Ini Tiga Pintu Masuk Kerja Pansus Pelindo II

Ini Tiga Pintu Masuk Kerja Pansus Pelindo II
Dirut Pelindo II RJ Lino (tengah) bersama jajaran direksi Pelindo II mengikuti rapat dengan panitia kerja (Panja) Pelindo II Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 September 2015. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Markus Junianto Sihaloho / WBP Rabu, 16 September 2015 | 23:26 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan, menyatakan pihaknya mendukung langkah sejumlah komisi di parlemen yang telah menggalang tanda tangan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Untuk efektivitas, kata dia, ada tiga pintu masuk yang bisa digunakan pansus dalam bekerja.

"Pertama adalah kasus pengadaan mobile crane, lalu kasus perpanjangan tender otoritas pelabuhan asal Hong Kong, Hutchsion Port Holding dalam pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT). Ketiga, etika pejabat Pelindo II, karena ini masuk dalam ranah manajemen korporasi," tegas Heri, di Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut dia, pengadaan mobile crane secara terang diduga menyalahi aturan perundang-undangan. Pascapembelian crane tersebut hingga tiga tahun terakhir mangkrak dan tidak difungsikan. Soal perpanjangan konsesi pengelolaan JICT kepada Hutchsion Port Holding diduga menyalahi UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Perpanjangan seharusnya dilakukan pada 2019, lanjut dia, bukan dalam waktu dekat.

"Di Pasal 344 UU No 17 Tahun 2008 disebutkan tiga tahun setelah UU berlaku, maka harus diterapkan. Jadi 2011 akan berlaku. Seharusnya Pelindo menggunakan prosedur UU tersebut untuk meminta hak konsesi. Ironinya, nilai kontrak yang diteken Pelindo II dengan Hutchsion Port tersebut jauh lebih kecil dibanding konsesi pertama. Padahal, produktivitas JICT naik terus dan meningkat," kata Heri.

Sedangkan persoalan etika pejabat Pelindo II juga perlu diungkap karena menyangkut produktivitas perusahaan yang cenderung menurun pascaperistiwa Dirut Pelindo II RJ Lino yang melakukan komunikasi terbuka di depan media. Saat itu, Lino menghubungi sejumlah pejabat pemerintahan agar gerak kepolisian dihentikan. "RJ Lino tidak menciptakan iklim kondusif yang mengakibatkan penurunan produktivitas korporasi. Karena sejak kasus ini, ada beberapa karyawan yang dimutasi," kata Heri.