Soal Kebakaran Hutan, Presiden Minta Solusi Permanen
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-5.14)   |   COMPOSITE 6289.65 (-97.21)   |   DBX 1346.19 (-23.67)   |   I-GRADE 181.205 (-2.45)   |   IDX30 507.3 (-7.52)   |   IDX80 137.13 (-2.62)   |   IDXBUMN20 404.453 (-9.23)   |   IDXESGL 139.923 (-2.03)   |   IDXG30 143.928 (-2.19)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-6.07)   |   IDXQ30 145.336 (-1.71)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-5.41)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-9.36)   |   IDXV30 137.088 (-4.14)   |   INFOBANK15 1041.31 (-4.11)   |   Investor33 435.377 (-4.8)   |   ISSI 184.679 (-3.5)   |   JII 634.506 (-13.98)   |   JII70 224.071 (-4.76)   |   KOMPAS100 1224.8 (-19.73)   |   LQ45 952.541 (-15.22)   |   MBX 1705.32 (-25.46)   |   MNC36 322.487 (-3.78)   |   PEFINDO25 325.966 (-4.17)   |   SMInfra18 310.375 (-7.36)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-4.41)   |  

Soal Kebakaran Hutan, Presiden Minta Solusi Permanen

Rabu, 16 September 2015 | 22:11 WIB
Oleh : YUD

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan mencari solusi yang permanen dalam bentuk pencegahan dan pengendalian terpadu.

Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9), menyebutkan Presiden menyampaikan hal itu dalam Rapat Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Presiden, Rabu hari ini.

Solusi tersebut antara lain berupa disinsentif ekonomi kepada korporasi pelaku pembakaran lahan, serta perbaikan tata kelola lahan gambut.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintah, baik di pusat hingga daerah agar bergerak untuk mengatasi kebakaran hutan yang terjadi saat ini.

"TNI juga bergerak, pemerintah daerah juga harus bergerak. Semua bergerak untuk memadamkan api dan membebaskan asap dengan target operasi yang jelas," kata Presiden.

Presiden meminta agar penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas. "Jangan hanya menyasar rakyat biasa, tapi harus juga tegas dan keras pada perusahaan yang menyuruh membakar," ujar Presiden.

Presiden meminta para menteri bertindak tegas dan tidak ragu-ragu melakukan peninjauan, pembekuan atau pencabutan izin konsesi bagi perusahan pembakar lahan.

"Mereka harus bertanggung jawab," ujar Presiden, menegaskan.

Kepada Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, Presiden meminta mereka melakukan mobilisasi tenaga kesehatan agar dapat segera memberikan pelayanan bagi warga di daerah yang terkena dampak kebakaran hutan.

Untuk memadamkan titik api yang masih terjadi, Presiden meminta upaya pemadaman terus ditingkatkan, baik melalui jalur darat maupun pemadaman melalui udara dengan cara hujan buatan dan "waterbombing".

Sumber: Antara


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPR Masih Harapkan Asap Bisa Ditangani Tanpa Status Bencana Nasional

"Kami harapkan tidak perlu sampai bencana nasional, dan secepatnya bisa kita atasi situasi kebakaran."

NASIONAL | 16 September 2015

Pengelolaan Keamanan Maritim Kunci Kesejahteraan Kawasan

Keamanan maritim kunci meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

NASIONAL | 16 September 2015

Kabut Asap Buat 44 Penerbangan di Pekanbaru Dibatalkan

Sebanyak 44 penerbangan menuju dan dari Pekanbaru dibatalkan akibat asap dari kebakaran lahan dan hutan di Sumatra.

NASIONAL | 16 September 2015

KPK Jebloskan Mantan Anggota DPRD Riau ke Rutan

A Kirjuhari menjadi tersangka kasus dugaan suap Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Riau 2014 dan atau RAPBD Riau 2015

NASIONAL | 16 September 2015

Kampanye Calon Dibiayai Negara, Bukti Parpol Ingin Enaknya Saja

Publik hampir pasti tidak akan merasakan manfaat dari negara membiayai kampanye calon kepala daerah.

NASIONAL | 16 September 2015

Tiga Srikandi Jadi Motor Rebut Kedaulatan Udara

Selama ini ketinggian di atas 24.500 kaki dikelola Singapura, sedangkan ketinggian di bawah itu dikelola Malaysia.

NASIONAL | 16 September 2015

MUI Yakini Kondisi Tolikara Aman Saat Idul Adha

"Saya yakin dan optimis peristiwa seperti saat Idul Fitri tidak terjadi lagi di Tolikara."

NASIONAL | 16 September 2015

Asyik "Dugem", Dua Oknum TNI Terjaring Razia

Razia gabungan dilakukan TNI-Polri di Kota Banjarmasin.

NASIONAL | 16 September 2015

Komisi VI DPR Desak Lino Tunjukkan Bukti Dokumen Perpanjangan Konsesi JICT

Komisi VI DPR mempertanyakan dokumen perpanjangan kontrak Pelindo II dengan perusahan asal Hong Kong Hutchison Port Holdings terkait konsesi JICT.

NASIONAL | 16 September 2015

Agus Tay, Saksi Kunci Kasus Engline Babak Belur Dihajar Napi LP Kerobokan

Hal itu baru terungkap Selasa (15/9) kemarin saat Agus dijenguk oleh kuasa hukumnya, Haposan Sihombing.

NASIONAL | 16 September 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS