Kebijakan Jokowi Soal Papua Belum Sentuh Akar Persoalan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kebijakan Jokowi Soal Papua Belum Sentuh Akar Persoalan

Sabtu, 16 Mei 2015 | 15:57 WIB
Oleh : Robert I Vanwi / HS

Jayapura - Kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap Papua belum menyentuh akar persoalan dan pembangunan di kawasan tersebut. Pemerintahan saat ini baru menyentuh 'kulit' serta pendekatan dalam kunjungan pertama dan kedua masih bersifat 'kosmetik' belaka.

Hal itu dikatakab Ketua Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Papua Pendeta Phil Erari kepada SP di Jayapura, Sabtu (16/5).

"Absennya Gubenur Lukas Enembe pada kunjungan Presiden Jokowi mengukir sejarah perlawanan dan penolakan daerah terhadap puncuk pimpinan negara. Ini mencerminkan resistensi daerah terhadap kebijakan pusat yang tidak sejalan dengan 'keinginan' pimpinan daerah," ujar Erari.

Dikatakan, Papua membutuhkan 4 aspek yang harus dikerjakan secara simultan.

Pertama, penegakkan hukum dan keadilan dalam rangka perawatan dan penyembuhan luka batin yang sudah parah selama 52 tahun menjadi bagian dari Indonesia.
"Perawatan dan penyembuhan ini disebabkan kesalahan di bidang hukum, politik, dan pendekatan militer yang menyisakan ribuan keluarga kehilangan orang tua, anak, dan saudara. Penyiksaan, penculikan, perkosaan, pembunuhan, dan lain-lain yang terjadi, merupakan ketelibatan negara yang secara sistematis melakukan kejahatan kemanusiaan diberbagai tempat di wilayah Tanah Papua,"ujarnya.

Penegakan hukum dan keadilan ini, hendaknya dilakukan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sesuai amanat UU 21/2001. Komisi ini bertugas pengungkapan pelanggaran HAM selama 52 tahun untuk berlanjut pada Pengadilan HAM bagi semua pihak yang terlibat. Dengan aspek pertama ini, separatisme harus segera dihapus sebagai stigma dan legitimasi kejahatan kemanusiaan oleh aparat maupun atas nama Institusi penegak Hukum.

Kedua, rekognisi atau pengakuan simbol-simbol daerah berupa bendera dan lambang wilayah Tanah Papua. Bendera Papua hendaknya diberi payung hukum sesuai UU 21 Tahun 2001, sebagai penghormatan negara atas simbol kedaulatan kultural rakyat Papua, sesuai amanat mantan Presiden Indonesia almarhum Gus Dur.

Ketiga, pelaksanaan dialog sebagai proses demokrasi, dalam kerangka resolusi konflik Papua-Jakarta. Dialog untuk melakukan evaluasi, koreksi dalam rangka mendisain pembangunan Papua baru yang bersifat transformatif.

Keempat, untuk memastikan ketiga aspek diatas terlaksana secara benar, maka penanganan pembangunan dan pemerintahan Papua perlu dikoordinir melalui suatu badan dalam bentuk Komisi Kepresidenan untuk Papua, setingkat kementerian.
"Badan ini berada dibawah komando Presiden sebagai keputusan politik, agar terjadi pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap kultur pembangunan dan pemerintahan di Papua, yang selama 52 tahun ini cenderung menjadi proyek politik dengan gaya manajemen 'suka suka' dan menabrak prinsip pemerintahan yang baik dan bersih," ujarnya.

Dikatakan, praktek korupsi di hampir semua kabupaten, kota, termasuk orovinsi, terjadi karena tidak adanya koordinasi pengawasan melekat di tingkat nasional.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Selidiki Dugaan Teroris di Deliserdang

Dari informasi masyarakat yang diterima pihak kepolisian, KG diduga melakukan sejumlah kegiatan yang diduga terkait jaringan terorisme.

NASIONAL | 16 Mei 2015

DPD Segera Usulkan RUU Larangan Prostitusi

RUU ini sudah sangat mendesak dirumuskan dan dibahas bersama-sama dengan pemerintah dan DPR RI sebagai bentuk antisipasi dini maraknya praktik prostitusi.

NASIONAL | 16 Mei 2015

Polda Papua Akui Terima Dana Bansos Kabupaten Sarmi

Memang ada masuk ke rekening hibah Polres Sarmi tetapi tidak sebesar Rp 4.4 miliar, melainkan Rp 2,2 miliar.

NASIONAL | 16 Mei 2015

Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Sulteng Rp 45 Miliar

"Semua anggaran itu dialokasikan langsung ke APBD masing-masing kabupaten."

NASIONAL | 16 Mei 2015

Tim SAR Evakuasi Mayat Tenggelam di Aceh Barat

Keduanya merupakan pekerja yang menerima upah melangsir kayu belahan dari pegunungan.

NASIONAL | 16 Mei 2015

Pemprov Sulawesi Tenggara Fokus Kembangkan Pangan Lokal

"Semua daerah memiliki pangan lokal, sehingga kita tidak sulit untuk mewujudkan swasembada pangan."

NASIONAL | 16 Mei 2015

VIDEO: Usai Dicecar Penyidik KPK, Jero Wacik Beri Selamat ke SBY

Penyidik KPK mengajukan pertanyaan detail termasuk rincian dan penggunaan dana operasional.

NASIONAL | 16 Mei 2015

Ada 31.000 Warga Sulawesi Utara Menetap di Filipina

"Bukan eksodus, tapi moyang mereka memang sudah lama tinggal dan hidup di Filipina."

NASIONAL | 16 Mei 2015

Labuan Bajo Jadi Sasaran Pintu Masuk Peredaran Narkoba

Labuan Bajo menjadi sasaran atau pintu masuk peredaran narkoba untuk daratan Pulau Flores sampai ke Lembata.

NASIONAL | 16 Mei 2015

Gerindra Siap Berkoalisi dengan PKS dalam Pilkada Depok

Nama-nama yang akan diusung sudah ada.

NASIONAL | 16 Mei 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS