Kurang Dana Pengaman, Pilkada Serentak Terancam Ditunda

Kurang Dana Pengaman, Pilkada Serentak Terancam Ditunda
Ilustrasi anggota Polri ( Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin )
Yustinus Paat Kamis, 25 Juni 2015 | 20:42 WIB

Jakarta - Kekurangan anggaran pengamanan pilkada serentak 2015 sebesar Rp 712 miliar yang disampaikan Polri di rapat kerja gabungan persiapan pilkada di DPR memicu wacana pilkada serentak ditunda.

Sebagaimana diketahui hari ini (Kamis, 25/6) diadakan rapat kerja gabungan antara Komisi II dan III dengan mendagri, Kepolisian, Kejaksaan, KPU, Bawaslu tentang "Pengamanan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa terkait Pilkada Serentak 2015" di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam pemaparan materi, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Putut Eko Bayuseno, mengungkapkan, bahwa Polri menganggarkan biaya pengamanan pilkada sebesar Rp 1,075 triliun dengan perincian anggaran yang sudah terpenuhi sebesar Rp 363 miliar dan kekurangannya sebesar Rp 712 miliar.

Kekurangan anggaran ini mendorong Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin menyarankan agar pilkada serentak yang dijadwalkan Desember 2015 ditunda ke 2016.

"Kami sarankan pilkada ditunda ke 2016 agar bisa lakukan pembicaraan terkait anggaran pengamanan yang kurang sehingga Polri bisa siapkan anggarannya," ujar wakil ketua umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie ini.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III, Beny K. Harman, mempertanyakan tidak hanya anggaran pengamanan tetapi juga mekanisme kesiapan termasuk kesiapan Bawaslu dan KPU.

"Apakah Bawaslu siap? Apakah KPU siap? Apakah pengamanan siap? Apakah dana pengawasan siap? Apa dana pengamanan siap? Ini harus dipertanyakan benar-benar," tandas Benny.

Benny menganjurkan rapat gabungan dilanjutkan agar pilkada serentak dipersiapkan secara matang. Menurutnya, ketiga kompenen ini, DPR, KPU, dan Polri harus membahas lagi terkait persiapan pilkada serentak.

"Ada baiknya kita bahas lagi dalam rapat selanjutnya. Saya kira DPR, Polri, dan KPU rapat lagi karena tiga komponen ini yang terlibat langsung dalam pilkada nanti," imbuh politisi Partai Demokrat ini.

Sedangkan, anggota komisi III dari Fraksi Nasdem, Akbar Faisal, menolak penundaan pilkada serentak hanya karena anggaran pengamanan pilkada belum turun. Menurutnya, seluruh instansi terkait dalam pelaksanaan pilkada serentak sudah siap.

"Mendagri menyatakan siap, kedua kapolri, pak Putut menjelaskan siap ada anggaran, pak kapolri menjelaskan menurunkan setengah dan menyatakan siap. Jaksa Agung bagian dari Gakumdu menyatakan siap. KPU siap kan?" tegasnya.

"Kurang Rp 700 miliar, kita negara besar, gampang saja. Dan sebenarnya clear, singkat cerita semuanya siap. Tidak ada yang menjadi masalah. Kita awasi saja," tambah Akbar Faisal.