingga keterangan tidak didasarkan kepada kehendak bebasnya," kata peneliti ICJR Angara kepada Beritasatu.com, Senin (4/5).

Kedua, kata Anggara pemeriksaan pada waktu dini hari melanggar hak untuk didampingi penasehat hukum. Pemeriksaan yang dilakukan di malam hari, secara teknis akan mempersulit seorang tersangka untuk berkomunikasi dengan penasehat hukumnya.

"Konsekuensi logis dari terhambatnya komunikasi antara tersangka yang diperiksa dengan penasehat hukumnya adalah pemeriksaan akan dilakukan tanpa didampingi penasehat hukum," tuturnya.

Ketiga, penyitaan benda-benda tidak sesuai dengan sangkaan tindak pidana. Menurutnya, kejanggalan lainnya juga terjadi pada saat penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di kediaman Novel Baswedan.

"Benda sitaan tidak sesuai dengan kasus yang disangkakan seperti seperti fotokopi izin mendirikan bangunan, akta jual beli, surat setor pajak, fotokopi lunas Kredit Perumahan Rakyat, sertifikat tanah, Surat Keputusan KPK tentang perubahan tingkat jabatan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan benda-benda lain," terangnya.

Anggara juga menyebut beberapa syarat benda-benda yang disita, antara lain benda atau tagihan tersangka yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana; dan benda yang dipergunakan untuk menghalang–halangi penyidikan tindak pidana.

"Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan," tambahnya.

Keempat, tutur Anggara upaya paksa minim pengawasan. Upaya paksa yang dilakukan penyidik Polri pada Novel Baswedan dilakukan dengan mempertontonkan kesewenang-wenangan luar biasa.

"Penangkapan tengah malam, pemeriksaan tanpa penasehat hukum, pemeriksaan dini hari, penyitaan dan penggeledahan tanpa surat resmi serta benda sitaan yang di luar kewenangan menunjukkan bahwa KUHAP saat ini tidak memerikan porsi kontrol dan pengawasan yang berimbang terhadap kewenangan penyidik Polri," ucapnya.

Terakhir, kata Anggara, polisi paling sering melakukan penyiksaan. Kasus yang disangkakan terhadap Novel Baswedan, yaitu penyiksaan, malah merupakan kasus yang paling sering dilakukan oleh penyidik Polri.

Anggara mengungkapkan berdasarkan hasil survei LBH Jakarta pada 2010 menyebutkan penyiksaan oleh penyidik Polri dilakukan secara konsisten pada proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan, di lima kota, Banda Aceh, Lhokseumawe, Jakarta, Surabaya dan Makasar.

"Dan hasil survey LBH Jakarta tahun 2012 menunjukkan bahwa angka penyiksaan tidak berkurang, seperti di wilayah DKI Jakarta mencapai jumlah 80 persen. Bahkan dari responden anak yang diambil, 82 persen mengaku disiksa saat penangkapan," katanya.

Sementara peneliti ILRC Siti Aminah menegaskan seluruh problem dari kasus Novel Baswedan tidak dapat dilepaskan dari belum memadainya pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Yang belum memadai di antaranya pengaturan tentang struktur dan lembaga pencegah, penindak dan akibat hukumnya terhadap hasil pemeriksaan yang didapat secara tidak bebas, dampak hukum pelanggaran hak bantuan hukum, mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap kewenangan upaya paksa penyidik dan jaminan penanganan kasus penyiksaan atau korban kesewenang-wenangan polisi.

"Komite KuHAP mengusulkan untuk segera melakukan pengaturan yang ketat terhadap kewenangan upaya paksa yang dimiliki penyidik Polri. Salah satunya dalam RUU KUHAP nantinya, perlu untuk diatur secara ketat mengenani kewenangan-kewenangan penyidik serta lembaga kontro dan pengawasannya, merombak Praperadilan dan mendukung konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan, penjaminan bantuan hukum dan akses terhadap penasehat hukum, serta hak untuk diperiksa dengan bebas dan tanpa tekanan," terangnya.