Anggota Komisi III kesal pada Nasir
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Anggota Komisi III kesal pada Nasir

Jumat, 10 Februari 2012 | 23:30 WIB
Oleh : B1

“Kedepan harus diatur agar kunjungan anggota komisi III DPR betul-betul untuk kepentingan tugas pengawasan dan bukan untuk kepentingan pribadi anggota. Jangan sampai gara-gara noda setitik rusak susu sebelanga,” kata Martin.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Komisi III merasa sangat dirugikan dengan tindakan kolega mereka asal Fraksi Partai Demokrat, M. Nasir, yang menjual nama komisi itu demi bisa mengunjungi tersangka korupsi sekaligus saudara sepupunya, Muhammad Nazaruddin, di LP Cipinang, Jakarta.

Badan Kehormatan (BK) DPR pun dipersilahkan untuk memeriksa kasus tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR.

"Sudah rahasia umum mereka bersaudara. Dan disampaikan Pak Wamenkumham (Denny Indrayana). Kalau tidak ada hubungan Nazaruddin kita bisa terima. Silakan saja Badan Kehormatan menindak," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Ruhut menilai apa yang dilakukan Nasir sangat bisa diduga mengandung unsur pelanggaran kode etik anggota DPR dan BK DPR memiliki wewenang memeriksanya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat menyatakan wajar bila masyarakat mempertanyakan tujuan kedatangan Nasir ke LP Cipinang di tengah malam, sebab kunjungan normal hanya dilakukan di siang maupun sore hari saja.

Dalam praktik sebagai anggota Komisi III DPR saat melakukan pengawasan mitra kerja seperti Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, kata Martin, pengawasan juga dilakukan pada siang hari, terkecuali ada keperluan mendadak dan luar biasa.

“Namun kenyataannya yang ditemuinya di LP hanya saudaranya, sehingga terkesan ini urusan pribadi,” kata Martin,di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Martin merasa sangat dirugikan atas adanya tindakan Nasir tersebut karena publik akan mempertanyakan kualitas kinerja DPR.

Menurutnya, apa yang dilakukan Nasir akan merusak kredibilitas Komisi III DPR di mata rakyat dan publik takkan mudah pernah percaya dengan segala bentuk pengawasan yang dilakukan komisi itu.

“Kedepan harus diatur agar kunjungan anggota komisi III DPR betul-betul untuk kepentingan tugas pengawasan dan bukan untuk kepentingan pribadi anggota. Jangan sampai gara-gara noda setitik rusak susu sebelanga,” kata Martin.


Pengamat politik Ray Rangkuti menyatakan BK DPR seharusnya segera menggunakan kewenangannya dengan memanggil Nasir atas dugaan mempergunakan jabatan demi merusak sistem.

“Jelas sekali jam kunjungan yang umum, tapi dia memakai jam kunjungan di luar jam umum. Dia lalu memakai posisinya sebagai anggota DPR, yakni komisi III agar diijinkan. Di sinilah Fungsi BK untuk memanggilnya,” kata Ray, saat dihubungi di Jakarta, hari ini.

BK Belum Mengagendakan
Wakil Ketua BK DPR, Ali Maschan Moesa, mengatakan BK masih belum mengagendakan pemeriksaan M.Nasir terkait kasus itu.

Hanya saja, mengikuti pemberitaan di media massa, Nasir bisa saja dianggap melanggar pasal 3 ayat 8 Kode Etik DPR, yang berisi, "Anggota DPR RI dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kelompoknya."

“Kalau itu kepentingan pribadi atau keluarga, bisa dianggap melanggar pasal 3 poin 8 tentang integritas,” tutur Ali, di Jakarta, hari ini.

Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, berdasarkan informasi dari buku tamu, Nasir tercatat sudah beberapa kali mengunjungi Nazaruddin di LP Cipinang.

Bahkan, ada juga kunjungan yang tidak tercatat di buku tamu.

Tak Bisa Sesuka Hati
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Tommy Legowo, mengatakan meskipun Nasir adalah anggota DPR dan merupakan pejabat politik, tetapi tak bisa sesuka hatinya dan harus mengikuti aturan umum apabila berhubungan dengan urusan publik seperti kunjungan di Lapas.

“Bisa saja dia bilang kepada sipir bahwa dia anggota DPR dan harus dapat perhatian khusus, dan itu sudah bisa dikatakan abuse of poiwer. Apalagi kalau ternyata ditemukan dia memberi suap kepada sipir, itu malah sudah pelanggaran pidana,” jelas Tommy.

Tommy juga mendesak agar BK DPR segera melakukan penyelidikan terkait masalah itu.

Menurutnya, BK DPR tak perlu menunggu adanya aduan masyarakat sebagai syarat melakukan penyelidikan atas tindakan Nasir itu.

“Fakta yang diungkap media massa atau bahkan komentar Wamenkumham di media massa, itu sudah menjadi indikasi kuat untuk penyelidikan. Kenapa BK menunggu aduan masyarakat? BK kan bisa melakukan inisiatif menyelidiki dugaan pelanggaran etika,” kata Tommy.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Malam ini, KPK Gelar Perkara Century

Terutama terkait 13 temuan penting BPK.

NASIONAL | 10 Februari 2012

Kader Demokrat yang Banyak Bicara Dipanggil Komisi Pengawas

Salah satu kader yang dipanggil adalah Ruhut Sitompul, sementara lainnya, Silalahi tak mau mengatakan.

NASIONAL | 10 Februari 2012

Penyidik KPK 10 Jam Geledah Ruang Banggar

Mereka membawa empat kardus coklat, satu kardus putih, dan dua tas hitam.

NASIONAL | 10 Februari 2012

Balita Sukabumi Tewas Diterjang Longsor

Warga masih mengungsi

NASIONAL | 10 Februari 2012

Kemendagri Tidak Akan Aktifkan Walikota Bekasi

"Saat ini KPK masih mengajukan kasasi, itu belum mempunyai kekutan hukum tetap, tentunya kita belum bisa mengaktifkannya kembali."

NASIONAL | 10 Februari 2012

Nasir Mengaku ke LP Cipinang tanpa ID DPR

"Saya datang ke sana karena saudara saya sakit, jadi tidak perlu pakai ID khusus."

NASIONAL | 10 Februari 2012

RAPP Diberi Tiga Bulan Selesaikan Tata Batas Pulau Padang

Kemenhut juga meminta lahan milik masyarakat dikeluarkan (enclave) dari areal konsesi HTI dalam proses tersebut.

NASIONAL | 10 Februari 2012

Kejagung Tetap Gunakan Pasal Terorisme pada Patek

UU Terorisme dapat dikenakan karena ada rangkaian fakta yang dilakukan Patek masuk dalam unsur pasal pada undang-undang tersebut.

NASIONAL | 10 Februari 2012

Pembawa Sabu di Acara SBY Buronan Polisi

Pria yang kedapatan membawa sabu-sabu di acara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) di kepolisian.

NASIONAL | 10 Februari 2012

Mekeng: Kasus Wa Ode tidak Terkait Pimpinan Banggar

Pimpinan Badan Anggaran DPR terus menepis tudingan ada permainan dalam penetapan anggaran daerah.

NASIONAL | 10 Februari 2012


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS