Hindari Risiko dan Ikuti Prosedur Resmi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Advertorial

Hindari Risiko dan Ikuti Prosedur Resmi

Selasa, 25 Agustus 2015 | 00:00 WIB
Oleh : B1

Pesisir Selatan - Keberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak mengikuti prosedur akan mendatangkan risiko tersendiri, seperti penganiayaan, gaji tidak dibayar dan kasus-kasus lainnya, sehingga TKI yang berada di luar negeri perlu dilindungi dan hal tersebut hanya dapat dilakukan negara jika TKI memenuhi dan mengikuti prosedur resmi.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Selatan, Erizon, saat sosialisasi Kebijakan Program Penempatan dan Perlindungan TKI kepada stakeholder terkait di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Sosialisasi dilaksanakan Kamis, 20 September 2015, bertempat di Langkisau Resort Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, BP3TKI Padang, serta disiarkan melalui Radio Garis Pantai 104,6 FM dan Painan Radio 92, 8 FM.

“Kebiasaan masyarakat Minangkabau adalah merantau. Begitu pula dengan masyarakat di Pesisir Selatan. Setelah sukses atau merasa cocok di daerah rantau, mereka mengajak saudara dan kerabat untuk melakukan hal yang sama dan tak jarang itu juga dilakukan di luar negeri tanpa mengikuti prosedur resmi yang ada," katanya.

Sekda mengucapkan terima kasih kepada kepala BNP2TKI atas pelaksanaan sosialisasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Masyarakat sangat membutuhkan informasi terkait penempatan dan perlindungan TKI. Ia mengimbau seluruh peserta sosialisasi yang terdiri dari para camat, wali nagari, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, agar menyampaikan pesan-pesan atau materi sosialisasi ini kepada masyarakat luas baik, di masjid setelah selesai salat Jumat atau pada forum-forum pertemuan warga. Tujuannya agar masyarakat memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara benar.

Kepala BP3TKI Padang, Harris Nainggolan menyampaikan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kantong TKI terbanyak di Sumatera Barat. Tak jarang ada warga yang berangkat kerja ke Malaysia tanpa mengikuti prosedur yang ada, sehingga kami merasa sosialisasi mengenai prosedur penempatan yang legal perlu dilakukan tujuannya agar tingkat kesadaran masyarakat meningkat.

Sedangkan, tenaga profesional dari BNP2TKI, Dono Prasetyo menyampaikan sesuai data yang ada, di Provinsi Sumatera Barat terdapat tiga wilayah yang memiliki jumlah penempatan TKI terbesar, mulai 2013 sampai Juli 2015, yakni dari Padang 902 orang, Kabupaten Padang Pariaman 441 orang, dan Kabupaten Pesisir Selatan 462 orang. Sedangkan jumlah TKI asal Sumatera Barat dari 2013 sampai Juli 2015 mencapai 3.288 orang.

Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan BNP2TKI, Yana Anusasana, mengapresiasi pernyataan sekda Kabupaten Pesisir Selatan yang mengimbau para peserta sosialisasi menyampaikan pesan-pesan atau materi sosialisasi kepada masyarakat luas.

Dengan adanya sosialisasi dan diskusi bersama, peserta yang hadir dapat menyampaikan kepada warga sekitar, baik itu keluarga, tetangga, dan kenalan yang hendak bekerja di luar negeri, untuk mengikuti prosedur yang ada. Bila itu dilakukan, negara dapat hadir untuk melindungi, baik sebelum penempatan, saat di negara tujuan, dan setelah pulang bekerja dari luar negeri.

Yana menambahkan saat ini BNP2TKI telah berhasil membangun sistem komputerisasi mengenai pelayanan Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Sisko-TKLN) yang bisa diakses di HYPERLINK "http://siskotkln.bnp2tki.go.id" http://siskotkln.bnp2tki.go.id, yang saat ini telah terkoneksi dengan 438 Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk online dengan Dinsosnakertrans Kabupaten Pesisir Selatan, sarana kesehatan (sarkes), BLKLN, LUK, PPTKIS, dan asuransi .

Selain itu, BNP2TKI saat ini juga memiliki sistem pelayanan pengaduan TKI (crisis center), yang bisa diakses di HYPERLINK "http://halotki.bnp2tki.go.id/" \t "_blank" http://halotki.bnp2tki.go.id/. Sistem ini mendata pelayanan pengaduan TKI melalui media telepon (0800 1000 bebas pulsa untuk domestik, dan 062-21-29244800 internasional), Fax (062-21-29244810-11), email: HYPERLINK "mailto:halotki@bnp2tki.go.id" \t "_blank" halotki@bnp2tki.go.id, SMS (7266), surat dan tatap muka.

Kasubdit Pengamanan, Direktorat Pengamanan dan Pengawasan, Kombes Akhmad Ramadhan mengatakan pelaku praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diancam dengan hukuman berat. Pasal 2 UU 21/2007 tentang TPPO dengan tegas mengatur ancaman pidana minimal 3 tahun atau maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Akhmad Ramadhan mengingatkan para ketua RT, RW, dan lurah, agar tidak turut serta dalam proses pemalsuan identitas TKI karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori TPPO. Dia menjelaskan bahwa perang terhadap TPPO tidak bisa hanya mengandalkan peran BNP2TKI saja. Upaya itu harus dilakukan secara sinergi bersama aparatur pemerintah dan melibatkan peran serta masyarakat.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR


BERITA LAINNYA

Anggota DPR Dukung Usaha Pemerintah Berangus KKB Papua

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono mendukung upaya pemerintah dalam memberangus KKB di Papua yang telah menyerang warga sipil hingga nakes.

NASIONAL | 23 September 2021

Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Polri: Kasusnya Sangat Kompleks

Teka-teki siapa pelaku pembunuh Tuti Suhartini (55) dan anaknya Amalia Mustika Ratu (23), di Subang, Jawa Barat, belum terpecahkan.

NASIONAL | 23 September 2021

LPEI Bantu Pemkab Samosir Percepat Herd Immunity

LPEI mendukung program vaksinasi yang sedang dijalankan Pemkab Samosir untuk mempercepat herd immunity.

NASIONAL | 23 September 2021

Setara Institute Nilai Pejabat Makin Alergi dengan Kritik dari Masyarakat

Setara Institute menilai para pejabat semakin alergi dengan kritik dari masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaporan yang dilakukan pejabat terhadap masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

Peserta Seleksi P3K Keluhkan Materi Sulit, Nadiem: Soal Disusun Guru

Mendikbudristek menyatakan, materi seleksi seleksi P3K Guru tahap I yang dikeluhkan sulit oleh peserta sebetulnya disusun oleh para guru

NASIONAL | 23 September 2021

Korban Mafia Tanah Kecewa Saat Salah Cegat Rombongan Presiden Jokowi

Unjuk rasa dan rencana mencegat rombongan Presiden Jokowi itu dilakukan Guru Besar IPB karena ingin ada kepastian terhadap kasus perampasan tanah miliknya.

NASIONAL | 23 September 2021

Satgas Harap PON Papua Tak Jadi Sumber Penularan Covid-19

Satgas berharap PON XX Papua tidak menjadi sumber penularan Covid-19, salah satunya adalah dengan memitigasi risiko penularan Covid-19

NASIONAL | 23 September 2021

Polisi Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Napoleon Aniaya Muhammad Kace

Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang kasus penganiayaan itu.

NASIONAL | 23 September 2021

Effendi Simbolon Nilai Labelisasi Teroris yang Dilakukan Mahfud MD Keliru

Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon menilai labelisasi teroris gerakan referendum Papua yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD hal yang keliru.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudristek-DPR Bersepakat Tunda Pengumuman Hasil Seleksi P3K Guru

Kemendikbudristek dan Komisi X bersepakat menunda pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru tahap I

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
DKI Anggarkan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

DKI Anggarkan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

MEGAPOLITAN | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings