Polisi Akui Gamang Tangani Kasus Penebaran Kebencian
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Polisi Akui Gamang Tangani Kasus Penebaran Kebencian

Jumat, 3 Juli 2015 | 20:22 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / B1

Jakarta - Kombes Pol John Hendri mengakui, anggota polisi sering gamang dalam menangani kasus penebaran maupun siar kebencian (hate speech). Sebab, perlindungan terhadap anggota polisi sendiri minim ketika menindaklanjuti kasus-kasus yang bukan delik aduan itu.

Hal itu diungkapkan John, mewakili Kadivkum Mabes Polri M Iriawan dalam acara diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) bertajuk Ujaran Kebencian dan Penegakan Hukum yang diselanggarakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Paramadina, di Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (3/7).

Turut hadir dalam acara diskusi tersebut sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti LBH Jakarta, CSIS, Koalisi Kebebasan Beragama/Kepercayaan, dan imparsial.

John mengakui, kesan yang muncul dari kegamangan tersebut adalah adanya pembiaran oleh aparat polisi terhadap ancaman-ancaman kepada kelompok minoritas. Namun, bukan berarti polisi tidak pernah mengungkap kasus-kasus kekerasan dengan dasar kebencian terhadap etnis maupun agama tertentu.

"Polisi yang melihat, mendengar, dan mengalami sebenarnya bisa membuat laporan informasi sendiri tetapi dia takut karena tidak ada 'reward' dan jaminan keamanan untuk dirinya, jadi benar ada rasa gamang," kata John.

Dengan demikian, pihaknya berupaya merampungkan peraturan kapolri (Perkap) tentang penebaran kebencian untuk menjamin perlindungan terhadap anggota polisi untuk menangani kasus-kasus tersebut.

"Adanya perkap ini semoga mereka tidak lagi takut. Karena, kalau hanya berpegang pada ketentuan dalam perundang-undangan butuh laporan dari masyarakat juga. Namun, tidak mungkin ada tokoh agama yang menghasut jemaat dan jemaatnya melaporkan kepada polisi," ujarnya.

Dirinya memastikan dalam waktu dekat draf perkap yang dimaksud bakal rampung. Sebab, sekarang ini sedang dalam tahap harmonisasi dengan satuan-satuan yang ada di Kepolisian. Lanjutan pembahasan rencananya bakal digelar 7 Juli 2015.

Kaprodi Studi S3 STIK Polri, Kombes Pol Chrysnanda Dwi Laksana mengatakan, nyali anggota polisi perlu didorong untuk menangani kasus penebaran kebencian yang nantinya bisa mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas. Namun ia mengimbau masyarakat untuk tidak selalu menyudutkan polisi.

"Nyali polisi perlu didorong tetapi kalau dia terus-terusan disudutkan, dia jadi ketakutan," kata Chrysnanda.

Chrysnanda menilai, tanpa perkap, polisi sebenarnya dapat menindak atau mencegah penebaran kebencian asalkan polisi memiliki rasa peka dan kepedulian yang tinggi.

Anggota Kompolnas Adrianus Meliala mengeluhkan kinerja Polri dalam menyusun perkap yang berlaku untuk internal. Sebab, sudah setahun perkap tersebut diwacanakan namun belum terealisasi.

"Sudah setahun tetapi tidak jelas, padahal perkap ini penting ketimbang menyusun undang-undang yang proses pembahasannya jauh lebih panjang," kata Adrianus.

Adrianus mengakui, permasalahan dalam kasus penebaran bukan hanya terkait kultur atau pelakunya sebagai subjek yang sulit untuk diimbau tetapi niat dari Kepolisian sendiri yang sejauh ini masih minim dalam mencegah adanya kekerasan terhadap kelompok minoritas. "Bukan subjeknya yang tidak bisa diatur atau hukumnya yang tidak lengkap dan tidak jelas, tetapi polisinya juga," ujarnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Fatayat NU Kota Tangerang Gelar Santunan dan Khitanan Massal Gratis

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tangerang, Banten, menggelar santunan dan khitanan massal gratis terkait Hari Santri Nasional 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pengamat: Guru Sekolah Swasta Jadi ASN Timbulkan Masalah Baru

Komnas Pendidikan meenyatakan, jika pemerintah butuh guru di sekolah negeri, sebaiknya melalui seleksi ketat untuk menghasilkan guru yang berkualitas

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Guru Jadi ASN P3K, Komnas Pendidikan: Sekolah Swasta Kelimpungan

Adanya skema seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru membuat sekolah swasta kelimpungan kekurangan guru yang andal dan profesional

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Mahfud MD: Kesuksesan PON Bukti Rakyat Papua Dukung NKRI

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan kesuksesan PON XX Papua 2021 membuktikan rakyat dan pemda Papua mendukung NKRI.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

P2G Soroti Nasib Guru Honorer Lulus Seleksi P3K Tahap I, tetapi Tak Ada Formasi

Para guru honorer yang telah lulus seleksi P3K tahap I, namun tidak ada formasi dan tidak dapat formasi karena tidak berasal dari sekolah induk

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pemerintah Diminta Buat Aturan Khusus Rekrutmen Guru Honorer dari Sekolah Swasta

Pemerintah diminta untuk membuat aturan khusus untuk dalam rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dari sekolah swasta

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Sekolah Negeri Butuh 1,1 Juta Guru Tahun Ini

Berdasarkan data Kemendikbudristek dan Kemenpan RB tahun 2021, kebutuhan guru ASN di sekolah negeri secara nasional sampai 2021 saja berjumlah 1.090.678

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Binus University Gelar PTM Sesuai Arahan Mendikbudristek

Siap memulai pembelajaran tatap muka sesuai arahan Mendikbudristek, Binus University bekerja sama dengan rumah sakit hingga meluncurkan aplikasi mobile khusus.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Anggota Komisi III DPR Minta Kemenkumham Evaluasi Kinerja Kalapas Cipinang

Anggota Komisi III DPR Supriansa meminta Kemenkumham mengevaluasi kinerja Kalapas Cipinang atas dugaan peredaran narkoba yang tersebar melalui media sosial.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Gandeng BOSF, BCA Jaga Kelestarian Habitat Orang Utan

BCA bekerja sama dengan BOSF turut mengambil bagian dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya habitat orang utan.

NASIONAL | 16 Oktober 2021


TAG POPULER

# Dodi Reza Alex Noerdin


# OJK


# Piala Thomas


# Pinjol Ilegal


# Kasus Covid-19



TERKINI
Wanita Turki Jadi Pemegang Gelar Tertinggi di Dunia

Wanita Turki Jadi Pemegang Gelar Tertinggi di Dunia

DUNIA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings