KPK Telah Selamatkan Rp 294 Triliun Uang Negara
Logo BeritaSatu

KPK Telah Selamatkan Rp 294 Triliun Uang Negara

Kamis, 14 Mei 2015 | 15:29 WIB
Oleh : B1

Ambon - Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, mengungkapkan, sudah Rp 294 triliun uang negara bisa diselamatkan KPK dari korupsi.

Jumlah ini hampir setara dengan seluruh alokasi APBN P 2015 di sektor pekerjaan umum.

"Kami telah berupaya melakukan pencegahan korupsi uang negara secara optimal dan terintegrasi dan berhasil menyelamatkan mencapai Rp 294 triliun, ini berdampak positif bagi masyarakat," kata dia, di Ambon, Kamis (14/5).

Adnan berada di Ambon terkait Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia pada sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di tiga Provinsi, yakni Maluku, Papua dan Papua Barat.

Bahkan, kata dia, uang negara yang diselamatkan bisa lebih besar dari Rp 294 triliun, kalau pendapatan dari sektor-sektor itu dapat dioptimalkan.

"Faktanya, pendapatan negara dari pajak atas Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terlihat sangat rendah," katanya.

Ia mengungkapkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak pada 2014, jumlah IUP yang diterbitkan sebanyak 10.922 izin. Pemegang IUP keseluruhan 7.834.

Dari semua pemegang IUP itu, yang memiliki NPWP hanya 5.984 dalam status wajib pajak, sehingga 1.850 wajib pajak belum memiliki NPWP.

Kemudian dari 5.984 pemilik NPWP itu, yang telah melapor SPT hanya 3.276. Tetapi dari 3.276 yang melapor SPT yang benar-benar membayar pajak hanya 2.304 wajib pajak.

Lebih lanjut, Adnan mengatakan Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat masih ditemukan IUP yang belum berstatus Clear and Clear (Non CNC).

"Provinsi Maluku, dari 101 IUP, 12 IUP masih berstatus Non CNC. Papua, dari 125 IUP, 92 IUP berstatus Non CNC dan Papua Barat, yang berstatus Non CNC sebanyak 81 IUP dari jumlah 115 IUP yang ada," kata dia.

Sumber: Antara


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakar Nilai Wajar Jika Partai Demokrat Tolak Revisi UU Pilkada

Proses revisi UU Pilkada akan berbeda dengan revisi UU MD3 yang saat itu diusulkan DPR.

NASIONAL | 14 Mei 2015

Digugat BW Malah Dapat Promosi, Ini Tanggapan Mabes Polri Soal Kombes Bolly

Bolly mendapatkan jabatan baru sebagai Kapolresta Bekasi Kota.

NASIONAL | 14 Mei 2015

Pemerintah Telusuri Kapal Imigran di Perairan Indonesia

"Ada kapal yang membawa sejumlah warga asing di Selat Malaka."

NASIONAL | 14 Mei 2015

Aceh Utara Akan Berlakukan Aturan Pemisahan Laki-Laki dan Perempuan

Sanksi bagi masyarakat yang melanggar qanun ini mulai dari teguran hingga dikeluarkan dari kampung.

NASIONAL | 14 Mei 2015

Kisruh Golkar, Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Baru

Keduanya akan diperiksa sebagai sebagai tersangka pada Jumat (15/5) besok.

NASIONAL | 14 Mei 2015

Desa Dianggap Berhak Dapat Bagi Hasil Pajak

"Maka masyarakat yang ada di desa tersebut dapat sejahtera."

NASIONAL | 14 Mei 2015

Bupati Sarmi Akan Diterbangkan ke Jakarta Siang Ini

Mesak ditangkap karena diduga terlibat kasus dugaan penyalahgunaan dana APBD 2013.

NASIONAL | 14 Mei 2015

Bupati Sarmi Ternyata Gunakan APBD untuk Bangun Rumah Pribadi

Akibat perbuatannya, negara dirugikan sekitar 4,5 miliar rupiah.

NASIONAL | 14 Mei 2015

Tiket Masuk Taman Hewan Pematang Siantar Naik Jadi Rp 25.000 Per Orang

Kenaikan tarif tersebut untuk menutupi biaya operasional yang tinggi.

NASIONAL | 14 Mei 2015

Kembangkan Usaha Tambak Ikan, Warga Palembang Butuh Modal

Usaha tambak tersebut selama ini ditekuni secara tradisional tanpa pembinaan dari instansi pemerintah atau pihak terkait.

NASIONAL | 14 Mei 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS