Franz Magnis: Negara Perlu Meminta Maaf Kepada Korban 1965-1966
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Franz Magnis: Negara Perlu Meminta Maaf Kepada Korban 1965-1966

Senin, 31 Agustus 2015 | 03:30 WIB
Oleh : CAH

Jakarta - Cendekiawan Frans Magnis Suseno, akrab disapa Romo Magnis, mengatakan perlu kiranya negara meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM pada tahun 1965-1966, yang terjadi pascakejadian Gerakan 30 September 1965 (G30S).

Permintaan maaf itu, menurut Romo Magnis, juga harus disertai pengakuan bahwa telah terjadi kejahatan yang besar sekali dalam kurun waktu itu.

"Harus meminta maaf dan mengakui bahwa telah terjadi suatu kejahatan besar yang hingga kini masih ditutup-tutupi. Selain itu, kalau masih mungkin, juga bisa dipertimbangkan untuk memberikan restitusi (pemberian ganti rugi)," ujar Romo Magnis kepada Antara di Jakarta, Minggu (30/8).

Direktur Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya ini melanjutkan, Indonesia tidak bisa melakukan rekonsiliasi terhadap korban, karena seharusnya tindakan tersebut datang dari korban sendiri.

"Harus diakui bahwa korban pelanggaran HAM 1965-1966 adalah memang korban. Kalau memang mau rekonsiliasi, hal itu tidak bisa datang dari negara, namun dari para korban itu sendiri," kata Romo Magnis.

Polemik penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Indonesia terus bergulir hangat. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dirinya menolak pilihan permintaan maaf dari negara kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kurun waktu 1965-1966 setelah adanya gerakan 30 September 1965 (G30S).

Pemerintah saat ini sedang menggodok kebijakan untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi di masa lalu, termasuk pelanggaran HAM tahun 1965-1966 yang menimpa orang-orang yang terkait ataupun terduga anggota Partai Komunis Indonesia. Salah satu cara yang dipertimbangkan adalah rekonsiliasi.

Hal ini sempat diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, namun menurutnya kebijakan itu perlu sosialisasi mendalam.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

Hal tersebut terdapat dalam visi misi dan program aksi berjudul Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, yang berisi penjabaran dari Nawa Cita.

Dalam naskah tersebut tertulis, "Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965".

Komnas HAM sendiri sejak tahun 2008 telah melakukan penyelidikan tentang kejadian tahun 1965-1966 pascaperistiwa Gerakan 30 September yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa warga Indonesia yang terkait maupun terduga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan afiliasinya, sementara sejumlah orang lainnya diasingkan dan dipenjara.

Pada tahun 2012, Komnas HAM menyimpulkan bahwa kejadian tahun 1965-1966 termasuk pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pada Pasal 9 UU tersebut dinyatakan ada 10 perbuatan yang dikategorikan kejahatan kemanusiaan, yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid.

Komnas HAM menyatakan sembilan dari 10 perbuatan tersebut ditemukan dalam kasus 1965-1966.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Antara

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Usut Dugaan Korupsi Garuda, Kejagung Koordinasi dengan KPK

Kejagung akan berkoordinasi dengan KPK dalam penyidikan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia untuk mencegah terjadinya nebis in idem.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Dukung Presidensi G-20, Gernas BBI Kampanyekan Kendaraan Listrik

Gernas BBI menampilkan kendaraaan listrik produksi dalam negeri sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup yang diusung dalam Presidensi G-20.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Masyarakat Pasundan Bersatu Deklarasi Dukung La Nyalla Jadi Presiden 2024

Ribuan masyarakat Pasundan Bersatu mendeklarasikan Dukungan ke Ketua DPD La Nyalla Mattalitti untuk maju sebagai calon Presiden 2024.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Heru Hidayat Divonis Nihil, Ini Tanggapan KY

Komisi Yudisial (KY) bersikap terbuka bila dipandang ada dugaan pelanggaran dari majelis hakim dalam menetapkan vonis tersebut.

NASIONAL | 19 Januari 2022

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-20 Januari

Gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 19-20 Januari 2022.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kemendagri Beberkan Empat Strategi Percepatan Realisasi APBD

Kemendagri memaparkan empat strategi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Seleksi PTKIN Dibuka, Menag Ingatkan Peningkatan Mutu

Menag mengingatkan agar PTKIN tidak semata fokus pada perluasan akses, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan mutu.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Putusan Heru Hidayat, Jaksa Agung Tegaskan Ajukan Banding

Jaksa Agung menegaskan tidak ada cara lain selain mengajukan banding terhadap putusan vonis nihil itu terhadap Heru Hidayat.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Nadiem: Kemendikbudristek selalu Berpihak pada Guru Honorer

Proses rekrutmen guru honorer yang dilakukan Kemendikbudristek selalu berpihak pada guru honorer.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kejagung Putuskan Dugaan Korupsi Garuda Naik Penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status penanganan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke tahap penyidikan.

NASIONAL | 19 Januari 2022


TAG POPULER

# IKN


# Nia Ramadhani


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Sanksi Antidoping



TERKINI
Ditlantas Polda Metro Jaya Perketat Permohonan Pelat Kendaraan Khusus

Ditlantas Polda Metro Jaya Perketat Permohonan Pelat Kendaraan Khusus

MEGAPOLITAN | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings