DPR Masih Harapkan Asap Bisa Ditangani Tanpa Status Bencana Nasional
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

DPR Masih Harapkan Asap Bisa Ditangani Tanpa Status Bencana Nasional

Rabu, 16 September 2015 | 21:50 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta - Pemerintah diberi kebebasan untuk mengumumkan apakah kebakaran hutan dan asap di Sumatra serta Kalimantan akan dijadikan sebagai bencana nasional. Namun DPR RI tetap berharap bahwa kejadian itu bisa ditangani tanpa menyatakan adanya status itu.

"Itu urusan pemerintah untuk keputusan bencana nasional. Kita serahkan, semua sudah ada mekanismenya. Tapi kami harapkan tidak perlu sampai bencana nasional, dan secepatnya bisa kita atasi situasi kebakaran," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Edhi Prabowo, Rabu (16/9).

Pernyataan itu disampaikannya setelah pihaknya memanggil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta.

Dari laporan yang masuk, Edhi mengatakan status asap dan kebakaran hutan untuk Provinsi Riau sudah masuk kategori gawat karena tingkat pencemaran udara sudah di angka 400 yang berkategori tinggi. Asap pun belum bisa ditangani dalam tujuh hari terakhir.

Sementara beberapa provinsi lain yang tingkat asapnya masih di bawah angka 400 seperti Sumatra Selatan dan Jambi, bersama Riau, sudah menetapkan status darurat.

Kata Edhi, jauh lebih baik bila peran Pemerintahan Daerah tersebut yang didukung untuk bekerja sebaik-baiknya menangani masalah asap dan kebakaran hutan.

"Paling tepat adalah bagaimana peran daerah difungsikan optimal. Tidak hanya disalah-salahkan atau disuruh-suruh, tapi juga harus diberikan bekal modal. Jadi dia tidak akan bisa bergerak tanpa anggaran," kata Politikus Gerindra itu.

Diharapkan Pemerintah Pusat tak membiarkan Pemerintah Provinsi bekerja sendiri dalam menangani bencana asap dimaksud. "Anggaran harus diberikan dong. Kalau kita lihat selama ini, berkesan kita menyalahkan daerah. Padahal daerah sendiri yang terdampak," ungkap dia.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengelolaan Keamanan Maritim Kunci Kesejahteraan Kawasan

Keamanan maritim kunci meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

NASIONAL | 16 September 2015

Kabut Asap Buat 44 Penerbangan di Pekanbaru Dibatalkan

Sebanyak 44 penerbangan menuju dan dari Pekanbaru dibatalkan akibat asap dari kebakaran lahan dan hutan di Sumatra.

NASIONAL | 16 September 2015

KPK Jebloskan Mantan Anggota DPRD Riau ke Rutan

A Kirjuhari menjadi tersangka kasus dugaan suap Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Riau 2014 dan atau RAPBD Riau 2015

NASIONAL | 16 September 2015

Kampanye Calon Dibiayai Negara, Bukti Parpol Ingin Enaknya Saja

Publik hampir pasti tidak akan merasakan manfaat dari negara membiayai kampanye calon kepala daerah.

NASIONAL | 16 September 2015

Tiga Srikandi Jadi Motor Rebut Kedaulatan Udara

Selama ini ketinggian di atas 24.500 kaki dikelola Singapura, sedangkan ketinggian di bawah itu dikelola Malaysia.

NASIONAL | 16 September 2015

MUI Yakini Kondisi Tolikara Aman Saat Idul Adha

"Saya yakin dan optimis peristiwa seperti saat Idul Fitri tidak terjadi lagi di Tolikara."

NASIONAL | 16 September 2015

Asyik "Dugem", Dua Oknum TNI Terjaring Razia

Razia gabungan dilakukan TNI-Polri di Kota Banjarmasin.

NASIONAL | 16 September 2015

Komisi VI DPR Desak Lino Tunjukkan Bukti Dokumen Perpanjangan Konsesi JICT

Komisi VI DPR mempertanyakan dokumen perpanjangan kontrak Pelindo II dengan perusahan asal Hong Kong Hutchison Port Holdings terkait konsesi JICT.

NASIONAL | 16 September 2015

Agus Tay, Saksi Kunci Kasus Engline Babak Belur Dihajar Napi LP Kerobokan

Hal itu baru terungkap Selasa (15/9) kemarin saat Agus dijenguk oleh kuasa hukumnya, Haposan Sihombing.

NASIONAL | 16 September 2015

Status Penyelidikan Interpelasi Gubernur Sumut Ditentukan Pekan Depan

"Kita tunggu hasilnya (penyelidikan), kemungkinan sampai akhir pekan ini."

NASIONAL | 16 September 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS