LPDB Kementerian Koperasi dan UKM Turunkan Suku Bunga Pinjaman
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Advertorial

LPDB Kementerian Koperasi dan UKM Turunkan Suku Bunga Pinjaman

Jumat, 12 Juni 2015 | 00:01 WIB
Oleh : B1

Untuk merespons program Nawacita Presiden Joko Widodo, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM memberikan stimulus kepada masyarakat melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga ringan, hanya sebesar 5% per tahun untuk sektor riil.

Kokohnya perekonomian Indonesia saat terjadi krisis global selama kurun waktu tujuh tahun ke belakang, dikarenakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap ekspor, namun bergantung pada tingkat konsumsi domestik. Tingkat konsumsi domestik ini mampu dipenuhi oleh UMKM yang menyumbang 59,08% terhadap PDB nasional. Ini membuktikan bahwa UMKM memiliki keunggulan komparatif yang layak untuk diberdayakan dan ditingkatkan.

Hal inilah yang mendorong pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM kemudian membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir dalam bentuk pinjaman/pembiayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan, baik secara kuantitas maupun kualitas Koperasi dan UKM agar semakin maju dan berkembang, sehingga memiliki competitive advantage dalam persaingan pasar dalam negeri maupun global.

LPDB-KUMKM merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instasi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Dana yang digulirkan LPDB ini bukanlah dana hibah ataupun dana cuma-cuma, melainkan dana yang bersifat kredit yang diberikan secara bergilir kepada koperasi dan UKM. Dana ini diberikan khusus kepada koperasi dan pelaku UKM yang belum bankable, namun feasible. Inilah bentuk stimulus pemerintah kepada masyarakat. Agar masyarakat mampu mengembangkan usaha melalui modal yang diberikan oleh LPDB-KUMKM ini.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial menyampaikan pada tahun ini, LPDB sudah menyiapkan dana sebesar Rp 2,35 triliun untuk disalurkan kepada 174.000 UMKM melalui 940 mitra. Dana tersebut lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp 2,1 triliun. Hingga awal Juni 2015, sudah sekitar Rp 596 miliar yang tersalurkan kepada masyarakat, dalam hal ini koperasi dan pelaku UMKM. Dengan total dana yang telah disalurkan hingga saat ini sudah mendekati angka Rp 6 triliun.

“Sekitar 30% sampai 60% pelaku UKM yang jumlahnya mencapai 58 juta saat ini belum bankable. LPDB hadir untuk memberikan permodalan kepada masyarakat untuk usaha-usaha yang produktif. Tahun ini, LPDB menyiapkan dana Rp 2,35 triliun untuk disalurkan kepada Koperasi dan pelaku UKM," tutur Kemas.

Dari dana Rp 2,35 triliun tersebut, 60%-nya atau sekitar Rp 1,41 triliun diperuntukkan untuk sektor riil yang difokuskan untuk program ketahanan pangan, selain itu juga program energi terbarukan, program maritim dan kelautan, serta program pariwisata dan ekonomi kreatif. Sisanya sebesar 40% atau Rp 940 miliar untuk pendanaan sektor simpan pinjam.

Dalam melaksanakan program kerja dan kegiatannya, LPDB diatur oleh standar ISO 9001:2008. Oleh karena itu, tata cara penyalurannya pun auditable dan transparan. Penyaluran dana tersebut diatur dengan 3 persyaratan. Pertama, usaha yang dikelola dan dijalankan harus berumur minimal dua tahun. Kedua, koperasi dan UKM tersebut harus berbadan hukum atau memiliki legalitas. Ketiga, merupakan usaha produktif dengan neraca usaha yang jelas dan menghasilkan laba.


Turunkan Tarif Layanan

Sebagai lembaga yang tidak mengutamakan keuntungan yang dibentuk untuk memberikan stimulus berupa dana bergulir kepada masyarakat, LPDB pun menurunkan tarif layanannya (bunga). Untuk KUKM yang bergerak di bidang sektor riil, tarif layanan yang semula sebesar 6% per tahun diturunkan menjadi 5% per tahun menurun, atau kira-kira sebesar 2,77% per tahun flat. Bila dibagi selama 12 bulan, maka tarif layanan/bunga yang ditanggung oleh para pelaku koperasi dan UKM hanya sebesar 0,23% per bulan. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan diberikan adalah 5 tahun sampai 8 tahun.

Besaran tarif layanan yang ditetapkan di LPDB untuk sektor simpan pinjam pun diturunkan dari yang semula sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu selama 3 sampai 5 tahun, menjadi 8% per tahun, atau kira-kira sebesar 4,4% per tahun flat. Bila dibagi selama 12 bulan, maka tarif layanan/bunga yang ditanggung oleh para pelaku koperasi dan UKM untuk sektor simpan pinjam hanya sebesar 0,37% per bulan.

“Ini merupakan stimulus pemerintah, agar lebih banyak lagi koperasi dan pelaku UKM yang bisa mengakses dana ini. Mereka cukup membayar 0,23% saja per bulan. Tidak ada yang lebih murah lagi dari LPDB,” ungkap Kemas.

Pada 2013, LPDB Kementerian Koperasi dan UKM meraih predikat AA-Baik, dengan total skor 80,36 pada hasil penilaian kinerja BLU tahun 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ini menunjukkan bahwa kinerja LPDB selalu mencatatkan rapor biru.

“Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya LPDB-KUMKM. Total skor yang didapatkan meningkat dari hasil penilaian tahun sebelumnya yang hanya 76,33. Tahun 2013 kami mendapat skor 80,63, ini berarti kinerja keuangan dan layanan LPDB terus meningkat,” ujar Kemas.

Dengan kinerja yang cukup mengesankan diharapkan nantinya LPDB dapat berkembang dan memiliki kantor cabang di daerah-daerah, sehingga cakupan pelayanan yang diberikan LPDB dan program stimulus pemerintah dapat terserap secara luas dan lebih maksimal di seluruh Indonesia.


Kerja Sama dengan Perum Jamkrindo untuk Menjamin Kredit KUMKM

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM menggandeng lembaga penjamin kredit Perum Jamkrindo untuk meminimalisasi risiko kredit macet. Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara LPDB dengan Perum Jamkrindo dilaksanakan di Jakarta, Rabu 6 Mei 2015 antara pimpinan LPDB KUMKM dengan pimpinan Perum Jamkrindo.

"Kerja sama ini merupakan terobosan kami dalam rangka memitigasi risiko penyaluran dana bergulir," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial di Jakarta. Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman bersama antara LPDB-KUMKM dengan Perum Jamkrindo yang ditandatangani pada 22 Desember 2014.

"Kami harus menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat sumber dana bergulir merupakan APBN, sehingga harus dapat dikembalikan kembali kepada pemerintah untuk digulirkan kembali kepada KUMKM lainnya," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya membangun sinergi dengan seluruh pihak terkait, termasuk lembaga penjamin kredit dalam menjaga amanah tersebut.

Direktur Utama Perum Jamkrindo, Diding S Anwar mengungkapkan,“Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi jalan terang bagi koperasi dan UMKM dalam menyelesaikan kendala yang terjadi terkait pinjaman/pembiayaan khususnya dana bergulir LPDB-KUMKM. Hal ini sejalan dengan visi Perum Jamkrindo yaitu Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.”

Tercatat sampai awal Juni 2015, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana sebesar Rp 5,8 triliun kepada lebih dari 690.000 UMKM melalui 3.897 mitra di seluruh Indonesia. Target penyaluran dana bergulir tahun 2015 sebesar Rp 2,35 triliun yang akan disalurkan kepada 174.000 UMKM melalui 940 mitra.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penyidik Polda Papua Segera Minta Keterangan Nakes Gerald Sokoy

Setelah diserahkan pihak KKB ke Pemda Pegunungan Bintang, Sabtu (25/9/2021) tenaga kesehatan Gerald Sokoy akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua.

NASIONAL | 26 September 2021

Lamongan Dipilih Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem Nasional

“Desa-desa mandiri lainnya juga punya potensi beragam yang akan segera ditangani demi Lamongan Megilan dan Desa Berjaya,” tandas Yuhronur.

NASIONAL | 26 September 2021

KY Ungkap 150 Hakim di Jatim Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihakna menerima aduan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur.

NASIONAL | 26 September 2021

Menko Polhukam Diminta Bentuk Tim Investigasi Terkait Polemik Ijazah Jaksa Agung

Menko Polhukam Mahfud MD diminta membentuk tim investigasi terkait polemik latar pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

NASIONAL | 26 September 2021

Kini Sekolah Jaringan IDN Bisa Bayar SPP Lewat Shopee

2.522 lembaga pendidikan yang tergabung di Jaringan IDN berupa sekolah, kampus, pesantren, PKBM, dan bimbel bisa melakukan pembayaran pendidikan melalui Shopee.

NASIONAL | 26 September 2021

Dua Ormas Bentrok di Perbatasan Cianjur-Sukabumi, Satu Tewas

Bentrokan antar ormas di perbatasan Cianjur-Sukabumi menyebabkan satu orang tewas.

NASIONAL | 26 September 2021


Mendagri Minta Kabupaten Banggai Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa seperti dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi.

NASIONAL | 26 September 2021

Kasus Sengketa Tanah Rocky Gerung, Camat dan BPN Silang Pendapat

Camat Babakan Madang maupun kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor saling silang pendapat terkait kasus tanah Rocky Gerung.

NASIONAL | 26 September 2021

PJI, Citi, AIG, dan Marsh Dorong Pengusaha Muda Manfaatkan Digitalisasi

Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengimplementasikan edukasi kewirausahaan JA Company Program bagi 323 pelajar SMA/SMK di Jakarta dan Bandung.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Update Covid-19


# Literasi Perdamaian


# Rocky Gerung vs Sentul City


# Lionel Messi


# Kiwirok



TERKINI
Hasil Sementara Pemilu Jerman: Partai Merkel Kalah Tipis

Hasil Sementara Pemilu Jerman: Partai Merkel Kalah Tipis

DUNIA | 27 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings