Formappi: Bawaslu Terlambat Rancang Pengawasan Kampanye di Medsos

 Formappi: Bawaslu Terlambat Rancang Pengawasan Kampanye di Medsos
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus ( Foto: Istimewa )
/ FER Sabtu, 19 September 2015 | 20:30 WIB

Jakarta - Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terlambat merancang instrumen pengawasan kampanye, khususnya berbasis media sosial (Medsos).

Penggunaan media sosial untuk kampanye, kata Lucius, bukan lagi persoalan anyar. Namun, lanjut dia, Bawaslu hingga kini masih saja terkendala atas hal tersebut.

"Harus dikatakan bahwa Bawaslu memang terlalu lelet dalam merancang instrumen pengawasan kampanye. Semestinya instrumen pengawasan sudah dipikirkan dan disiapkan sejak awal bahkan sebelum KPU membuat peraturan harus sudah mulai dipikirkan," katan Lucius Karus di Jakarta, Sabtu (19/9).

Lucius menilai, pada akhirnya Bawaslu mengalami hal yang serba sulit karena baru mulai merancang instrumen pengawasan kampanye bersamaan dengan mulainya masa kampanye.

Lucius mengakui upaya meminimalkan atau mencegah kecurangan yang dilakukan melalui media social. "Memang sulit dipikirkan mekanisme teknisnya," katanya.

Meskipun sudah ada aturan soal batas maksimal akun media sosial untuk kampanye dari masing-masing calon, tapi tetap saja tak menutup kemungkinan jumlah akunnya ditambah oleh pasangan calon dan tim suksesnya dengan menggunakan akun anonim atau akun dengan nama lain.

"Jika saja sejak awal Bawaslu menggandeng ahli teknologi untuk membangun perangkat pengawasan, bisa saja sekarang tak perlu repot lagi mencarinya," ujar dia.

Menurut Lucius, sekarang yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi soal kampanye simpatik melalui media sosial.

Bawaslu dapat meminta publik untuk saling mengawal pasangan calon yang ada. Jika ada akun yang melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon lain, publik dapat melaporkan ke Bawaslu atau panitia pengawas di daerah.

Selain itu publik juga harus diajarkan bagaimana memanfaatkan media sosial secara cerdas dengan menampilkan keunggulan program masing-masing, bukan sebaliknya justru menunjukkan keunggulan dengan menjelekkan pasangan calon yang lain.

"Hanya sosialisasi memikat yang memungkinkan publik bisa berpartisipasi dalam mengatasi kampanye melalui medsos. Bawaslu harus lebih proaktif melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan kampanye melalui medsos," kata dia.

Bawaslu perlu memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol kandidat di media sosial.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad mengakui pihaknya kesulitan melakukan pengaturan teknis terkait penggunaan akun media sosial sebagai sarana berkampanye atau bersosialisasi bagi pasangan calon kepala daerah.

Menurut Muhammad, belum ada regulasi yang jelas dan aturan tegas (kampanye media sosial) sehingga Bawaslu menemui kendala dalam pengawasan teknis karena cakupannya sangat luas.

 

Sumber: Antara