Konflik Politik Hingga Perubahan UU MD3 Pengaruhi Kinerja Legislasi DPR
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Konflik Politik Hingga Perubahan UU MD3 Pengaruhi Kinerja Legislasi DPR

Senin, 11 Mei 2015 | 21:31 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta - Wakil Ketua Baleg DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa sejak awal, pihaknya sudah menyadari dari tiga fungsi DPR RI, fungsi legislasi atau pembuatan UU paling mudah dijadikan patokan menilai kinerja dewan. Misalnya, bila dibandingkan dengan fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan pemerintahan.

Masalahnya, kata Saan, proses legislasi pada saat ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dahulu Baleg DPR berwenang menyusun dan membuat RUU, maka setelah UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), Baleg hanya bertugas mengharmonisasikan RUU.

"Jadi kami tidak dalam posisi membahas undang-undang. Sekarang itu dibahas di Komisi dan Pansus," kata Saan, Senin (11/5).

Berdasarkan aturan itu, di tahun 2015, ditargetkan 37 RUU yang menjadi Prolegnas prioritas. Masing-masing dari 11 komisi di DPR mendapat jatah dua RUU, ditambah 5 RUU di Pansus DPR. Baleg sendiri mendapat jatah 2 RUU.

"Totalnya 29. Sisanya dari 37, ada 8 RUU. Nah 8 ini siapa yang bahas kalau Baleg tak diberi kewenangan? Posisi Baleg itu menunggu ditugaskan," kata Saan.

Selain hambatan di aturan itu, masalah lainnya adalah kaitan dengan realitas politik yang ada. Menurut Saan, minimnya RUU yang diselesaikan hingga masa sidang ketiga 2015, disebabkan situasi konflik internal yang pernah melanda Parlemen. Yang dia maksud adalah perseteruan diantara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

"Masa sidang pertama digunakan untuk menylesaikan konflik internal. Jadi satu masa sidang habis untuk rekonsiliasi. Sehingga prolegnas baru disahkan di masa sidang kedua. Masa sidang ketiga, diselesaikan 2 RUU," jelasnya.

Walau demikian, Politikus Partai Demokrat itu menyatakan pihaknya masih optimis, di 2015, dari 37 RUU yang ditargetkan, 70 persen masih bisa diselesaikan. "Kalau bisa seperti itu, tak terlalu buruk kinerja, kalau dibandingkan capaian sebelumnya. Kita akan targetkan di sisa masa sidang ini minimal 70 persen," imbuhnya.

Caranya, kata Saan, pihaknya akan mendorong komisi-komisi yang ada di DPR untuk segera mengajukan draf RUU prioritas untuk diharmonisasikan di Baleg. Pihaknya akan bekerja cepat, dan langsung akan menyerahkan draf yang sudah diharmonisasi untuk dibahas di komisi.

DPR memiliki opportunity karena mayoritas RUU prioritas di 2015 ini adalah RUU yang sebenarnya sudah masuk pembahasan tingkat pertama di DPR RI Periode 2009-2014. Sehingga, naskah akademis RUU-nya sebenarnya sudah ada dan tinggal dibahas ulang dengan cepat oleh Komisi-komisi di DPR.

Saan juga menepis kritik sejumlah pihak yang mempertanyakan kompetensi dan kemampuan anggota dewan dalam membuat aturan. Sebab, semisal terkait kemampuan legal drafting, setiap komisi dan anggota di DPR memiliki Tenaga Ahli (TA) yang bisa membantu mereka.

"Makanya kita memang memperkuat soal tenaga ahli itu. Justru karena dipahami bahwa tugas DPR banyak sehingga perlu ditambah Tenaga Ahli," kata Saan.

"Soal kompetensi pribadi per pribadi anggota dewan, biar publik yang nilai. Tapi lebih penting kami tekankan komitmen setiap anggota untuk bisa memperhatikan legislasi. Bahwa ini penting dan kasat mata dilihat publik. Maka komisi supaya segera mmebahas setiap RUU yang ditugaskan ke mereka," tambahnya.

Dia juga menyatakan bahwa publik harus memahami proses pembuatan UU dilaksanakan bersama-sama antara DPR dengan Pemerintah. Maka ketika Pemerintah tak segera memberikan naskah RUU ke DPR, maka anggota dewan juga takkan membahas apa-apa.

"DPR takkan bisa membahas kalau draf naskah tak dimasukkan," ujarnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BERITA LAINNYA

Ini Rekomendasi Satgas Covid-19 Saat Menonton Langsung PON XX Papua

Pemerintah berupaya memitigiasi risiko penularan Covid-19 dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

NASIONAL | 25 September 2021

Jelang PON, BNPB Kirimkan 350.000 Masker ke Kabupaten Mimika

BNPB akan mengirimkan 350.000 masker pada tempat-tempat penyelenggaraan PON XX di wilayah Kabupaten Mimika.

NASIONAL | 25 September 2021

Polri: Ada 6 Calon Tersangka Dugaan Penganiayaan M Kace, Salah Satunya Napoleon

Ada enam calon tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kace atau Muhammad Kece, salah satunya Irjen Pol Napoleon Bonapart

NASIONAL | 25 September 2021

Pemerintah Kutuk Pelaku Kekerasan terhadap Tokoh Agama dan Perusakan Fasilitas Ibadah

Pemerintah mengutuk pelaku kekerasan terhadap tokoh agama dan perusakan fasilitas ibadah, di sejumlah tempat, di Indonesia

NASIONAL | 25 September 2021

Panen Jagung di Pelosok, Pengamat: Bukti 2,3 Juta Ton Ada

Ketersediaan jagung saat ini ternyata dalam kondisi melimpah, seiring panen raya di musim kedua yang terus berlangsung.

NASIONAL | 25 September 2021

Pengganti Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR, Golkar: Itu Hak Prerogatif Airlangga

Hal ini (pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil Ketua DPR) adalah hak prerogratif dari Ketum Partai Golkar.

NASIONAL | 25 September 2021

BPS Anugerahi Kemtan Sebagai Mitra Terbaik Satu Data

Penganugerahan tersebut merupakan rangkaian BPS Award.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Kasus Suap, Golkar Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Golkar mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence dalam menghadapi kasus hukum yang menimpa Azis Syamsuddin

NASIONAL | 25 September 2021

Aksi Teror KKB, Satgas Evakuasi Belasan Warga dari Distrik Kiwirok

Evakuasi warga dibagi dalam dua kloter terbang. Kloter pertama terdiri dari 11 warga, tiga anak-anak dan delapan warga dewasa. Kloter kedua enam warga.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Suap, Golkar Akan Berikan Bantuan Hukum

Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Azis Syamsuddin jika yang bersangkutan memintanya

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Ini Rekomendasi Satgas Covid-19 Saat Menonton Langsung PON XX Papua

Ini Rekomendasi Satgas Covid-19 Saat Menonton Langsung PON XX Papua

NASIONAL | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings