Kemdagri Izinkan Daerah Mekarkan Kecamatan dan Desa
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemdagri Izinkan Daerah Mekarkan Kecamatan dan Desa

Selasa, 9 Juni 2015 | 13:42 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / B1

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mempersilakan kabupaten/kota untuk melakukan pemekaran desa dan kecamatan. Pemekaran tersebut tidak memerlukan izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

"Banyak kewenangan yang harus inisiatif kepala daerah. Untuk pemekaran desa tidak harus izin menteri, kewenangan penuh bupati/ wali kota dengan melihat jumlah penduduk serta wilayah," kata ‎Tjahjo, dalam acara penandatangan kesepakatan bersama Percepatan Penyediaan Rumah Umum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemdagri, Jakarta, Selasa (9/6).

Demikian halnya dengan kecamatan, kata Tjahjo, pemekarannya juga hak kepala daerah.

Pada bagian lain, dia mengungkapkan, berdasarkan data Kemdagri, tercatat 58 persen camat tidak berlatar belakang pendidikan pemerintahan dan memahami masalah-masalah pemerintahan.

"Seorang dokter gigi ada yang jadi camat. Seorang insinyur juga ada yang jadi camat. Apa tidak boleh? Boleh, tapi dia harus belajar. Harus ikut pendidikan dan latihan (diklat)," ujarnya.

"Maka badiklat akan setidaknya berikan pendidikan 3-5 bulan untuk camat di seluruh indonesia. Di Jakarta, ada dokter gigi jadi camat. Dia harus tahu tata kelola dengan baik dan benar," katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Solusi Lapas Overcrowded, Amnesti atau Grasi Massal Narapidana?

Erasmus Napitupulu membeberkan dua mekanisme dalam mengatasi lapas overcrowded.

NASIONAL | 20 September 2021

Kejagung Selamatkan Rp 15 Triliun Kerugian Negara, Fahri Hamzah: Saya Kasih A+

Fahri Hamzah mengapresiasi kinerja Kejagung yang telah menyelamatkan Rp 15 triliun kerugian negara periode Januari-Juni 2021.

NASIONAL | 20 September 2021

Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak Masih Misteri, ICK Minta Kapolri Evaluasi Kapolres Subang

Ketua Presidium (ICK), Gardi Gazarin meminta Kapolres Subang dievaluasi karena tak mampu mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak.

NASIONAL | 20 September 2021

Puan Optimistis Surpres Calon Panglima TNI Segera Dikirim

Ketua DPR Puan Maharani optimistis surat presiden (surpres) terkait nama calon panglima TNI segera dikirim.

NASIONAL | 20 September 2021

SPH Beri Beasiswa Senilai Rp 33 Miliar untuk Siswa Indonesia Terbaik

Program SPH Breakthrough Scholarships akan diberikan kepada siswa/i berprestasi yang menunjukkan keunggulan dalam bidang akademik, kepemimpinan, dan karakter.

NASIONAL | 20 September 2021

Alternatif Penanganan Lapas Overcrowded, BNN Percepat Putusan Rehabilitasi Pengguna Narkoba

BNN berkomitmen mempercepat peneatapan atau putusan rehabilitasi pengguna narkoba. Hal ini menjadi alternatif penanganan lapas overcrowded.

NASIONAL | 20 September 2021

Akar Masalah Lapas Overcrwoded: Arus Masuk Deras, Keluar Kecil

Arus masuk ke lembaga pemasyarakat (lapas) begitu deras, sedangkan warga binaan yang telah menjalani masa hukuman begitu kecil.

NASIONAL | 20 September 2021

Bupati Bogor Ungkap Alasan Warga Tolak Wacana 4 in 1 ke Puncak

Menurut Bupati Bogor Ade Yasin wacana tersebut ditolak karena warga Puncak merasa khawatir akan timbul masalah baru yaitu timbulnya joki.

NASIONAL | 20 September 2021

Sah, Komisi VIII Setujui Anggaran 2022 Kementerian Sosial Rp 78,25 Triliun

DPR mendukung program dan kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat pra-sejahtera.

NASIONAL | 20 September 2021

Cegah Fraud, Kejagung Gelar Forum Koordinasi dengan Himbara

Kejagung menyelenggarakan Forum Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk membahas pentingnya mencegah terjadinya fraud.

NASIONAL | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Solusi Lapas Overcrowded, Amnesti atau Grasi Massal Narapidana?

Solusi Lapas Overcrowded, Amnesti atau Grasi Massal Narapidana?

NASIONAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings