DPD RI Segera Finalisasi RUU Pertanahan

DPD RI Segera Finalisasi RUU Pertanahan
Ilustrasi RUU ( Foto: Istimewa )
Hotman Siregar Kamis, 25 Juni 2015 | 20:53 WIB

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serius menggarap RUU Pertanahan karena banyaknya permasalahan terkait pertanahan di Indonesia.

Untuk menghimpun serta menjaring berbagai aspirasi masyarakat terkait dengan implementasi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Komite I DPD RI mengadakan kunjungan kerja ke Sumatera Utara.

Masalah birokrasi, persoalan lahan terlantar, tanah hukum adat, tanah objek land reform dan minimnya sosialiasi penggunaan hak atas tanah adalah masalah-masalah yang coba digali DPD RI dalam rangka memperkaya substansi RUU Pertanahan.

“Rencananya hasil inventarisasi materi RUU ini akan segera difinalisasikan di DPD awal Juli nanti dan akan menjadi prolegnas DPD RI yang akan dibahas bersama pemerintah dan DPR," ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, saat rapat dengan kepala BPN Sumut dan Pemprov Sumut, Medan, Kamis (25/5).

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu anggota Komite I Rijal Ramli (Sumut), Intsiawati Ayus (Riau), Ria Saptarika (Kepri). Dalam kunjungan kerja kali ini, Komite I DPD RI akan mengumpulkan berbagai persoalan yang terkait dengan persoalan penataan ruang, salah satunya di Provinsi Sumatra Utara.

BPN Medan mengusulkan dimasukannya aturan ruang bawah tanah dan hak guna bawah air karena selama ini belum ada dasar hukumnya. Agenda kerja ini merupakan bagian dari tugas konstitusional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Sumber: Suara Pembaruan